Sejatinya, pluralitas di Indonesia telah menjadi sebuah keniscayaan dan karakter yang unik. Tidak hanya mengenai persoalan ras, suku, agama, bahasa, dan etnis semata, pluralitas di Indonesia pun tercerminkan ke dalam berita nasional.

Kemajemukan berita nasional mulai dari kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak hingga berita kemewahan artis nasional, nampaknya akan selalu ada dan selalu menghiasi kelangsungan hidup negeri ini. Uniknya, bilamana kita mencermati dengan hikmat, adakalanya warta-warta tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang mencerminkan produk kebijakan pemerintah yang dilematis dan tidak konsisten.

Pertanyaannya, kebjiakan yang mana? Baru-baru ini, para punggawa partai politik negeri ini nampaknya sedang gembira-ria hingga sujud syukur, walaupun sebagian tetap berusaha menjaga image (jaim). Pasalnya, pemerintah telah  memberikan sinyal “lampu hijau” untuk menaikkan porsi dana partai politik, yang bersumber dari APBN (Anggaran Pembelian dan Belanja Negara), hingga hampir 10 kali lipat.

Kenaikan dana dari Rp 108,- menjadi Rp 1.000,- per suara tentu menjadi ‘ladang rezeki’ yang produktif bagi 12 partai politik peserta pemilu tahun 2014. Bilamana payung hukum kebijakan ini telah rampung direvisi (PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik), maka pemerintah akan menggelontorkan Rp 124,29 Miliar sebagai dana segar partai politik setiap tahunnya (tahun sebelumnya Rp 13, 42 Miliar).

Harapan umum pemerintah terhadap kebijakan demikian, salah satunya adalah terwujudnya perbaikan kualitas kader partai politik dan adanya peningkatan peran partai politik dalam rangka menyelenggarakan edukasi serta aspirasi bagi masyarakat. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir, harapan umum pemerintah demikian agaknya akan menguap secara cuma-cuma layaknya genangan air yang terpapar sinar matahari di lapangan parkir senayan.

Sesungguhnya, kebijakan menaikkan dana partai politik saat ini merupakan bentuk keputusan yang tidak tepat waktu dan tidak tepat guna. Bagaimana bisa?

Pertama, langkah yang ditempuh oleh pemerintah kiranya cenderung menjadi keputusan mubazir. Sejatinya, suntikan dana pemerintah kepada partai politik dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi partai politik. Namun, penyelenggaraan fungsi partai yang tidak optimal dan ikon partai politik yang buruk malah menyebabkan lahirnya permasalahan finansial di dalam tubuh partai politik.

Akibatnya, partai politik cenderung berpotensi mengetergantungkan kebutuhan finansial pada kekuasaan oligarki dan pemilik modal sehingga mengurangi kemandirian dan independensi partai politik. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk menggelontorkan dana sebagai solusi alternatif.

Akan tetapi, solusi tunggal dalam bentuk suntikan dana dari pemerintah bukanlah termasuk langkah ideal. Sebab, mekanisme pertanggungjawaban uang partai yang bersumber dari APBN hingga saat ini pun masih belum terselenggara secara transparan dan akuntabel kepada publik.

Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas ini disebabkan oleh belum adanya standar akuntansi keuangan khusus partai politik, banyaknya partai yang belum menunaikan kewajiban perpajakan, perspektif meremehkan bantuan keuangan dari APBN yang dianggap kecil, dan belum adanya sanksi yang lebih berat daripada sanksi administratif (sanksi pidana).

Dengan banyaknya kebocoran sistem pertanggungjawaban uang partai sebagaimana tersebut di atas, bagaimana bisa pemerintah mengukur parameter keberhasilan kebijakan suntikan dana partai politik, bilamana pemerintah dan masyarakat tidak mengetahui dengan pasti untuk apa uang negara dan uang rakyat itu digunakan?

Dengan tiadanya mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan yang (hingga saat ini masih) belum terang, tentu penggunaan dana segar oleh partai politik cenderung tidak tepat sasaran, bukankah begitu ?

Kedua, kenaikan dana partai politik hingga Rp 109 Miliar, sejatinya lebih memiliki urgensi apabila dimanfaatkan untuk mengurangi beban permasalahan ekonomi dan pendidikan (dalam skala mikro) di Indonesia.

Dalam perspektif pendidikan, per bulan Juli tahun 2017, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wowon Widaryat, menyatakan bahwa sejumlah 14.500 ruang kelas sekolah dasar di Indonesia mengalami kerusakan.

Bilamana pada bulan Juni lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mampu menyelematkan dan merenovasi 33 Sekolah Dasar di Kabupaten Serang dengan dana sejumlah Rp 9,4 Miliar, maka setidaknya akan ada 382 Sekolah Dasar lainnya yang mampu diselamatkan dengan menggunakan kenaikan dana partai politik sejumlah Rp 109 Miliar. Renovasi kelas dan sekolah dasar tentu akan berdampak pada semangat anak-anak didik kita, bukan?

Di sisi lain, dalam sudut pandang ekonomi, pada bulan Mei lalu, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) mampu menyalurkan dana program wirausaha pemula sebesar Rp 5,72 Miliar untuk 485 pelaku usaha baru. Setidaknya, dengan kenaikan dana partai politik yang mencapai Rp 109 Miliar, pemerintah dapat memberikan stimulus dan membangkitkan gairah ekonomi bagi 9.242 wiraswasta baru di Indonesia.

Kawan, mari kita renungkan sejenak dan tanya hati nurani kita masing-masing. Kebijakan mana yang seharusnya dapat lebih melahirkan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat?

Keputusan pemerintah untuk menaikkan dana partai politik nyatanya memang merupakan keputusan yang tidak tepat waktu dan tidak tepat guna. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kebijakan ini bukanlah keputusan tunggal yang solutif dan lebih banyak mengandung mudharat daripada manfaatnya, khususnya di dalam situasi kesenjangan ekonomi yang masih lebar saat ini.

Baru-baru ini, selebriti papan atas Indonesia, Syahrini, diberitakan mampu mengenakan kacamata, pakaian, tas dan sepatu yang akumulasi harganya mencapai Rp 91 Juta. Ironisnya, sehelai kain dan segilintir perintilan Syahrini itu setara dengan harga rumah yang disediakan oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) melalui mekanisme Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya bagi masyarakat pekerja informal atau mereka yang berpenghasilan tidak tetap.

Saya rasa, contoh fenomena ini telah cukup merepresentasikan kesenjangan ekonomi yang tidak sempit di Indonesia. Kiranya, pemerintah masih perlu untuk terus mengasah sensitivitas sosial dalam megambil kebijakan-kebijakan yang akan datang. Kepekaan dalam mengeluarkan kebijakan publik rasanya sangat diperlukan eksistensinya, dalam rangka memetakan kepentingan mana yang harus menjadi prioritas.

Kebijakan menaikkan dana partai politik seyogyanya perlu kembali dipertimbangkan secara matang-matang. Upaya mempertimbangkan kembali adalah bentuk refleksi bagi pemerintah untuk kembali sejenak merenungkan tentang 2 (dua) pilihan.

Pertama, bersikukuh untuk tetap menggelontorkan uang kepada partai politik, sehingga wacana Presidential Threshold akan berpihak pada rezim yang sedang berkuasa untuk dapat kembali terpilih di tahun 2019. Pilihan kedua, mengalihfungsikan selisih kenaikan dana partai untuk kepentingan ekonomi dan pendidikan, demi kesejahteraan komunal.

Dalam mengambil keputusan, kiranya mungkin pemerintah dapat mempertimbangkan perkataan Mahbub Djunaidi, seorang sastrawan kondang pada masa Orde Baru. “Pemerintah yang baik ialah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak, bukan berorientasi kepada sekelompok kecil tuan-tuan besar yang hidup di gedung bertingkat dilingkungi kaca seperti permen dalam peles”.