Masih hangat diskusi tentang debat calon Presiden, atmosfer publik kembali dipanaskan dengan kabar akan dibebaskannya Pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Abu Bakar Ba’asyir, narapidana kasus terorisme yang dipenjarakan pada 16 Juni 2011.

Percikan yang timbul karena gesekan argumen publik menghiasi keputusan yang kontroversial tersebut. Bagaimana tidak, Ba’asyir rencananya akan diberikan kebebasan dari hukuman yang masih menyisakan 6 tahun masa tahan lagi hanya atas dasar kemanusiaan. Meskipun ada pertimbangan lain dari Presiden, namun pertimbangan tersebut masih sarat dengan subjektifitas, sebab belum ada rujukan tunggal yang jelas untuk memberi jawaban terhadap permasalahan ini.

Meskipun pada akhirnya polemik ini diakhiri dengan dibatalkannya permohonan pembebasan bersyarat Ba’asyir oleh pemerintah, namun 3 hari ini publik disuguhkan dengan tarik menarik kepentingan dalam tubuh pemerintah sendiri.

Ibarat memakan buah simalakama, pembebasan Ba’asyir akan membawa dampak siginifikan terhadap konsistensi pemerintah dalam memerangi terorisme. Begitupun pembatalan pembebasan Ba’asyir akan memiliki dampak buruk pada tidak sinkronnya pola pikir pemerintah.

Meskipun keduanya sama-sama memiliki dampak, dan yang paling terlihat adalah tergerogotinya legitimasi masyarakat terhadap pemerintah, namun langkah ini menurut saya merupakan langkah yang tepat. Pemerintah harus mengambil keburukan terkecil setelah langkah pengungkapan pembebasan Ba’asyir tanpa syarat yang memberatkan diungkapkan ke publik.

Paling tidak hal utama yang menjadi menyebabkan timbulnya permasalahan ini adalah mis-komunikasi antara Presiden dengan para wakilnya yang duduk di Kementerian. Hal ini terlihat jelas dari bagaimana Menkopolhukam berusaha mengklarifikasi keputusan Presiden  yang rawan akan subjektifitas hanya karena diskusi beliau dengan penasihat hukumnya soal pembebasan Ba’asyir tersebut.

Sebelumnya, Presiden berusaha melakukan pendekatan kemanusiaan dalam keputusan yang akhirnya menibulkan kehebohan. Dikarenakan alasan biologis Ba’asyir yang semakin renta, Ba’asyir diperbolehkan bebas tanpa syarat yang memberatkan. Subjektifitas sangat kental dalam frasa “memberatkan”, sebab tingkat keberatan seseorang sangatlah berbeda.

Salah satu persyaratan dalam melakukan pembebasan bersyarat bagi napi terorisme, yang pada intinya, adalah berikrar untuk setia kepada NKRI dan Pancasila. Secara logika, orang yang dihadapkan pada pilihan “keluar dari penjara” dengan syarat yang cukup dipenuhi dengan lisannya (dan tangannya jika memerlukan tanda tangan), tentu akan sangat menerima tawaran itu. Tapi tidak bagi seorang Ba’asyir. Penolakan terus dilakukan terhadap syarat itu. Berarti syarat tersebut merupakan syarat yang berat baginya.

Jika dalil “tanpa syarat yang memberatkan” Presiden digunakan terhadap Ba’asyir, maka syarat tersebut tidak perlu dipenuhi dan udara kebebasan bisa dihirup tanpa mengikrarkan kesetiaannya pada NKRI dan Pancasila.

Jika mekanisme semacam ini digunakan, tentu akan menabrak tujuan filosofis, kondisi sosiologis, dan misi normatif yang dibangun diatas syarat tersebut. Akhirnya mekanisme dan tujuan penegakan hukumnya pun tidak akan tercapai.

Panorama pembebasan yang masih absurd ini coba ditanggapi oleh Scott Morrioson, Perdana Menteri Australia. Scott mengatakan bahwa keputusan yang diambil haruslah mempertimbangkan penghormatan bagi nyawa mereka yang meninggal. Pernyataan ini tentu didasarkan pada fakta sejarah yang diukir oleh Ba’asyir. Pada tahun 2002 divonis atas konspirasi serangan bom bali yang merenggut 200 nyawa, kemudian juga ditangkap atas tuduhan pembentukan dan pelatihan cabang Al Qaidah di Aceh pada 2011.

Namun tanggapan pemimpin negara tetangga ini tidak di-“gubris” oleh pemerintah. Hal ini wajar saja, sebab dalam Hukum Internasional dikenal adanya teori kedaulatan, yang salah satunya adalah kedaulatan ke dalam, yaitu negara memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya tanpa campur tangan pihak lain. Namun paling tidak, publik sudah tercerahkan bahwa alasan kemanusiaan bukanlah alasan yang cukup untuk membebaskan terpidana yang juga telah melanggar nilai kemanusiaan.

Memang bisa diakui bahwa sila ke-dua Philosophische Grondslag adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun pertanyaan sederhananya adalah apakah layak berbicara kemanusiaan kepada seorang manusia yang melanggar hak manusia lainnya? Jika layak, harusnya alasan tersebut diterapkan secara merata, termasuk kepada narapidana yang sudah lanjut usia lainnya, sebab kemanusiaan adalah nilai yang absolut, sehingga dia harus diakui dan dijalankan oleh siapapun, terhadap siapapun, termasuk pemerintah.

Namun jika alasan kemanusiaan hanya diberikan kepada salah seorang saja, tentu sangat kental nuansa politisnya. Jangan sampai visi suci dalam menjalankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi bergeser nilainya menjadi kemanusiaan yang adil dan bermotif.

Persoalan ini membuat publik bisa melihat bahwa Presiden sebenarnya ada dalam situasi kegamangan setelah kasus ini mencuat ke publik. Inisiatif pengakajian yang dilontarkan Menkopolhukam seakan menjadi pereda kegamangan dan peneduh dari panasnya ruang publik karena diskusi soal ini.

Namun lagi-lagi publik masih menyimpan kecurigaan pada langkah ini. Dalam logika sederhana, tidak mungkin bawahan akan mempermalukan kepalanya, maka bagaimanapun segala cara harus ditempuh untuk memberikan legitimasi kepada perilaku kepalanya.

Begitupun dalam kajian ini. Untuk menjaga marwah Presiden, tentu sebisa mungkin hasil kajiannya akan diselaraskan dengan dalil Presiden. Jika tidak, seluruh konsekuensi telah menunggu Pemerintah di ujung jalan, termasuk konsekuensi elektoral. Maka dari itu, publik pun akan berkesimpulan bahwa kajian ini dimaksudkan untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran.

Jika hasil kajian pemerintah justru bertentangan dengan dalil Presiden, dengan sangat terpaksa keputusan untuk membebaskan Ba’asyir harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Dengan demikian, kesimpulan publik akan diarahkan pada: pertama, tidak ada satu kesatuan pemahaman antara Pemimpin dan dengan yang dipimpin dan hal ini akan menambah daftar buruk ketidaksamaan pola pikir pemerintah setelah sebelumnya riuh soal perbedaan data beras.

Kedua, inkonsisten pemerintah terhadap pernyataannya, dan yang ketiga, ini yang paling radikal, Pemerintah akan dituduh sebagai penyebar hoax, karena sebelumnya kisruh soal Ratna Sarumpaet yang secara samar-samar terlihat memiliki pola yang sama dengan kasus pembebasan Ba’asyir ini.

Masalah sederhana namun berbuntut panjang, itulah yang terlihat dalam kasus ini. Bahkan dapat dikatakan, masalah mis-komunikasi yang sebenarnya adalah masalah klasik yang dialami oleh organisasi terkecil sekalipun adalah masalah yang memiliki dampak sistemik yang destruktif, terutama destruktif terhadap mekanisme penegakan hukum di Indonesia.

Maka dari itu, solusi sederhana yang seharunya dilakukan oleh siapapun, khususnya para pemangku kebijakan di Republik ini adalah, (meminjam istilah bapak Presiden) “jangan grusa-grusu”. Komunikasikan, sinkronkan, dan putuskan. Itu adalah tiga langkah mudah untuk menghindarkan pemerintah dari langkah yang hanya memaksanya memakan buah simalakama.