Setiap orang menghabiskan waktu 2.700 jam/tahun untuk menonton TV dan dengarkan radio. Setiap orang rata-rata 900 jam/tahun menggunakan media lain; koran,buku, majalah, film, dan internet. 

Yang perlu kita ketahui sekarang bahwasanya media itu mempunyai sifat dasar. Menurut Valle dalam bukunya Sifat Dasar Media adalah fragmentasi dan kecenderungan manipulasi image dan informasi yang disampaikan membentuk “kebenaran” parsial. Jadi jangan heran ketika banyak terjadi image dan informasi-informasi sampah dalam media.

Tanpa kita sadari, media saat ini telah mengubah kehidupan manusia melalui kehadiran internet, seperti terintegrasinya teknologi komunikasi, perubahan gaya hidup, perubahan regulasi, pergeseran isu-isu sosial, hingga kekuatan dinamika baru dalam masyarakat. 

Tidak hanya itu, media massa bagi kelompok religius dianggap berpotensi merebut “kuasa” agama dan mengancam tradisi, nilai-nilai, serta kepercayaan terhadap agama. “In a way it supposes that religion can be successful on television only if it offers what people want, which presumes the trivialization  and emptying out of content” (Carlos A. Valle. 1992). 

Melihat realitas bermedia tentunya sudah tidak sesuai dengan peran dan fungsi pers. Semisalnya hoaks di media sosial mengarah ke ujaran kebencian. 

Dalam literatur akademis, misalnya di buku Kent Greenawalt (1996), didefinisikan bahwa ujaran kebencian adalah ucapan dan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebar atau menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda, baik karena ras, agama keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual. Banyak berita hoaks yang isinya menebar kebencian, stimulasi konflik horisontal maupun vertikal.

Menurut Paul Jhonson (1997), ada tujuh dosa media yang mematikan (Seven Deadly Sins of Mass Media), yaitu distorsi onformasi, dramatisasi fakta, mengganggu privacy, dominasi opini elite, eksploitasi judul, eksploitasi sex, dan penyalahgunaan lekuasaan (abuse of the lower), dan ini  merupakan sampah-sampah media yang sudah menjadi menu yang siap di konsumsi oleh semua kalangan masyarakat. 

Coba kita tengok beragam lanal media sosial, caci maki dan provokasi menjadi menu harian. Kebencian diproduksi, direproduksi, didistribusikan, serta dikonsumsi secara masif dan eksesif. Imunitas nalar masyarakat melemah dan mudah terjangkit gejala kedengkian dan hasutan mewabah. Oleh karenanya, inokulasi dibutuhkan setiap saat dalam berkomunikasi.

Tak sedikit Netizen juga yang terjerat UU ITE tiap tahunnya bertambah. Namun hukuman ini bukan menjadi sebuah solusi untuk mengurangi informasi-informasi hoaks. Bahkan setiap harinya sampah-samapah media semakin bertambah, yang menjadi menu setiap hari di semua kalangan masyarakat. Sampai saat ini, sampah-sampahnya masih belum juga dibersihkan.

Ada beberapa solusi dan aksi dalam menyikapi problem di atas. Menurut James Stanyer (2007), ada rekonseptualisasi hubungan antarwarga dan beradaptasi dengan perubahan. Hubungan antarwarga di dunia maya harus diletakkan dalam koridornya yang tepat, mana informasi dan mana propaganda, mana yang “sampah” dan mana yang “nutrisi”.

Lalu ada literasi media, solusi mendasar dalam kerja melawan hoaks. Dalam Konferensi Kepemimpinan Nasional Literasi Media (Nasional Leadership Conference of Media Literacy) di AS tahun 1992, literasi media didefinisikan sebagai ”kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan” (KPI, 2011).

Menurut Center for Media Literacy (dalam KPI, 2011), ada beberapa kemampuan literasi media yang harus dimiliki, mencakup kemampuan mengkritisi media (dan media sosial), kemampuan memproduksi informasi yang sehat, kemampuan mengajarkan/berbagi isi media yang mencerdaskan, kemampuan mengeksplorasi sistem pembuatan informasi di online, kemampuan mengeskplorasi berbagai posisi informasi di online, dan kemampuan berpikir kritis atas isi media. Ini yang harus dimiliki dan menjadi pedoman buat kita semua sebagai pengguna media agar kita mampu menjawab problem dalam media.

Dalam UU No 40 tahun 1999 tentang pers mengatakan, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegitan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Adapun fungsi pers diterangkan dalam pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial. Sedangkan dalam pasal 6 UU Pers Nasional mempunyai peran sebagai alat untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supermasi hukum dan HAM. Pers juga harus menghormati kebinekaan mengembangkan pendapat umum berdasarkaan informasi yang tepat, akurat dan benar melakukan pengawasan dan sebagai pelaku media informasi.

Adapun fungsi-fungsi pers; pers sebagai media informasi, tentunya masyarakat membutuhkan informasi mengenai berbagai hal yang diperlukan dalam hidupnya, baik itu informasi ekonomi (bisnis), politik, hobi, atau bidang-bidang lainnya yang berguna. Pers menyajikan informasi yang telah diseleksi dari berbagai berita yang masuk ke meja redaksi, dari berbagai sumber yang dikumpulkan oleh para reporter yang sesuai dengan fakta di lapangan.

Pers sebagai media pendidikan.mempunyai fungsi untuk mendidik, mencerdaskan, mengandung kebenaran dan bisa mendorong untuk berbuat kebaikan. Pers sebagai media entertainment (hiburan) dijelaskan dalam UU No 40 tahun 1999 pasal 3 Ayat 1 mengatakan bahwa salah satu fungsi pers, yaitu sebagi hiburan. Fungsi pers sebagai media hiburan tentu hanya untuk menimbangi berita yang berat, tetapi memang menjadi kebutuhan dasar manusia bahwa hiburan itu perlu dan harus dipenuhi. Hiburan yang diberikan pers tentunya memiliki sifat yang mendidik, tidak melanggar nilai agama, HAM dan moral.

Pers sebagai media kontrol sosial, yaitu memiliki fungsi untuk mengontrol, mengkoreksi, mengkritik sesuatu yang sifatnya konstruktif, artinya sesuatu yang membangun bukannya merusak atau destruktif. Di samping itu, semestinya pers bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, entah itu KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) maupun penyimpangan dan penyelewengan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan megara.

Adapun peranan pers, yaitu menjadi lembaran infrastruktur politik di Indonesia, berada di masyarakat dan memiliki peran dan fungsi untuk masyarakat dan negara dan dalam demokrasi pers dianggap sebagai pilar demokrasi. Pers juga memiliki peran dalam mencari dan menyebarluaskan berita secara cepat kepada masyarakat luas, dan menjadi sarana informasi antarkelompok masyarakat serta sebagai sarana pertukaran informasi. 

Tak hanya itu saja, pers juga memiliki peran sebagai saluran bagi debat piblik dan opini publik, sehingga masyarakat dapat menyampaikan beragam aspirasi, kritik, usul, pendapat, dan saran lewat pers. Sehingga media massa menjadi sarana efektif dalam menampung aspirasi-aspirasi rakyat.

R Eep Saefulloh Fatah mengatakan pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (the fourt estate of democracy) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah. Berbagai cara ditempuh oleh lembaga-lembaga pers di Indonesia dengan mendirikan suatu komunitas, organisasi ataupun kelompok untuk membangun jaringan dengan jurnalis-jurnalis di seluruh dunia, terkhusus Indonesia. 

Pers sebagai fungsi kontrol, advokasi informasi, maupun fungsi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers digunakan untuk mengawali kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun birokrat yang sangat bertentangan dengan masyarakat serta mengontrol isu-isu yang berkembang di masyarakat, bukannya digunakan untuk kepentingan bisnis maupun kepentingan politik yang melanda Indonesia saat ini. 

Karena fungsi pers di suatu negara menjadi hal penting untuk membentuk masyarakat yang demokratis dalam negara yang bersangkutan. Oleh karenanya, kemerdekaan pers sangat dibutuhkan untuk menciptakan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran sesuai hati nurani masing-masing.

Hal ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengembalikan peran dan fungsi pers dengan mengontrol, memformat informasi-informasi yang tidak sesuai dengan faktanya dan memperbarui dengan informasi-informasi yang berdasarkan fakta. Dengan ini saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman semuanya, mari kita aplikasikan 3 elemen jurnalisme profetik, yaitu HUMANISASI (emansipasi, memanusiakan manusia, amar ma’ruf) , LIBERAS (pembebasan dari keterbelakangan, kebodohan, nahi munkar) TRANSENDENSI (nilai religiositas, spiritual-teologis, dimensi pertanggungjawaban aktif).

Tak cukup dengan itu saja, namun mari kita patuhi dan kita jalankan Kode Etik Jurnalisme Profetik dengan sebuah rujukan yang jelas, bagaimana agar kita dapat menyampaikan informasi dengan benar/tidak berbohong (Qs.Al-Hajj:30), nijaksana (Qs. An-Nahl:125), meneliti Fakta/Cek and Ricek (Qs. Al-Hujurat:6), tidak mengolok-olok, caci maki, penghinaan sehingga menumbuhkan  kebencian (Qs.Al-Hujurat:11), hindari prasangka/su’udzan (Qs.Al-Hujurat:12).

Dan yang paling penting adalah kita sebagai jurnalisme muslim harus bisa menjadi Muaddib(pendidik), Musaddid (pelurus informasi), Mujaddid (pembaru), Muwahid (pemersatu) dan Mujahid (pejuang). Mulailah dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam media dengan membiasakan diri untuk tidak mengkonsumsi informasi-informasi yang hoaks dan mulailah menggunakan media secara cerdas dan diusahakan untuk bersikap bijak dalam mengekspos. Jangan hanya sekadar menjadi penikmat media saja namun kita juga harus menjadi pelurus media. Karena kalau bukan kita yang peka akan hal ini, mau siapa lagi?