Dalam berbagai disiplin keilmuan, dari sejarah, antropologi, ilmu politik, filsafat dan sebagainya, mudah bagi kita untuk menemukan bagaimana perempuan adalah entitas yang tersubordinasi, rentan, dan mengalami berbagai macam ketidakadilan, terutama yang berkaitan dengan konstruksi masyarakat atas pembagian kerja secara seksual yang bahkan berlangsung di hampir seluruh peradaban (atau mungkin dalam semua peradaban).

Perlu dipertegas terlebih dahulu di sini, meminjam pendapat Mansour Fakih (2013), kata gender dibedakan dengan jenis kelamin. Secara konseptual, gender mengacu pada suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Sementara jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Ketidakadilan gender (gender inequalities) inilah yang menjadi salah satu akar utama dari ketidakadilan sosial, terutama bagi kalangan perempuan.

Bahkan, salah satu contohnya, dalam peradaban Yunani klasik sekalipun, yang dianggap memiliki kebudayaan dan seni yang unggul dengan kemajuan filsafat ataupun ilmu pengetahuannya pada zaman klasik, kita masih menjumpai adanya diskriminasi terhadap perempuan, di mana perempuan tidak mempunyai hak-hak politik, dan itulah yang berlaku dalam sistem demokrasi pada zaman klasik.

Pembagian kerja secara seksual yang demikian, bahkan terus berlangsung dalam karya-karya filsafat politik berpengaruh, seperti Politea (The Republic) karya Plato, di mana pemimpin itu harusnya seorang “filsuf raja”, hingga Politika yang ditulis oleh Aristoteles. 

Dalam buku Politika yang ditulis oleh Aristoteles tersebut (yang merupakan salah satu referensi utama dalam mempelajari akar dari republikanisme), perempuan bahkan dianggap hanya memiliki bunyi dan tidak memiliki logos.

Oleh sebab itu, tempat perempuan hanya di dalam wilayah oikos (domestik) dan bukan di polis. Dengan kata lain, perempuan dianggap tidak bisa berpolitik, karena tidak mempunyai kemampuan berpikir secara rasional, tidak bisa berfilsafat dan sebagainya. Itulah salah satu kecacatan epistemik dalam tradisi filsafat politik Aristotelianisme.

Tentu kita bisa berpendapat bagaimana perbedaan gender (gender differences) dalam sejarah peradaban manusia, banyak merugikan pihak perempuan sebagai entitas yang tersubordinasi dan penuh dengan ketidakadilan. 

Akan tetapi, ada satu fenomena menarik, dan mungkin saja sebenarnya ini banyak terjadi, yakni perbedaan gender yang menempatkan perempuan dalam wilayah domestik, ternyata bisa juga menjadi beban lebih bagi laki-laki.

Diskursus Gender di Era Pendemi: Sebuah Pengalaman Reflektif

“Memang benar, dalam sebuah pandemi semacam ini, pihak yang paling terpukul adalah masyarakat dari kalangan bawah”.

Beberapa waktu lalu, salah seorang teman dekatku yang begitu aku kenal meminta diantarkan untuk mencari ayahnya. Ayahnya adalah seorang tukang becak, yang biasa beroperasi di dekat Mall Kota Cirebon, yang sudah barang tentu, sangat terkena imbas akibat kebijakan mall-mall dan ditutupnya pusat keramaian sebagai upaya untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19.

Sebelumnya, ia bercerita bahwa hubungan kedua orang tuanya retak, karena kondisi ekonomi yang semakin sulit, di mana  untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yang biasanya mengandalkan penghasilan dari bapaknya, kini tidak terpenuhi.

Meski sepi penumpang, bapaknya ini tetap berangkat dan berusaha, hingga akhirnya bapaknya tidak pulang-pulang selama berhari-hari. Tentu saja, bapaknya tersebut menghindari juga cekcok di rumah, karena bagaimanapun kehidupan harus terus berjalan dan ada tuntutan dapur yang mesti terpenuhi.

Ketika anaknya menemui bapaknya dan meminta bapaknya pulang, betapa hati saya ikut teriris mendengar jawaban bapaknya, sambil menahan tangis, bapaknya mengatakan “bapak masih ingin narik, sekarang bapak belum dapat duit, dan bapak belum bisa pulang karena pasti akan berhadapan lagi dengan ibumu”.

Dalam rangkuman cerita di atas, dan berhubung penulis sendiri begitu mengenal keluarga tersebut, nampak jelas beban lebih ada pada pihak pria, yang tentunya hal tersebut bagian dari pembagian kerja secara seksual yang berlangsung dalam konstruksi masyarakat, dan sangat mungkin juga, ada banyak cerita-cerita serupa yang tentu saja tidak bisa kita abaikan.

Meski demikian, penulis pun mengamini kemungkinan di era pendemi seperti sekarang (terlebih lagi ada kebijakan PSBB, maupun adanya anjuran work from home sejak awal), potensi kekerasan terhadap perempuan (ibu-ibu) akan meningkat. Apalagi dalam kebudayaan di Indonesia yang patriarki, yang  memungkinkan laki-laki mendominasi dan memosisikan diri sebagai entitas yang sentral.

Bagi penulis sendiri, hubungan antar-manusia (termasuk laki-laki dan perempuan, suami dengan istri) harus didasarkan pada rasio komunikatif, sama-sama menjadi subjek yang aktif, tidak melakukan objektivikasi, anti-dominasi dan semacamnya, sehingga diharapkan mampu menghadirkan intersubyektifitas, terbentuk kesetaraan dan keserasian.

Selain itu, sebagai tambahan dan catatan akhir, diskursus feminisme saat ini, sangat perlu diarahkan pada bagaimana feminisme menjadi kekuataan yang mampu memelopori dan membangun solidaritas untuk berperan secara aktif dalam menanggulangi dampak dari adanya pendemi semacam ini, terutama hadir kepada mereka yang paling tercecer. 

Karena bukan tidak mungkin, kondisi ekonomi menjadi salah satu  faktor utama yang  memengaruhi peningkatan kekerasan  di wilayah domestik.