Bertolt Brecht, penyair asal Jerman (1898-1956), menyampaikan pandangannya, bahwa buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. 

Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik.

Orang buta politik begitu bodoh, sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya seraya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, dan rusaknya perusahaan nasional serta multinasional yang menguras kekayaan negeri.

Ungkapan Bertolt Brecht tersirat cukup frontal juga menohok. Apakah Anda termasuk pihak yang benci, buta, atau bahkan menutup mata akan isu-isu politik? 

Jika demikian, itu sah-sah saja. Negara ini, kan, negara demokrasi? Lagi pula tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang kita sekalian untuk tidak mau tahu atau benci terhadap politik.

Pada 17 April 2019, Pemilu tidak hanya memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Eksekutif) saja, tetapi juga memilih anggota legislatif DPR secara penuh, dari mulai anggota legislatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga DPD.

Pertanyaan sederhananya, apakah kita sudah mengenali atau setidaknya tahu siapa-siapa saja calon yang akan maju dalam kontestasi politik kali ini?

Jika kita belum mengenali, tidak tahu, atau memang tidak mau mencari tahu siapa orang-orang yang akan mewakili suara kita, apa yang kemudian membuat kita tidak peduli akan hal tersebut? Apa memang tidak penting untuk mengetahui rekam jejak (track record), visi-misi, dan latar belakang orang-orang yang akan memimpin kita nantinya?

Semua orang memiliki hak untuk menilai sesuatu dari apa yang ia lihat, rasakan, dan alami. Bahwa sudut pandang manusia itu relatif. Tidak ada yang benar juga tidak ada yang salah. 

Pengalaman setiap orang mengandung nilai yang tak bisa diperdebatkan dalam tataran benar atau salah, karena masing-masing mengalaminya dalam proses yang berbeda.

Ada yang benci sebenci-bencinya pada politik karena memang ia melihat, merasakan, dan mengalami bahwa proses politik tidak “membantu kehidupannya” sehingga membuat ia tidak cinta atau sekadar masuk dalam pintu politik.

Artinya, ada pengalaman yang tidak senada dengan apa yang ia yakini, pikirkan, dan harapkan dari politik tersebut.

Ada pula yang cinta secinta-cintanya pada politik. Karena dari proses politik, ia bisa memiliki banyak barang mewah. Ia begitu nyaman duduk di kursi kekuasaan yang membuat dirinya merasa sangat terhormat serta memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang ia harapkan.

Perspektif atas politik sangat beragam. Tidak ada yang bisa dipaksakan. Kebebasan berpendapat atas nama demokrasi sangat dijamin oleh konstitusi.

Selagi pendapat dan pilihan yang diambil tidak berekses negatif di mata hukum dan tidak merusak kenyamanan-keamanan kehidupan bersama. Masing-masing telah menempatkan diri dan akan menerima konsekuensi atas pilihannya.

Tidak dapat dimungkiri kondisi politik kita saat ini cenderung pragmatis-praktis. Menguapnya politik identitas, SARAdan hoaks tentu membuat masyarakat menjadi muak dan kecewa atas peran politik yang ditampilkan.

Tren golput di Pemilu 2019 menjadi hal yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak, khususnya peserta Pemilu, Penyelenggara, hingga Pengawas Pemilu.

Misalnya, Pemilu 2014 angka golput mencapai yang tertinggi, yakni 30 persen. Angka golput pada Pileg 2014 pun termasuk tinggi, yaitu mencapai angka 24,89 persen. Dan di 2019, tren golput ini diprediksi dapat meningkat akibat kekecewaan masyarakat terhadap iklim politik yang kurang mencerminkan politik yang sehat.

Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), mengatakan bahwa salah satu faktor yang bisa membuat pemilih tidak menggunakan suranya adalah rasa kecewa. Kekecewaan masyarakat, menurutnya, beragam. Salah satunya adalah kekecewaan masyarakat terhadap kandidat.

Walau begitu, golput maupun sikap apolitis sebagai reaksi atas kekecewaan memang tidak dilarang, karena hak itu diatur pada Pasal 28 UUD dan Pasal 23 UU tentang HAM. Pasal 23 UU HAM berisi: (1) Setiap orang bebas untuk mempunyai keyakinan politiknya.

Dalam UU Pemilu, golput (tidak menggunakan hak pilihnya) tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena golput juga merupakan bagian dari hak politik (memilih dan dipilih).

Tetapi yang dapat dipidana adalah orang yang memengaruhi atau mengajak orang lain supaya tidak menggunakan hak pilihnya (baca: Pasal 284 UU Pemilu).

Dalam realitas lain, politik yang kian memunculkan wajah kurang baik ditandai dengan lahirnya koruptor-koruptor yang kena OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK

Walau Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan angka penindakan pada 2018 turun dari tahun 2017, tetapi KPK menyatakan bahwa OTT di tahun 2018 menjadi yang paling banyak dilakukan sejak didirikannya KPK; ada 30 OTT yang disasar, mulai dari pejabat kementerian, anggota DPR, hingga kepala daerah.

Kerugian negara yang ditimbulkan cukup tinggi, yaitu sebesar Rp1,09 triliun dan nilai suap Rp42,1 miliar. Hal ini makin menciptakan ketidakpercayaan masyarakat akan keterlibatan dirinya pada proses politik.

“Lah, ngapain ngurusin politik? Hidup mah begini-begini saja. Mereka sih nambah kaya. Proyekan lancar. Gaji dan tunjangan gede. Ketangkap KPK karena korup, paling dihukum beberapa tahun. Ketika masuk penjara, udah kayak hotel penjaranya.”

Begitu ungkap seorang bapak terhadap beberapa rekannya ketika berbicara mengenai politik di warung kopi.

Lagi-lagi tidak ada yang salah bahwa realitasnya demikian. Tapi perlu kita lihat bahwa masih banyak politisi yang benar-benar memperjuangkan hak-hak masyarakat. 

Contohnya Ahok kala menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dan Tri Rismaharini yang menjabat sebagai Walikota Surabaya.

Mereka adalah politisi/kepala daerah yang memiliki integritas luar biasa dan bekerja bagi kepentingan masyarakat. Prestasi yang telah mereka torehkan cukup banyak. Inovasi mereka sangat membangun kota dan warganya.

Ini yang perlu kita pahami dan kita lihat bahwa optimisme untuk terus melahirkan pemimpin-pemimpin hebat dan berintegritas bagi bangsa dan negara ini sangatlah perlu. Jangan berfokus pada politisi buruk. Kita fokus mengenal dan mencari tahu apa saja keunggulan calon-calon yang akan maju.

Jika kita memandang secara utuh kembali, sebenarnya politik itu apa dan untuk apa? Ini pertanyaan mendasar yang cukup klise,, namun justru ini yang paling penting mengapa saat ini politik terkesan memecah-belah bangsa, menciptakan dualisme bahkan tigalisme dengan para penganut buta (tidak mau tahu) politik.

Aristoteles (348-322 S.M), seorang filsuf Yunani kuno, mengemukakan bahwa manusia merupakan binatang politik, atau political animal

Berangkat dari asumsi tersebut, ia mengawali penjelasannya bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik. Karena interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik.

Politik ibarat pisau. Politik hanyalah alat. Ia dapat merusak sekaligus menyejahterakan. 

Sebagaimana pisau, ia akan bermanfaat jika digunakan untuk aktivitas masak-memasak, seperti mengiris bawang atau memotong sayur-sayuran. Tetapi akan menjadi malapetaka bagi orang-orang yang menggunakan pisau sebagai alat untuk membunuh orang lain.

Politik pun demikian. Politik hanya alat yang digunakan dalam ruangan demokrasi, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara dalam rangka memperindah ruangan demokrasi tersebut, bukan untuk dihasratkan bagi kepentingan kelompok tertentu.

Jadi, jika saat ini politik dipandang sangat tidak baik, bahwa bukan politiknya yang perlu kita benci, melainkan orang yang menyalahgunakan politik untuk tujuan-tujuan tertentu—katakanlah memperkaya diri sendiri.

Sangat penting sebagai warga negara yang baik untuk melek politik. Walau tidak ada yang melarang jika memang ingin benci politik. Tapi masa depan negara dan bangsa ini mau tidak mau diatur oleh proses politik. 

Melalui politik, kebijakan (policy) hadir. Tentu kebijakan negara sifatnya memaksa dan menyeluruh tanpa pengecualian.

Mari menyadari politik sebagai harapan yang perlu terus dihidupkan adalah pilihan. Ada ungkapan bahwa pemimpin yang berkualitas lahir dari pemilih yang cerdas. 

Franz Magnis-Suseno, seorang Rohaniawan Katolik dan Budayawan Indonesia, pernah menyampaikan, “Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi mencegah yang terburuk untuk berkuasa.

Kita boleh-boleh saja benci politik, bahkan buta politik, tapi kita tidak bisa menutup mata dan telinga bahwa segala keputusan dari segala kebijakan negara lahir dari proses politik. 

Ya, hidup ini politik. Ketika anda mengatur strategi dalam menargetkan seorang wanita/pria untuk dijadikan kekasih Anda, itu pun bagian dari politik “cara” dalam arti sempit.

Artinya, kehidupan kita, mau tidak mau, suka tidak suka, tidak akan terlepas dari yang namanya keputusan politik. Bahkan sejak dari kandungan kemudian manusia lahir dan bersemayam dalam balutan tanah, keputusan juga proses maupun produk politik senantiasa mengiringi manusia.

Maka konsekuensi terburuk jika kita buta dan tidak mau tahu politik adalah sebagaimana yang dikatakan oleh penyair asal Jerman, Bertolt Brecht pada paragraf pertama tulisan ini.

Pikirkan kehidupan bangsa dan negara ini di masa mendatang. Pikirkan regenerasi kita. Kita punya pilihan untuk buta terhadap politik, tapi jangan menyesal ketika mereka yang terpilih adalah yang terburuk, yang juga buta untuk tidak melihat permasalahan bangsa dan negaranya.

Hidup menyajikan kausalitas, sebab-akibat. Setiap pilihan dan keputusan selalu diikuti konsekuensinya masing-masing. Maka, di mana saat ini kita memposisikan diri?

Hidup selalu memberikan kebebasan pada setiap manusia untuk memilih sudut pandang atas hidupnya. Selalu ada sudut pandang yang baik atas kondisi buruk sekalipun. Selalu ada keyakinan yang dibangun atas dasar optimisme di tengah badai sekalipun.

Keajaiban hadir pada mereka yang senantiasa berpikir, bersikap positif, serta berjuang pada siuasi yang tidak diharapkan sekalipun, dan ini tidak sekadar sugesti. Negara ini telah melaluinya lebih dari itu. Kemerdekaan menjadi bukti sejarah yang tak terbantahkan. 

Jangan sampai penerus kita menjadi anak terlantar di tanahnya sendiri akibat buta politik yang mungkin kita agungkan sebagai aktor yang berperan saat ini.