Pada akhir Agustus 2017, konflik besar kembali terjadi di wilayah bagian Rakhine, Myanmar, antara kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) dengan otoritas militer Myanmar. ARSA mengklaim bertanggung jawab terhadap serangan terencana terhadap polisi dan pos keamanan dimana lebih dari seratus orang tewas. Konflik tersebut telah mendesak ribuan warga Rohingya untuk melarikan diri dari tindakan persekusi yang mereka alami dari otoritas militer Myanmar. 

Krisis tersebut juga semakin diperparah dengan lambatnya bantuan dari negara tetangga serta keputusan dari otoritas resmi Myanmar untuk memblokir seluruh distribusi bantuan dari PBB untuk pengungsi Rohingya di Myanmar, mulai dari pasokan makanan, air hingga obat-obatan. Namun, PBB tetap berupaya melakukan komunikasi dengan otoritas Myanmar agar bantuan kemanusiaan bisa segera dilanjutkan.

Rakhine menjadi arena konflik yang penuh dengan kekacauan dan teror, hal tersebut dapat dilihat dari tindak pasukan militer Myanmar yang melepaskan tembakan kepada para warga sipil. Konflik tersebut menyebabkan lebih dari 120.000 warga Rohingya melarikan diri ke negara terdekat yang berbatasan dengan Myanmar, yaitu Bangladesh.

Namun, dikarenakan kondisi kamp pengungsian di Bangladesh sangat buruk, maka para warga Myanmar berusaha untuk menyeberangi the Bay of Bengal menuju negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia. 

Salah satu organisasi kemanusiaan internasional, Human Rights Watch, menyebut kekerasan yang dialami oleh warga etinis Rohingya tersebut sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan bagian dari tindakan pembersihan etnis (campaign of ethnic cleansing). Selain itu, PBB menyebut warga etnis Rohingya sebagai minoritas yang paling teraniaya di dunia dan mungkin yang paling terabaikan

Akar dari pola diskriminasi yang mereka alami adalah etnis dan agama, serta kehadiran mereka sebagai kelompok minoritas yang hidup dan bermukim di Rakhine, bagian barat Myanmar. Negara bagian Rakhine sendiri merupakan wilayah paling miskin di Myanmar, dengan angka kemiskinan mencapai 78%. 

Persekusi yang dialami oleh warga Rohingya sebenarnya sudah sejak lama terjadi, bahkan jauh sebelum terbentuknya Republik Persatuan Myanmar (Republic of the Union of Myanmar), lebih tepatnya selama masa Perang Dunia II. Ketika itu warga Rohingya memutuskan untuk mendukung Inggris Raya, sedangkan sebagian warga Arakan yang lain (Arakan adalah nama sebelum Rakhine) memutuskan untuk berada di sisi Jepang.

Bahkan, setelah terbentuknya Myanmar pada 1948, kelompok minoritas Muslim di Myanmar ini terpaksa harus menghadapi gerakan anti-Rohingya, dimana gerakan ini menolak mengakui hak asasi warga Rohingya dan mendiskriminasi mereka. 

Sejak itu berbagai macam bentuk kekerasan terjadi yang dilakukan oleh junta militer Myanmar terhadap warga Rohingya dan berlanjut hingga hari ini, seperti konflik yang terjadi pada tahun 1991 yang menjadi salah satu konflik terbesar dan menyebabkan migrasi oleh sekitar 250.000 warga Rohingya ke Bangladesh. Bahkan, diskriminasi terhadap etnis Rohingya dilembagakan secara politis dengan pengesahan UU Kewarganegaraan 1982 (1982 Citizenship Law). 

Aturan tersebut berisi penolakan terhadap kewarganegaraan Burma untuk warga Rohingya, sehingga warga Rohingya menjadi kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak ada satu negarapun yang mengakui mereka. Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai bagian dari etnis Myanmar, meskipun terdapat bukti bahwa mereka lahir di negara tersebut.

Konflik yang berlarut-larut dan persekusi yang terjadi kepada warga etnis rohingya telah menyebabkan masalah migrasi yang kompleks, seperti tidak adanya jaminan keamanan terhadap warga Rohingya yang melarikan diri ke negara-negara tujuan pelarian, munculnya isu keamanan terkait penyelundupan manusia dan imigran ilegal, serta membludaknya arus pengungsi Rohingya ke Bangladesh yang menjadi salah satu masalah utama sejak terjadinya konflik pada Agustus lalu. 

Bangladesh sendiri yang menjadi tujuan serta penampung pengungi terbesar merupakan salah satu negara paling miskin dan paling padat penduduk di kawasan Asia. Tentu saja dengan membludaknya jumlah pengungsi Rohingya akan menimbulkan masalah lain baik terhadap negara tersebut maupun para pengungsi. ECHO (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) menyebut keadaan para pengungsi Rohingya sebagai “krisis yang terlupakan”.

Berdasarkan data dari UNHCR, sejak tahun 1948 warga Rohingya mulai memasuki Bangladesh dan gelombang pengungsi cukup besar mulai terjadi pada tahun 1991/1992 ketika lebih dari 250.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh akibat kekerasan yang terjadi di Myanmar. Kelompok pengungsi inilah yang diakui oleh Pemerintah Bangladesh sebagai pengungsi dan menempati lebih dari 20 kamp di distrik Cox’s  Bazaar.

Hingga saat ini terdapat dua kamp pengungsi yang tersisa dan ditempati oleh sekitar 26.301 pengungsi (data hingga Mei 2007). Para pengungsi tersebut telah menempati kamp pengungsi selama lebih dari 16 tahun meskipun tanpa kebebasan bertindak (freedom of movement), serta izin untuk bekerja ataupun akses pendidikan.

Saat ini, pemerintah Bangladesh mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan otoritas negara tersebut untuk menarik kembali para pengungsi yang terpaksa melakukan eksodus besar-besaran akibat konflik di Rakhine.

Lalu, negara lain yang menjadi salah satu tujuan pelarian pada warga Rohingya adalah Thailand. Negara ini menjadi pusat dari penyelundupan manusia di kawasan Asia Tenggara dan menjadi titik transit bagi para pengungsi Rohingya. Para pengungsi tiba di sana dengan menggunakan kapal dari Bangladesh atau Myanmar sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan ke Malaysia ataupun dengan kapal ke Indonesia atau Malaysia. 

Isu keamanan pada level regional muncul akibat perdagangan manusia dan perbudakan yang dialami oleh warga Rohingya di negara ini. Selain itu, Indonesia sendiri  menjadi salah satu tujuan tempat pelarian oleh para pengungsi Rohingya, meskipun jumlah pengungsi relatif tidak terlalu banyak. Ditengah desakan komunitas internasional, Indonesia akhirnya menerima seribu pengungsi Rohingya dan menyediakan bantuan darurat dan perlindungan untuk mereka.

Respons pada Level Regional

Terkait krisis Rohingya ini, berbagai respon muncul  pada level kawasan,  baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil. Dari kalangan masyarakat sipil, serangkaian aksi protes dilakukan untuk mengutuk pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga Rohingya.

Aksi ini dilakukan di beberapa negara antara lain India, Thailand, Indonesia, dan Bangladesh. Kelompok advokasi seperti Human Rights Watch, the Arakan Project, dan Fortify Rights juga berusaha mengajak aktor negara pada level internasional untuk mendesak pemerintah Myanmar. 

Di samping itu, usaha untuk meredam konflik dan menyelesaikan krisis Rohingya juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui jalur diplomasi secara langsung dengan otoritas tertinggi Myanmar.

Namun, pemerintah negara di  kawasan Asia Tenggara masih sangat lemah dalam penyusunan kerangka legal atau aturan formal terkait dengan hak-hak pengungsi. Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand yang merupakan negara anggota ASEAN, belum meratifikasi Konvensi PBB Terkait Status Pengungsi (UN Refugee Convention) 1951 ataupun Protokol 1967.

Krisis yang dialami oleh warga etnis Rohingya seharusnya mendapatkan perhatian oleh masyarakat internasional, serta penyusunan solusi yang konkrit terkait pelanggaran hak asasi serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh warga Rohingya. Dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. 

Namun, hak yang seharusnya sejak lama mereka dapatkan seolah terabaikan hingga warga Rohingya harus mengalami penyiksaan  dan diskriminasi yang lebih parah. Respons yang ditunjukkan oleh masyarakati internasional hari ini seharusnya berlanjut hingga didapatkan solusi terbaik untuk menyelamatkan melindungi, dan menjamin hak asasi para warga etnis Rohingya.

Permasalahan ini sama pentingnya dengan isu pengungsi di Eropa, konflik di Timur Tengah, krisis keamanan di Asia Timur, serta bencana alam yang melanda kawasan Amerika dan sekitarnya.

Upaya yang saat ini sedang diupayakan seperti melalui jalur diplomasi untuk mendesak pemerintah Myanmar agar segera mengakhiri konflik dengan jalan damai dan menyediakan tempat yang aman dan layak bagi warga Rohingya diharapkan dapat menghasilkan solusi bagi krisis pengungsi Rohingya.

Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyusunan regulasi pada level nasional dan regional terkait pengungsi, membuka akses bantuan internasional ke kamp-kamp pengungsi, serta pembahasan isu yang lebih mendalam pada pertemuan internasional dan mencari solusi jangka panjang terhadap permasalahan ini. 

Kita sebagai manusia dan warga negara yang masih menikmati jaminan keamanan dan hak kebebasan bisa turut-turut berkontribusi tidak hanya dengan memberikan bantuan kepada para pengungsi Rohingya, tapi juga dengan menghargai perbedaan untuk mencegah terjadinya konflik serta mengampanyekan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. 

#LombaEsaiKonflik