Sering kita dengan pepatah orang bijak yang berbunyi: tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak dicoblos

Pepatah di atas menunjukkan betapa pentingnya bagi para caleg untuk membangun komunikasi dan hubungan secara personal dengan para konstituennya. Pepatah di atas seolah membantah pragmatisnya dunia politik saat ini yang dapat digambarkan dengan pepatah lain: Ada uang caleg disayang, tak ada uang caleg ditendang. 

Kedua pepatah tersebut harus dijadikan acuan berpikir dan bergerak oleh masing-masing caleg dalam menghadapi realitas politik Indonesia saat ini.

Cara jitu dari keberhasilan seorang caleg menjadi Anggota legislatif terletak pada bagaimana pola hubungan yang terbangun di antara dua belah pihak untuk saling mendukung setelah kedua belah pihak “saling berkomitmen”. 

Pihak pemberi suara harus memiliki “tautan jiwa” untuk memberikan dan melanjutkan harapan atau harapan baru untuk memperoleh sesuatu atau mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari pola hubungan yang telah terbangun sebelumnya. Meskipun cara tersebut terkesan sangat pragmatis, tetapi realitas ini sulit untuk dihindari. 

Sejauh ini kita selalu menggaungkan tolak politik uang, tetapi di sisi lain mesin politik membutuhkan uang”. Oleh sebab itu, maka perlu dibangun sebuah persepsi baru, yakni “caleg dan pemilih harus memiliki kesamaan suara hati, harapan dan kepentingan” agar tidak mengarah pada politik uang tetapi dapat memaklumi bahwa politik juga membutuhkan uang.

Pemilu serentak 2019 sudah semakin denat dengan hari - H, maka semakin banyak pula orang "menjual diri" untuk dipilih menjadi anggota DPD-RI, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota dan Presiden serta wakil Presiden. Pertanyaan yang sering terbayangkan di pikiran kita, dari banyaknya caleg siapakah yang akan menjadi Anggota Legislatif? 

Pertanyaan tersebut selalu membayangi pikiran pemilih dan peserta pemilu serentak 2019 ini, karena modal yang sudah dikeluarkan sudah tentu sangat banyak. Modal tersebut tidak hanya modal material/ekonomi, tetapi modal sosial, modal kultural dan modal pengetahuan telah tercurahkan untuk memenangkan kontestasi ini.

Syarat seorang caleg untuk menjadi Anggota legislatif setidaknya harus memiliki lima hal, yakni kompetensi (kemampuan/skill), integritas (komitmen), popularitas (terkenal), elektabilitas (dipilih), dan akseptabilitas (diterima). 

Lima faktor inilah yang merupakan faktor penting yang tak bisa terpisahkan dalam diri seorang caleg. Bila seorang caleg tidak memiliki kelima syarat di atas, maka mereka tidak akan bisa menikmati halus dan empuknya kursi anggota legislatif.

Kompetensi

Hal yang paling penting dalam sistem pemerintahan demokrasi adalah kultur politik-demokrasi itu sendiri. Mengapa kultur menjadi penting ? 

Jelas, karena struktur saja tidak cukup. Layaknya manusia unggul yang mesti kuat raga dan juga sehat jiwanya, maka demokrasi yang baik adalah demokrasi yang kuat secara struktural dan sehat secara kultural. 

Stuktur politik demokrasi merujuk pada ketiga lembaga negara yang merupakan manifestasi trias politica DPR, Pemerintah dan MA maka yang menjadi kulturnya adalah berupa prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip inilah yang akan memberi sentuhan kemanusiaan pada alam demokrasi kita. 

Satu hal yang prinsipil dalam membangun kultur demokrasi adalah kompetensi. Demokrasi mesti dijalankan dengan kompetensi. Struktur politik mesti ditopang oleh kompetensi. 

Kompetensi itu menyangkut kecakapan orang-orang (personal competence) yang melakoni bermacam peran politik dalam demokrasi di Indonesia ini. Maka seorang caleg mutlak harus memiliki kompetensi dalam bidang legislasi, budgeting dan pengawasan yang menjadi tugas pokoknya kelak.

Integritas

Sistem demokrasi di Indonesia saat ini baru sebatas prosedural, bahwa dunia kini mengakui Indonesia sebagai negara yang demokratis. Namun, implementasi dari demokrasi itu sendiri baru sebatas pada pemenuhan kebutuhan prosedur demokrasi, yakni di negara kita ada partai politik (parpol), ada parlemen, dan ada pemilu. 

Persoalannya, semua unsur demokrasi itu belum menyentuh hal substansial dari apa yang diharapkan, yakni terwujudnya kesejahteraan sosial di masyarakat serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Justru sekarang muncul demokrasi transaksional. 

Kepercayaan yang diberikan rakyat, oleh parpol tidak digunakan untuk memperjuangkan substansi dari demokrasi, tetapi dimanipulasi parpol untuk tujuan pragmatisnya, dengan imbalan uang dan jabatan. Tentu saja hal itu hanya dinikmati segelintir elite parpol. Parpol menjelma menjadi sumber korupsi akut di negeri ini. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2018 mengungkapkan, dari 891 koruptor yang dijerat, sebanyak 545 orang atau 61,17% adalah aktor politik. Kenyataan ini harus memaksa kita sebagai pemilih untuk menjatuhkan pilihan kepada caleg yang memiliki integritas dalam mendukung sistem demokrasi yang jauh dari perilaku korupsi.

Popularitas

Popularitas adalah suatu fenomena sosial yang menentukan tingkat keterkenalan (famous) seseorang (Althaus, dkk, 2000). Lebih lanjut dikatakan bahwa seseorang menjadi populer karena memiliki sikap baik dan disukai orang. 

Popularitas juga dapat terjadi bukan karena sifat baik, melainkan sebuah peristiwa (ditangkap KPK, kawin lari, ketahuan selingkuh; atau saat meraih gelar atau menduduki posisi tertentu di Lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dengan tingkat persaingan tinggi).

Elektabilitas 

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan seseorang dalam sebuah pemilihan (Althaus, dkk, 2000); sehingga elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih tinggi. 

Untuk meningkatkan elektabilita, maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer. Seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer, meskipun keduanya tidak selalu berjalan simultan. 

Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal luas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam suatu bidang, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan dirinya ke publik, ia pun menjadi tidak elektabel. 

Sebaliknya, ada orang yang berprestasi yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik atau tidak ada bidang yang dominan dikuasainya, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat. Jadi, populer tidak selalu elektabel; tetapi elektabel sudah pasti popular.

Akseptabilitas

Dalam tahap ini, seorang pemilih harus menilai calon secara menyeluruh dari berbagai aspek, di antaranya adalah kualitas, kompetensi, integritas, profesionalitas, personalitas, perilaku, prestasi, reputasi, kepemimpinan, visi dan lain-lain (Lau dan Redlawsk, 2006). 

Proses penilaian melahirkan penerimaan (akseptabilitas) pemilih terhadap calon (Redlawsk dan Lau, 2003). Karena begitu banyak aspek yang dipertimbangkan, maka proses menilai dan menerima itu adalah proses berpikir para pemilih yang memerlukan waktu lebih lama dibandingkan aspek popularitas. 

Secara keseluruhan, tahap akseptabilitas menjadi moment paling penting bagi kesuksesan calon: di sinilah nasib calon dipertaruhkan, berhasil atau gigit jari usai pelaksanaan pemilu.

Catatan Akhir

Sebagai catatan akhir bagi para caleg untuk dapat menikmati kursi legislatif dibutuhkan beberapa hal penting untuk meningkatkan elektabilitas. Hal-hal penting dimaksud adalah sebagai berikut: 

(a) Berkenalanlah dengan sungguh-sungguh kepada masyarakat pemilih di wilayah dapil agar dapat menggiring pemilih untuk memilih anda. Pendekatan hati lebih baik dari pendekatan uang. 

(b) Populer tidak selalu elektabel; tetapi elektabel sudah pasti popular. Oleh karena itu, pertahankan keduanya secara simultan melalui praktek yang baik. Sampai hari ini, proposisi yang terbangun adalah “caleg yang populer akan lebih berpeluang untuk dipilih dibanding caleg yang kurang dikenal”. 

(c) Pencitraan melalui media massa atau media social dilakukan seperlunya saja. (d) Gunakan buzz marketing techniques, dimulai dengan menggarap keluarga, tetangga, rekan, handai taulan dan kerabat; setelah itu baru melakukan ekspansi dukungan ke pemilih yang jauh. 

(e) Memilih dan menggarap zona pendukung potensial agar energi tidak terkuras dan mubazir dengan memperhitungkan aspek kebutuhan suara untuk satu kursi. 

(f) Hindari politik uang karena bagi amplop belum tentu dapat menggiring pemilih untuk memilih caleg yang tidak dikenal. Kecenderungan pendekatan hati lebih berpeluang menang ketimbanng pendekatan uang yang dibagi kepada personal pemilih. 

(g) Fair Play untuk menghadapi internal competition dan kompak untuk menghadapi persaingan eksternal.