“Bangsa ini tidak pantas berduka karena dicederai oleh aksi-aksi intoleran. Intoleransi adalah musuh dari kebhinekaan atau keragaman. Intoleransi adalah ancaman nasional paling nyata. Bahkan intoleransi adalah aksi separatisme paling nyata. Kita harus percaya bahwa kebinekaan adalah pusaka negeri yang harus kita jaga.”

Kira-kira begitulah kutipan pidato politik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, saat membuka acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) di Jakarta pada 16-17 November 2015 yang lalu.

Ucapan Grace yang saya kutip di atas seakan menyadarkan kita bahwa salah satu hal paling berbahaya yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, selain krisis ekonomi, krisis politik, dan bencana akibat krisis lingkungan, adalah krisis orang-orang baik, krisis kebajikan.

Sebab, tidaklah mudah membangun kesadaran di kalangan masyarakat bahwa kebinekaan adalah keniscayaan sejarah. Menanamkan sikap yang adil dalam menyikapi kebinekaan adalah perkara yang lebih tidak mudah lagi. Pasalnya, penyikapan terhadap kebinekaan kerap berimpitan dengan berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik.

Khususnya Indonesia yang merupakan negara maritim yang terdiri dari 13.466 pulau, adat istiadat yang beragam, agama yang plural, dan kesenjangan sosial-ekonomi yang masih memicu kerentanan demi kerentanan. Dengan serbakeragaman ini, tidak mudah mengurus keberagaman yang majemuk. 

Di sisi yang lain, Indonesia juga masih terbelenggu tindakan intoleransi yang disebabkan dikotomi hitam-putih, tua-muda, dan mayoritas-minoritas. Akibatnya, munculnya egosentris individu-kelompok menyebabkan fanatisme buta dan memicu kemarahan hingga menyebabkan kebencian sesama.

Toleransi kini seolah telah berubah pula layaknya barang mewah yang tidak bisa dijangkau oleh semua orang dan hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Lihat saja fenomena-fenomena intoleran yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang menjadi permasalahan bangsa ini. 

Kemarahan demi kemarahan mudah disulut oleh fanatisme buta hingga berubah menjadi kebencian antara satu dengan yang lainnya. Rumah ibadah dibakar, kelompok keyakinan yang berbeda dipinggirkan, dan berbagai kasus pelarangan pendirian rumah ibadah. 

Tidak hanya itu, berbagai konflik suku, sosial, dan ras juga masih terus terjadi hingga hari-hari ini. Kesemuanya mengancam kebinekaan bangsa Indonesia.

Kesetaraan Gender

Sebagai partai baru dengan brand partai anak muda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memiliki Trilogi Perjuangan atau Tiga Poros Misi Perjuangan, yaitu Menebar Kebajikan, Merawat Keragaman, dan Mengukuhkan Solidaritas. Artinya, selain menolak yang namanya tindakan intoleransi, PSI juga mendukung kesetaraan gender antara laki-laki-laki dan perempuan. 

Hal ini didasarkan pada kekerasan pada perempuan yang terjadi hari-hari ini sudah makin masif dan darurat dengan berbagai kekerasan, pelecehan seksual, hingga diskriminasi terhadap hak perempuan. Akibatnya, tak jarang ketidakadilan terhadap kaum perempuan ini menyebabkan gangguan psikologis, frustrasi, hingga kematian.

Lihat saja catatan tahunan yang dirilis oleh Komnas Perempuan yang menyebutkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2018 sebesar 348.446 kasus, bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus.

Data ini menunjukkan betapa kehadiran PSI sebagai sebuah partai politik yang fokus pada kesetaraan gender merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Kehadiran PSI sebagai partai politik yang ramah terhadap perempuan tidak semata-mata hanya ucapan jargon semata yang diumbar dengan janji-janji manis saja. 

Tapi dibuktikan dengan kepengurusan PSI dari tingkatan pusat sampai daerah yang memberikan porsi yang lebih kepada perempuan, yaitu 42% perempuan (7.529 orang) dan 58% laki-laki (10.229 orang). Tentu hal ini bukan hanya sekadar pemenuhan kuota 30% perwakilan perempuan sebagaimana amanat UU No 2 Tahun 2011, namun hal ini adalah komitmen PSI dalam kesetaraan gender.

Sebab, bagi PSI, bila ingin mewujudkan kesetaran gender, antara laki-laki dan perempuan harus memiliki akses dan kesempatan berpartisipasi yang sama, setara, dan adil dalam proses-proses politik di Indonesia.

Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang mengambil keputusan yang sama pula, sehingga memperoleh manfaat yang sama dari seluruh proses politik.

Relasi Kuasa

17 April 2019 nanti, bertepatan dengan Pemilu ke-5 di era reformasi, PSI akan benar-benar bertarung di gelanggang pemilu. Bagaimana wajah PSI dalam 4 tahun ini, sejak berdiri, lolos sebagai satu-satunya partai baru berbadan hukum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhum HAM) hingga menjadi partai politik peserta pemilu 2019 adalah upaya anak-anak muda melawan relasi kuasa yang hari-hari ini makin tidak adil. 

Seperti ketimpangan dalam dominasi mayoritas-minoritas, perilaku saling merendahkan suku, agama, dan ras, hingga persoalan kekerasan perempuan dan anak seolah berubah menjadi sebuah kebenaran yang ditetapkan sepihak tanpa memperhatikan nilai-nilai toleransi dalam keragaman dan kebinekaan Indonesia.

Sebagai partai yang baru, PSI memang belum memiliki kuasa dan pengaruh di eksekutif maupun legislatif untuk mengintervensi setiap kebijakan, regulasi, dan pengawasan di parlemen. Namun, sebagai partai baru yang berumur balita pula, dalam 4 tahun terakhir ini, PSI selalu berusaha untuk mengampanyekan kebajikan dalam mewujudkan kesetaraan dalam sebuah relasi kuasa yang adil dalam kebinekaan Indonesia.

Sebab, di banyak pemberitaan, terlihat PSI menyoroti permasalahan mayoritas-minoritas, ketidakadilan gender, dan tindakan intoleransi yang dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir ini adalah relasi kuasa yang tidak adil yang harus diselesaikan segera mungkin dengan memasuki ruang-ruang politik itu sendiri.

Artinya, ke depan, jika PSI lolos ke angka 4% dan lolos di parlemen, harapan kita tentunya PSI akan senantiasa iklas mewakafkan waktu, konsistensi, dan narasi terbaik untuk mewujudkan visi, misi, dan program mereka selama ini. 

Sebabnya, tentu saja, parlemen kita harus diisi oleh orang-orang baik, toleran, penuh kebajikan, jujur, dan memahami keragaman dan kebinekaan adalah nilai kebangsaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Agar supaya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tentang kebinekaan dan kesejahteraan bagi seluruh tumpah darah Indonesia dapat segera terwujud.