Jokowi lho, bukan Joko Widodo. Kalau Joko Widodo, assosiasinya ke Ketua Karang Taruna atau penganut kebatinan. Akan tetapi, tambahan ’wi’ telah menyekunderkan ’Joko’. ’Wi’ itu suku kata paling kuat bagi telinga bangsa Indonesia untuk menuansakan masa silam.

Sudah sangat lama hati rahasia bangsa Indonesia mengeluh kepada leluhurnya, sampai-sampai mereka membayangkan saat ini sedang berlangsung rekonsiliasi leluhur: dari Rakai Pikatan, Ajisaka, Bung Karno, Sunan Kalijaga, Gadjah Mada, hingga Gus Dur. Semua menangisi anak cucu yang galau berkepanjangan.

"Jokowi" itu nama yang mengandung harapan. Bangsa Indonesia sudah sangat berpengalaman untuk tidak berharap pada kenyataan karena mau berharap pada sesama manusia terbukti puluhan kali kecele. Mau bersandar pada Tuhan, rasanya kurang begitu kenal.

Itulah beberapa paragraf tulisan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, menanggapi terpilihnya Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Itu termuat dalam tulisan yang berjudul Merindu Nasionalisasi Indonesia di harian Kompas, Sabtu 22 September 2012.

Tujuh tahun bukan waktu yang singkat untuk mengubah pandangan seseorang terhadap sesuatu, demikian halnya dengan Cak Nun. Jika di 2019 ini kurang memberikan apresiasi yang positif atas kinerja Presiden Jokowi, atau kecewa dengan performa Jokowi yang kurang fasih cas cis cus berbahasa Inggris, itu merupakan hak pribadi Cak Nun selaku warga negara.

Namun mau bagaimana lagi, ya itulah Jokowi, sosok yang menjungkirbalikkan pendapat Cak Nun sendiri, masih dalam tulisan tersebut yang menyebutkan bahwa Jawa adalah entitas masa silam yang sudah jauh kita tinggalkan. Logat Jawa di siaran TV menjadi simbol kerendahan kasta budaya, dijadikan bahan ketawaan, diucapkan buruh atau pembantu.

Faktanya, banyak ungkapan-ungkapan dengan logat Jawa seperti "aku Rapopo" yang jadi populer. Bukan lagi buruh atau pembantu yang mengucapkan, melainkan seorang Gubernur DKI Jakarta bahkan seorang Kepala Negara yang notabene adalah Panglima tertinggi TNI dan Polri yang memiliki kewenangan menyatakan keadaan darurat dan perang.

Bukan hanya itu, tak lama setelah ia menjadi Gubernur DKI Jakarta, lelaki kerempeng yang jauh dari potongan perlente maupun perut buncit seperti kebanyakan pejabat yang mengenakan rompi oranye di KPK ini "memaksa" banyak pihak untuk membelalakkan mata terkesima.

Salut atas segala "keberanian" dan nyali Jokowi untuk "merendahkan" diri dan hati turun ke gorong-gorong Ibu Kota yang berlumpur, bau, dan beracun; sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh buruh kuli penggali selokan.

Sebuah tindakan yang merontokkan dan membenamkan segala gengsi, harkat, dan kesombongan pejabat birokrat, "ningrat" feodalis dengan segala aturan "unggah-ungguh yang dirawat dengan taat, rapi dan takzim berpuluh tahun lamanya.

Semenjak zaman penjajahan Belanda yang ditandai dengan berdirinya sekolah pamong praja Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) tahun 1900, kemudian dalam perjalanannya bermetamorfosis menjadi Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), dan kini Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang lulusannya melahirkan kasta baru dalam masyarakat, yakni kaum priyayi Bumiputera yang bekerja sebagai pamong praja pada pemerintahan Hindia Belanda.

Tindakan yang hampir sulit kita temukan di zaman pemerintahan sebelumnya, terutama di era Orde Baru, di mana birokrasi menjadi salah satu dari tiga kekuatan politik utama penyokong Orde Baru selain ABRI dan Golkar (jalur ABG).

Pada pemerintahan Orde Baru, juga berlaku doktrin falsafah Jawa, Mikul dhuwur mendhem jero, yang semestinya memiliki makna meninggikan atau menonjolkan kelebihan serta kebaikan keluarga dan menutupi kekurangan atau keburukan keluarga. Akan tetapi, pada praktiknya, falsafah ini diartikan agar selalu memaklumi dan menutupi kesalahan pemimpin atau atasan.

Mustahil seorang Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, dan Lurah "berani". Bahkan untuk sekadar melongokkan kepalanya yang terhormat ke gorong-gorong berlumpur dan bau. Cukup menjentikkan jari telunjuk atau memberi isyarat dengan lirikan mata, maka para ajudan maupun bawahannya akan berebut mengerjakannya.

Banyak yang menganggap tindakan Jokowi tersebut sebagai bentuk pencitraan yang berlebihan. Ya tentu boleh-boleh saja, namanya juga pendapat. Akan tetapi, faktanya, teladan kebersahajaan yang dicontohkan Jokowi pada akhirnya diikuti oleh Pejabat Birokrasi di bawahnya. Terlepas dari melakukannya secara terpaksa atau tidak, itu menjadi urusan mereka.

Bicara gengsi adalah bicara harga diri. Orang akan melakukan apa saja demi sebuah harga diri. Termasuk kaum priyayi yang terluka dan merasa harga dirinya dicabik-cabik oleh Jokowi, tentu saja akan melakukan tindakan balasan. Dan tindakan yang paling realistis adalah dengan tidak memilihnya kembali.