Pernahkah kita berpikir bagaimana perusahaan besar itu berdiri? Siapakah sosok di balik megahnya perusahaan-perusahaan itu? Apakah kaum buruh mendapatkan manfaat dari perusahaan itu? Siapa saja pihak yang diuntungkan?

Berbicara mengenai kaum buruh sepertinya tidak asing bagi telinga kita bahkan seruan untuk memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh sudah lama digaungkan sejak era kolonial oleh tokoh-tokoh yang bergerak melawan imperialisme dan kolonialisme. 

Topik kesejahteraan bagi kaum yang termarjinalkan selalu menjadi topik yang digaungkan dalam kampanye maupun debat capres dan cawapres bahkan ekonomi kerakyatan turut dijadikan sebagai janji para capres cawapres untuk mengambil hati para pemilih.

Pernahkan kita berpikir bahwa produk-produk yang selama ini kita konsumsi sehari-hari itu justru meningkatkan kesejahteraan para elite global? Lantas, bagaimana dengan kondisi kaum buruh?

Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu berlimpah, namun kekayaan itu justru dimanfaatkan oleh para elite global. Maraknya perusahaan-perusahaan yang berdiri di tanah leluhur bumi pertiwi ini tidak lain adalah bentuk investasi para elite global. 

Mereka menanam investasi di Indonesia dan mempekerjakan orang-orang Indonesia Tidak hanya itu, bahkan merek-merek mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia merupakan hasil dari akal para elite global. Kaum buruh sebagai pekerja tidak dapat menghirup udara segar lantaran upah yang kecil. 

Para elit global sebagai pemilik modal hanya mementingkan laba yang dapat diambil sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kondisi kaum buruh yang hidupnya hanya untuk bekerja demi mencukupi kebutuhannya.

Korporasi global sangat memahami kondisi pasar dan daya saing yang ada. Bahkan mereka dapat memanipulasi masyarakat Indonesia dengan menjadikan konsumen Indonesia sebagai objek dari produk yang mereka jual. Perampasan tanah yang digunakan untuk pembangunan perusahaan atau pabrik sudah melanggar kesejahteraan kaum yang termarjinalkan. 

Para elit sebagai pemilik modal tidak memperhatikan aspek lingkungan sekitar sebelum membangun pabrik sehingga polusi dan limbah tidak dapat dicegah. Rumah warga yang tinggal disekitar pabrik terkena imbasnya dan inilah fenomena yang dirasakan saat ini. Indonesia seperti wadah yang digunakan oleh para elit global untuk menanamkan modal sebanyak-banyaknya namun tidak mencegah dampak yang terjadi dari dibangunnya pabrik atau perusahaan tersebut.

Penetapan TKA (Tenaga Kerja Asing) yang sempat menjadi polemik ini justru menambah derita kaum buruh. Jika diperhatikan Indonesia memiliki jumlah penduduk produktif yang besar. Dilansir dari katadata.co.id jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa. 

Jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) mencapai 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dari total populasi. Sangat disayangkan jika SDM yang dimiliki Indonesia tidak dapat memperoleh lapangan pekerjaan namun lebih disayangkan jika angka produktif tersebut tidak mencoba untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

TKA dipekerjakan di Indonesia karena dirasa mampu bekerja pada sektor-sektor khusus dimana SDM Indonesia belum memeliki kemampuan dan pengetahuan yang cakap untuk memegang sektor tersebut. 

Dilansir dari jawapos.com, Pemerintah meyakini bahwa penerbitan aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja (TKA) semata-mata untuk mempermudah masuknya investasi ke dalam negeri. Naiknya investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Namun jika tidak memiliki regulasi yang tegas justru lapangan pekerjaan disediakan hanya untuk TKA.

Bekerja sebagai buruh di perusahaan bukanlah perihal mudah. Banyak resiko yang didapat seperti jam kerja yang panjang bahkan besar kemungkinan penyakit yang dirasakan selama bekerja. Namun, mereka tidak diberi upah selayaknya oleh pemilik modal. 

Kita tidak pernah menyadari bahwa apa yang dikonsumsi oleh kita selama ini justru mendukung berkembangnya korporasi global. Buruh Indonesia hanya mampu mencetak bahan baku sedangkan hasil akhir tetap berada di tangan pemilik modal. 

Mereka menjual merek, bukan kegunaan. Hal ini seperti yang dikemukakan dalam bukunya Nana Supriatna dengan judul “Prosa dari Praha”. Beliau menuliskan bagaimana kondisi masyarakat konsumen di era kapitalisme global.

Kondisi kaum buruh tani dalam bukunya Nana Supriatna yang didasari penelitian oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI dan Tobacco Control Center digambarkan seperti kondisi rumah petani yang tidak layak, tingkat pendidikan buruh tani yang sangat rendah dan upah yang kecil. Kesejahteraan kaum buruh harus menjadi perhatian oleh pemerintahan sebagai cara untuk meminimalisir tingkat kriminalitas, dan putus sekolah yang tinggi.

Hubungan buruh dengan pemilik modal seharusnya dinilai sebagai hubungan yang saling menguntungkan namun yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Kaum buruh masih menuntut untuk dipenuhi haknya oleh pemerintahan. Pemberlakuan PP No 78 Tahun 2015 dirasa tidak berpihak kepada kaum buruh. 

Masyarakat di Indonesia harus mampu menjadi pemilik modal agar selamanya tidak menjadi budak ditanahnya sendiri. Sejatinya sebagai pemuda turut bersatu dan bergerak bersama mereka untuk menuntut keadilan. Mencintai produk lokal sebagai bentuk dukungan kita terhadap kesejahteraan kaum buruh.