Cercaan dan serangan terhadap politik identitas melahirkan ruang ambiguitas yang pelik; dingin di hati, pening di imaji. Seperti yang baru-baru ini terlaksana, reunian agen-agen 212 di Monas kemarin mencuri banyak atensi dan mengundang dukungan juga kutukan bahwa itu adalah gerakan politis dan jangan bawa-bawa agama. 

Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah kita tidak perlu mengungkapkan siapa kita di era politik identitas? Dan apa yang tidak boleh untuk agama dalam politik?

Frasa politik ini lahir dari rahim diskriminasi dan subordinasi atas hak-hak sipil kaum feminis, Lesbian dan Gay, dan kaum kulit hitam di AS di pertengahan abad ke 20. Menandakan adanya ketidakadilan aktivitas politik dan gerakan ini bertujuan untuk mengamankan kebebasan politik dari konstituen spesifik yang terpinggirkan ke dalam konteks yang lebih besar. 

Para anggota konstituen ini menegaskan atau merebut kembali cara khas mereka dalam memahami dan menentukan nasib mereka sendiri  ke tujuan yang lebih besar. Sebagai contoh di Indonesia, partai politiknya tidak satu yang bercorak dan corong agama (PKS, PPP, PKB, PBB, PAN). Dan tidak jadi masalah. Kembali ke latar belakang munculnya politik identitas di atas, diungkap dalam bahasa yang lebih lugas, rasisme dan dejustice adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab. 

Penjelasan sejarah dan tatanan sosial-politik hari ini masih tetap memberi satu arti dominan dan bernilai mainstream bahwa politik identitas adalah anak yang dengan sengaja dilahirkan namun haram disayangi. Tak boleh melibatkan identitas parsial dalam perhelatan akbar. Untuk mencerca ini lagi, silakan kembali menengok pertanyaan saya di awal.

Dari pelacakan literatur secara singkat tentang bagaimana politik identitas inheren dan fleksibel dalam lanskap politik kita, sudah jelas bahwa mengandung kontroversial dan menimbulkan sejumlah pertanyaan filosofis serta membutuhkan narasi sintesis berkeadilan sebagaimana ada dan mestinya untuk menjawab seluruh paradoksal yang menempel di tubuh variabel variabel parsial dalam politik universal.

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dibacakan, manusia nusantara menyepakati satu identitas baru yang kurang lebih bisa menampung seluruh keberagaman yang ada; keberagaman yang dulunya berserakan kini tertata rapi dan tanpa berbenturan, yaitu Indonesia. 

Apakah identitas-identitas sebelumnya ditiadakan atau harus dikesampingkan ketika berbicara tentang keindonesiaan? Tidak. Karena manusia adalah lokus segala nilai bertolak, memanifesto dirinya, menjadi pemahat segala identitas-identitas parsial. Multidimensi. Identitas dibentuk hanya untuk mempermudah manusia mengenali sesuatu di luar maupun di dalam dirinya (baca : Al hujurat ayat 13).

Bhinneka Tunggal Ika, Jangan Dilupakan

Tugas terbesar kita sebagai generasi adalah menjaga persatuan sekaligus merawat keragaman yang telah diwariskan oleh para leluhur. Fakta bahwa Indonesia sebagai negara bangsa dibarengi dengan menempati urutan ke-tiga negara yang menggunakan sistem demokrasi terbesar di dunia setelah Amerika, implisit mengafirmasikan kekokohan dan keberanian Indonesia di atas kerapuhan asas fundamental; deflasi kecerdasan hidup berbangsa dalam memahami nilai-nilai dasar bernegara, yaitu Pancasila itu sendiri.

Agar kemewahan dimensi kemanusiaan kita tidak mudah dipersempit dan dieksploitasi oleh kaum elite demagogis di zaman ini, Pancasila tidak boleh disederhanakan menjadi nilai-nilai yang lahir dari perut bumi peradaban manusia Indonesia dan hanya ada dan berlaku di Indonesia saja. Afirmasitas Pancasila sebagai serpihan-serpihan yang oleh Soekarno serpihan-serpihan itu bermetamorfosa menjadi kristal yang luhur, kudus, dan tidak berbalik badan dengan fitrah manusia yang universal harus rutin bergema di langit Indonesia dan di telinga seluruh warga negaranya.

Semboyan kita tetap sama dan tak akan pernah berubah, yaitu "Bhinneka Tunggal Ika". Bhinneka adalah identitas, jati diri atau subtansi atas suatu bangsa. Bangsa adalah suatu perhimpunan yang terdiri dari unsur materil yang berbeda namun memiliki kesamaan rasa, nasib, dan cita-cita. Tunggal Ika adalah dasar bernegara sekaligus cita-cita kita dalam mengarungi samudra kehidupan bernegara.

Akhir kata, mari kita sama-sama tunaikan momentum demokrasi di tahun mendatang dengan rahmat Tuhan yang maha esa dan dengan azas kemanusiaan yang berkeadilan dan keadaban untuk menjaga persatuan Indonesia melalui musyawarah yang penuh hikmat dan kebijaksanaan demi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Biarkan elite gaduh, rakyat tetap satu, tetap menjadi tuan demokrasi. Ini adalah momentum untuk mereka bertikai genit juga ganas.