Indonesia selalu diandaikan sebagai negara agraris. Kita sebagai masyarakat Indonesia menganggap nasi sebagai pangan pokok. Terlebih sehari-sehari kita mengenal istilah "belum makan kalau belum makan nasi". Istilah tersebut semakin melekatkan bahwa pangan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi. 

Cara pandang tersebut tidak terlepas dari ambisi Orde Baru (Orba) di masa lalu, yaitu Swasembada Pangan. Revolusi hijau dan ambisi swasembada pangan Orba memang pernah berhasil pada tahun 1984-1989. 

Indonesia pada zaman itu memang pernah memproduksi beras sekitar 27 ton. Tentunya keberhasilan itu juga turut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat atau rezim, karena mendapat penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) pada 14 November 1985 (Raditya 2018).

Namun pembangunan pertanian Orba menafikan segala implikasinya. Swasembada pangan menjadikan nasi sebagai pangan pokok. Orba melupakan bahwa beragamnya pangan pokok di Indonesia. Pangan pokok masyarakat di setiap daerah Indonesia tentunya bermacam-macam, bukan hanya nasi. Pangan pokok tersebut antara lain jagung, sagu, dan umbi-umbian (pala pendem).

Revolusi hijau Orba nyatanya berdampak juga terhadap makanan pokok daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nasi akhirnya menggeser makanan pokok lokal yang ada sebelumnya. 

Dalam pendekatan pembangunan pertanian Orba, ia menjadikan nasi sebagai pangan pokok dominan. Akhirnya, menggeser pangan lokal di beberapa daerah Indonesia misalnya seperti Jawa. Berbeda dengan masyarakat Mentawai yang masih memiliki makanan lokal. Namun pangan lokalnya hampir terancam, karena kebijakan pemerintah atas politik beras.

Pergeseran dan polemik pangan pokok

Clifford Geertz dalam Agama Jawa (2014 ) menjadi suatu buku rujukan yang menarik atas kajian etnografi Jawa. Geertz memotret segala aktivitas maupun pola masyarakat jawa khususnya di daerah Mojokurto. Karya tersebut menghasilkan klasifikasi atas masyarakat beragama di Jawa yang didominasi oleh Islam. Ia mengklasifikasikannya menjadi tiga tipologi masyarakat Jawa, yaitu Santri, Priyayi, Abangan.

Geertz melakukan klasifikasi beradasarkan pola ritus keagamaan, keadaan sosial ekonomi, dan kebiasaan. Abangan dikisahkan oleh Geertz sebagai masyarakat yang memiliki kelas ekonomi rendah dan sangat dengan ritus slametan. Dalam konteks pangan pokok, ini akan lebih spesifik membahas masyarakat abangan yang termarginalisasikan dalam klasifikasi Geertz.

Masyarakat abangan digambarkan Geertz sebagai kelas ketiga dalam masyarakat Jawa. Ia memiliki kelas ekonomi terendah dibanding kedua kelas (santri, dan priyayi). Akibat dari kelas ekonomi yang seperti itu juga mempengaruhi pola makanan pokoknya. Jagung dan ubi adalah makanan pokok dari kelompok masyarakat abangan (Geertz 2014). Nasi hanya dapat dinikmati oleh golongan atas, bukan abangan. Jagung dan ubilah yang menjadi makan pokok orang miskin.

Nasi belum mendominasi sebagai makanan pokok pada zaman penelitian Geertz di tahun 1953, berbeda dengan sekarang. Namun sekarang jagung dan ubi telah digantikan posisinya oleh nasi. Secara tidak langsung, beras mendominasi konsumsi pokok masyarakat Jawa. Masyarakat Mentawai juga hampir kehilangan pangan pokok lokalnya.

Film dokumenter oleh Watchdoc Image berjudul Made in Siberut menghadirkan suatu karya jurnalistik investigasi tentang polemik padi yang terjadi di masyarakat Mentawai. Dalam film tersebut, ia ingin membedah seberapa perlunya padi pada kehidupan masyarakat Mentawai. Dokumenter tersebut sangatlah deskriptif dalam menyajikannya. Watchdoc menunjukan keseharian masyarakat Mentawai.

Masyarakat Mentawai dalam mata pencaharian sehari-harinya masih bergantung pada alam. Ada suatu bagian yang menunjukkan seorang yang sedang mencari makanan di hutan. 

Ia juga mewawancarai beberapa warga lokal Siberut perihal perlunya padi di tanah Mentawai. Ternyata padi di tanah Mentawai tidak dapat tumbuh subur dan banyak yang gagal panen (Laksono and Arz 2018). Masyarakat Siberut sehari-harinya sudah dicukupi dengan makanan pokok sagu, nasi hanyalah makanan sekunder. Nasi hanya dikonsumsi jika sedang berlebihan.

Selain sagu, masyarakat Mentawai juga mengonsumsi keladi. Keladi adalah sejenis umbi-umbian. Keladi juga biasanya dijadikan komoditas berjualan (Zamzami 2013). Pisang, keladi, sayur-sayuran dibawa oleh ibu-ibu untuk didagangkan di pasar Muara Sikabaluan. Mata pencaharian, baik itu komoditas maupun pangan pokok, masyarakat Mentawai adalah keladi dan sagu.

Pergeseran pangan pokok bukanlah suatu fenomena yang tiba-tiba. Kebijakan-kebijakan pemerintahan pusat tentu mengambil andil. Orde Baru dalam revolusi hijau meninggalkan implikasi yang mendalam. Pembangunan pertanian menjadikan homogenitas pangan pokok. Pendekatannya tentu meninggalkan permasalahan seperti dalam masyarakat Jawa ataupun Mentawai.

Pembangunan pertanian evolusionis-kapitalistik Orde Baru

Orba adalah rezim yang lama begitu memimpin, yaitu selama 32 tahun. Rezim Orba meninggalkan begitu banyak permasalahan hingga hari ini. Salah satu permasalahan tersebut adalah pembangunan pertanian atau revolusi hijau. Pembangunan tersebut bertujuan menuju ambisi Orba, yaitu swasembada pangan.

Pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dianggap menggeser pola makan. Pergeseran pola makan ini tidak terlepas dari ambisi Orba atas swasembada pangan. Nasi dijadikan oleh rezim orba sebagai tolok ukur kesejahteraan. Ketika masyarakat mampu membeli beras dan mengonsumsi nasi sebagai pangan pokok, maka ia akan dianggap sejahtera. Kesejahteraan selalu diukur melalui pendekatan kapitalistik, yaitu pendapatan per kapita (modal).

Orde Baru menggunakan pendekatan evolusionis-kapitalistik dalam pembangunan pertaniannya. Penanaman padi diandaikan sebagai telos (tujuan akhir) atau indikator kesejahteraan masyarakat. Dengan indikator, setiap masyarakat sejahtera bila mengonsumsi nasi. Namun pendekatan Orba menafikan segala implikasinya.

Husserl sebagai peletak fondasi awal fenomenologi melihat cara pandang modern cenderung melihat bahwa ‘fenomena selalu diatur oleh hukum hubungan kausalitas (sebab-akibat ) yang dapat ditundukkan oleh rasio‘ (Nugroho 2013). Dalam konteks ini, seakan-akan rezim mampu mengentaskan kemiskinan dengan melakukan revolusi hijau. Ketika masyarakat mengonsumsi nasi, akan diartikan sebagai masyarakat sejahtera. Ini yang dimaksud pendekatan evolusionistik. Pendekatan tersebut selalu ingin mencapai telos tertentu.

Bagi Husserl, cara pandang modern selalu melakukan generalisasi terhadap fenomenanya melalui cara kerjanya yang partikular (khusus), seakan dapat digunakan dalam segala bidang kehidupan. Sama halnya ketika rezim maupun Orba mengukur tingkat kesejahteraan dengan pendekatan kapitalistik. Pendapatan per kapita dijadikan landasan atas kesejahteraan. 

Tingkat kesejahteraan seharusnya bersifat partikular. Misalnya di Mentawai yang masih hidup melalui alamnya. Ia tidak seperti masyarakat urban yang berorientasi modal atau uang yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Orba mewarisi cara pandang dan pendekatan yang menciptakan homogenisasi. Ia menjadikan masyarakat Mentawai ataupun suku bangsa lainnya untuk menanamkan padi, guna meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan cenderung digeneralisir oleh rezim. Swasembada pangan menjadi telos atas rezim. Implikasinya adalah kearifan lokal dan pangan pokok lokal suku bangsa dapat bergeser.

Baca Juga: Autarki Pangan

Daftar Pustaka