Pandemi hingga kini masih merajalela jagat bumi nusantara. Persoalan kesehatan, perekonomian, serta keselamatan segenap masyarakat masih dipertaruhkan. Arus mudik lebaran yang lalu menyisakan banyak jejak bagi segenap masyarakat. 

Korona yang semakin merajalela, menunjukkan bahwasanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Khalayak ramai yang terinfeksi covid-19 kian merebak. Penanganan medis semakin digencarkan oleh para tenaga medis. Banyak korban jiwa berjatuhan karena virus korona, seperti halnya di Tasikmalaya yang tak lagi cukup menangani permintaan peti jenasah bagi para korban jiwa akibat virus korona. 

Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah masyarakat terinfeksi tertinggi. Banyak tes swab dilakukan di setiap perbatasan kota. Banyak tenaga medis yang lelah karena tak lagi cukup tenaga. Virus korona terus merebak dan berkembang dengan varian-varian barunya. Semuanya itu menunjukkan bahwa virus korona di bumi khatulistiwa masih sirna.

Perhelatan kehidupan negara Indonesia tak hanya cukup sampai di situ saja. Ruang publik serta media sedang digemparkan dengan adanya pembaruan perlengkapan alat utama sistem senjata tentara (alutsista) bagi Tentara Nasional Indonesia yang tentunya membutuhkan anggaran pembelanjaan negara. 

Selain itu pula, perhelatan muncul dengan adanya konfrontasi dalam partai PDI-P antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo dalam rangka penentuan capres 2024 serta pemberhentian 51 pegawai komisi pemberantasan korupsi (KPK) karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dinilai melanggengkan angka peningkatan korupsi di Indonesia. 

Saat ini muncul pula wacana terbaru yang mengancam keberadaan demokrasi di Indonesia yakni adanya Civil Society Watch (CSW) yang digawangi oleh Ade Armando dengan latar belakangnya sebagai simpatisan Presiden Joko Widodo dan staf pengajar Universitas Indonesia. Lantas pertanyaannya, bagaimana bisa keberadaan Civil Society Watch (CSW) mengancam demokrasi di Indonesia?

Civil Society Watch

Seperti telah dilansir oleh media cetak Jawa Pos, Selasa/08/06/2021, Civil Society Watch (CSW) digagas oleh Ade Armando. Ia dikenal sebagai simpatisan Presiden Joko Widodo dan staf pengajar Universitas Indonesia. Keberadaan CSW ini yakni bertujuan untuk mengawasi lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, media massa, dan gerakan sipil lainnya. 

Hal ini dinilai tidak sehat bagi iklim demokrasi di Indonesia. Pembentukan CSW berawal dari tindakan Ade dalam mengumumkan CSW di twitter dengan menampilkan para anggotanya. Menurut pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menyatakan bahwa secara filosofis keberadaan CSW dinilai aneh. 

Sebagai kelompok Non Governmental Organization (NGO), seharusnya CSW bekerja untuk mengawal pemerintah dan bukan mengawasi kelompok sesama NGO sebagai alat kontrol terhadap pemerintah. Menurut pandangan Ujang, praktik yang terbalik tersebut justru tidak baik bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. 

Sebab secara tidak langsung, pemerintah membentuk organ lain melalui pihak ketiga yang mengerdilkan keberadaan LSM dan demokrasi. Menurut pendapat Ujang, jangan sampai adanya LSM atau NGO yang kritis diberangus dengan adanya CSW.

Deliberative Democracy

Demokrasi secara etimologi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi pada masa Yunani kuno berarti sebuah pemerintahan dalam polis yang dijalankan oleh para pria dengan praktik pengambilan keputusan dilakukan dengan diskusi di Agora sebagai pilihan mayoritas. 

Seiring berjalannya waktu, demokrasi bertujuan sebagai bentuk perlawanan terhadap otoriterisme sekaligus sebagai bentuk dialog partisipatif antar masyarakat dalam hidup bersama yakni memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan. 

Demokrasi dewasa ini dapat dijembatani dengan adanya teknologi. Oleh sebab itulah, peran partisipasi publik masyarakat dan dialog serta interaksi publik sangat mudah dilakukan demi keadilan yang diskursif.

Dalam perkembangan demokrasi sebagai peran partisipasi masyarakat, Jurgen Habermas menggagas adanya demokrasi deliberatif (deliberative democracy). Kata deliberatif berasal dari kata Latin deliberatio atau deliberation yang artinya konsultasi, musyawarah, atau menimbang-nimbang. 

Intensifikasi proses deliberasi lewat diskursus publik ini merupakan jalan untuk merealisasikan konsep demokrasi, Regierung der Regierten (pemerintahan oleh yang diperintah). Demokrasi deliberatif memiliki makna tersirat yaitu diskursus praktis, formasi opini dan aspirasi politik, serta kedaulatan rakyat sebagai prosedur. 

Dalam demokrasi deliberatif, keputusan mayoritas dapat dikontrol melalui kedaulatan rakyat. Dalam rangka pembentukan kedaulatan rakyat  perlu adanya civil society yang baik dan sehat. Suatu hal yang mendasar dari adanya civil society yang baik dan sehat yakni, masyarakat dapat mengkritisi keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemegang mandat. 

Jika masyarakat sudah berani mengkritisi kebijakan pemerintah, maka secara tidak langsung mereka sudah menjadi masyarakat rasional, bukan lagi masyarakat irasional. Opini publik atau aspirasi berfungsi untuk mengendalikan politik formal atau kebijakan-kebijakan politik. 

Jika tidak ada keberanian untuk mengkritik kebijakan politik, maka masyarakat sudah tunduk patuh terhadap sistem dan tidak berkembang dalam rangka pengembangan masyarakat yang madani dan berpikir kritis.

Civil Society Watch dan Deliberative Democracy

Perhelatan politik dan ruang publik Indonesia di masa pandemi sedang berada pada wacana baru. Hadirnya Civil Society Watch (CSW) yang digagas oleh Ade Armando memberikan perhatian bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. CSW sendiri bertujuan untuk menjadi badan atau kelompok yang bertugas mengawasi lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, media massa, dan gerakan sipil lainnya. 

Hal ini bertujuan supaya membangun bangsa, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata. Tujuannya yakni diperlukan pula peran civil society yang kuat sebagai mitra kritis dalam pembangunan. Sekalipun demikian, latar belakang pendiri yang adalah simpatisan pemerintah sangat rawan untuk jatuh pada sikap tidak sehat terhadap demokrasi. 

Peran sebagai pengawas terhadap LSM dan pelbagai organisasi masyarakat lainnya sangat tidak sesuai dengan demokrasi deliberatif yakni adanya partisipasi aktif dan kritis dari segenap masyarakat untuk mengkritisi kinerja para pemegang mandat pemerintahan. 

Apabila terdapat kekangan dalam CSW terhadap organisasi masyarakat maka masyarakat akan jatuh pada masyarakat yang irasional menurut demokrasi deliberatif, karena masyarakat tidak diberikan tempat untuk berpartisipasi dalam memberikan gagasan serta opininya dan tunduk terhadap sistem pemerintahan semata. 

Memang tujuan dasarnya CSW tidak berpihak pada pemerintah, namun bagaimana langkah selanjutnya? 

Bisa dimungkinkan sekali keberpihakan itu terjadi. 

Selagi bola masih menggelinding, tiada yang tidak mungkin.