Beberapa waktu belakangan BUMN menjadi topik hangat dalam pemberitaan media. Bukan karena keuntungan yang besar, namun lebih ke pemberitaan negatif seperti terus meruginya BUMN Indonesia. Kabar bangkrutnya Garuda, ruginya PLN, hingga pengangkatan kontroversial Abdee Slank menjadi Komisaris Telkomsel mengisi pemberitaan nasional mengenai BUMN dalam waktu belakangan.

Dilansir dari Kompas, BUMN merupakan singkatan dari badan usaha milik negara. Sesuai dengan kepanjangannya, BUMN artinya perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh negara. Definisi apa itu BUMN di Indonesia adalah ketika sebuah perusahaan saham yang seluruhnya dimiliki negara.

Selain itu, BUMN juga merujuk pada perusahaan yang sebagian besar sahamnya atau minimal 51 persen dikuasai oleh pemerintah. Tujuan didirikannya BUMN adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. BUMN adalah perusahaan yang juga bertanggung jawab langsung pada pemerintah, dalam hal ini lewat Kementerian BUMN.

Merujuk pada UU Nomor 19 Tahun 2003  tentang BUMN, sejatinya dibangunnya BUMN juga untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara. Namun, realita yang terjadi BUMN saat ini banyak yang mengalami kerugian besar.

Lantas apa yang membuat BUMN tidak memberi keuntungan untuk perekonomian Indonesia?

Tempat Bagi-Bagi Kue Kekuasaan

Sudah menjadi rahasia umum jika BUMN Indonesia sejak dulu menjadi tempat bagi-bagi kekuasaan. Orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah yang berkuasa biasanya akan diberi jabatan Komisaris sebagai bentuk balas budi dalam kampanye Pilpres. BUMN seolah untuk menampung para pendukung Presiden yang tidak kebagian jatah kue sebagai Menteri maupun Wamen di pemerintahan.

Penunjukan Abdee sebagai Komisaris Independen Telkom membuat namanya masuk daftar puluhan relawan Jokowi yang mendapat kursi komisaris BUMN. Beberapa nama relawan lain yang menduduki jabatan Komisaris perusahaan pelat merah, diantaranya, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden, yakni Viktor S. Sirait (ditunjuk menjadi komisaris PT Wika); Wakil Bendahara III TKN Jokowi-Ma’ruf Dudy Purwagandhi (komisaris PLN); dan Direktur Logistik TKN Jokowi-Ma’ruf Zulnahar Usman (komisaris BRI).

Aksi obral posisi Komisaris BUMN ini pun menjadi bahan kritikan para ekonom. Jabatan komisaris kerap diobral untuk orang dari latar belakang politik tanpa memandang kemampuan sekaligus pengetahuan si calon Komisaris di sektor bisnis BUMN.

"Memang saya melihat jabatan komisaris BUMN ini tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Maka perlu diubah cara untuk mengangkat komisaris, yang tadinya bersifat subjektif menjadi berbasis profesionalitas,” ujar peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov kepada CNN Indonesia.

Gaji seorang Komisaris BUMN sendiri berkisar antara Rp1,49-11,31 miliar setahun. Besarnya pendapatan Komisaris BUMN membuat rentetan penunjukan relawan Jokowi di pilpres dianggap sebagai politik balas budi. Sontak hal tersebut mendapat olok-olokan publiK di media sosial.

Public kini ramai-ramai mengomentari berita tentang pemerintah dengan pernyataan mendukung dan ditambah komentar “Bismillah Komisaris”. Salah satu contoh berita yang dikomentari adalah berita Instagram tentang alasan Erick Thohir mengangkat Abdee Slank menjadi komisaris Telkom. Publik Instagram @pavildaariest  berkomentar “boleh aja pak, saya setujju dengan apak. Pilihan yg tepat memilih musisi jadi komisaris. Bismillah komisaris Garuda”.

Dilansir dari Vice Indonesia, komentar olok-olok “bismillah komisaris” adalah sindiran terbaik rakyat pada politik balas budi. Rakyat seolah sudah kehabisan bosan dengan tindakan pemerintahnya yang sering asal membuat keputusan.

Ladang Korupsi

Korupsi memang sudah identik dengan Indonesia, tak terkecuali di BUMN. Dikutip dari detik, Menteri BUMN Erick Thohir bercerita mengenai awal kepemimpinannya di Kementerian BUMN. Erick mengatakan, saat awal memimpin mendapat laporan sebanyak 159 BUMN tersangkut kasus korupsi di mana 53 orang jadi tersangka.

Menurut Erick, hal itu karena tidak adanya ekosistem investasi yang sehat. Saat ini, ekosistem yang sehat itu menjadi salah satu prioritas Kementerian BUMN.

Belum lama ini masyarakat kembali dipertontonkan kasus korupsi besar yang terjadi di BUMN, yaitu Korupsi di Asabri dan Jiwasraya. Dalam gelaran konferensi pers bersama Kejaksaan Agung, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, total nilai pasti kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Asabri mencapai Rp 22,78 triliun.

“Nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri selama tahun 2012 sampai dengan 2019 adalah sebesar Rp 22,78 triliun,” tutur Agung, dalam konferensi pers, Senin (31/5/2021).

Penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, berupa nilai dana investasi Asabri yang ditempatkan pada saham dan reksa dana secara tidak sesuai ketentuan, dan belum kembali sampai dengan 31 Maret 2021.

Terus Merugi

Selain menjadi tempat bagi-bagi kue kekuasaan dan ladang korupsi besar, BUMN Indonesia banyak yang mengalami kerugian. Baru-baru ini masyarakat mendapat kabar tentang ruginya Garuda Indonesia. Kabar itu pun dibenarkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Pak Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, dalam sebulan beban biaya Garuda mencapai US$ 150 juta sementara pendapatannya US$ 50 juta. Artinya, maskapai ini rugi US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,43 triliun (asumsi kurs Rp 14.300) per bulannya.

Banyak yang menilai ruginya Garuda akibat pandemic covid-19 yang menghantam industri penerbangan. Namun, Pak Kartika memaparkan jebloknya kondisi Garuda karena beban masa lalu terutama berasal dari penyewa pesawat (lessor) yang melebihi biaya (cost) yang wajar.

Garuda juga mengelola banyak jenis pesawat sehingga menimbulkan masalah pada efisiensi. Kemudian, banyak rute-rute yang diterbangi tidak menghasilkan keuntungan bagi Garuda. Hasilnya Garuda pun memiliki utang yang berkisar 20 triliun menjadi 70 triliun rupiah.

Kerugian pun menyasar PLN, perusahaan listrik tersebut mengalami kerugian hingga Rp. 12,14 triliun. Selain itu, PLN juga memiliki hutang sebesar Rp. 1682 triliun. Dilansir ICW, PLN rugi karena membeli energi dari PLTU Swasta yang tidak berhasil terjual ke masyarakat. Selain itu, PLN merupakan BUMN dengan kasus korupsi terbanyak dengan total 21 kasus.

Tentu, kita sebagai masyarakat merasa prihatin dengan kondisi BUMN milik kita sendiri. BUMN yang seharusnya menjadi kebanggaan seluruh masyarakat, kini terancam bangkrut satu persatu. Solusi paling masuk akal adalah mengisi BUMN dengan orang berkompeten dibidangnya, dan tentu saja wajib menghapus politik kepentingan dalam BUMN.