Pada Jumat (1/11), media sosial Twitter Indonesia heboh dengan tagar ‘NgocokYuk’. Tagar itu menjadi trending topic karena menggunakan kata-kata vulgar. 

Jika dilihat dari kata-kata, barangkali pikiran kita akan ngeres. Itu bukan penyedia jasa esek-esek, bukan pula tempat prostitusi online. Tapi, salah satu brand minuman di Kota Padang.

‘Ngopi Cokelat Yuk’ (Ngocok Yuk) adalah usaha waralaba yang dikelola sejak tiga tahun belakangan. Pengelolanya Winda Faresa (WF), seorang dosen wirausaha salah satu Perguruan Tinggi di Sumatra Barat.

Sebagai seorang dosen wirausaha, persoalan kuliner memang tidak asing baginya. Sehingga usaha yang dijalaninya itu pun diberi tagline yang menarik pembeli. Makin dikocok, makin nikmat, begitu jargon yang digunakan WF untuk menjajakan jualannya. 

Dampaknya, penilaian masyarakat terhadap brand tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berdasarkan adat dan agama di Sumatra Barat, bahkan masyarakat menafsirkan itu dengan hal-hal kontras yang berabau sensitif dan vulgar. 

Hadirnya keresahan masyarakat terhadap adanya penamaan brand ini membawa kepada pelaporan ke pihak yang berwenang. Lantas, bagaimana memahami penamaan konsep produk yang sesuai di Indonesia?

Branding Innovation

Inovasi terhadap brand menjadi daya pikat untuk mencengkeram konsumen sekarang. Masyarakat di era milenial memiliki rasa asumsi yang tinggi terhadap hal-hal yang baru di sekitarnya. 

Bagi pebisnis kuliner, menentukan brand bukan hanya sekadar nama. Pebinis ini mesti memberikan citra brand yang dibungkus dengan keunggulan, kualitas, dan ketertarikan sehingga itu menjadi esensi dari kulinernya.

Mencitrakan brand dalam konteks keindonesian menjadi tantangan tersendiri oleh pebisnis kuliner dalam menyelaraskanya tehadap norma-norma agama dan budaya yang berlaku. Lalu mengapa etik keagamaan dan kebudayaan dalam membentuk brand perlu diperhatikan?

Seorang warga Indonesia tentunya dituntut menjadi makhluk yang beretika dan bermoral, karena tidak terlepas pula dari pebisnis yang juga termasuk kesatuan dari masyarakat yang dipapah oleh agama dan budaya. Penilaian etika dan tindakan moral pebisnis dapat terlihat dari dua hal ini, terpenuhnya demikian juga mampu membantu pebisnis menjaga keseimbangan akan nilai-nilai dalam sudut sosial.

Hasil dari menjaga keseimbangan itu melahirkan brand yang diterima oleh masyarakat. Cemasnya, jika tidak mampu menyimbangi ini adalah munculnya sikap tidak kreatif akan hal itu atau nantinya cendrung kepada plagiasi brand

Kenapa demikian? Persaingan dalam bisinis kuliner baru-baru kini itu kian memuncak. Contoh yang dapat dilihat sekarang dengan maraknya brand usaha yang menamai diri mereka dengan hal-hal yang kurang masuk akal atau bisa dibilang menjadi candaan dengan menamainya demikian. 

Sebut saja dengan brand tenar di Kota Padang yaitu ‘Mie Api Narako’. Nah, dalam konteks selaku pebisnis memang biasa saja. Bisa dibilang, dengan menamai brand sebegitu menarik, masyarakat jadinya akan penasaran.

Hal seperti ini sudah wajar dalam langkah-langkah memulai berbisnis. Akibatnya, kesan yang tampak membuat banyak pebisnis pemula menggunakan langkah-langkah seumpama demikian, seperti ‘Mie Setan’, ‘Mie Jahannam’, dan lainnya. 

Menu yang disuguhkan pun tidak jauh dari kata “sama”. Sehingga brand itu mengandung konotasi yang sama dengan brand lain dan akan berakibat dijadikan isu kontroversial oleh lawan bisnis.

Di sisi lain, penamaan seperti di atas sudah ditentang keras Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat. Dalam aturan MUI Sumatra Barat menjelaskan bahwa akan dikatakan haram jika nama dari sebuah brand terkait dengan masalah akidah dan makruh ketika terkait dengan masalah akhlak dan etika.

Dalam tatatanan perundang-undangan untuk menanggapi isu demikian, maka rujukannya terdapat pada “Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan”. Menanggapi hal ini, pasal 67 memberi 26 larangan (a-z). 

Pada ayat O dan P dijelaskan bahwa dalam memberi brand bukanlah hal yang sembarangan. Untuk membuktikannya, undang-undang berkata “keterangan, tulisan, atau gambar lainnya yang bertentangan dan dilarang oleh ketentuan perundang-undangan”. Jelas, ayat O dapat dimengerti bahwa undang-undang itu lahir berdasarkan landasan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam undang-undang selanjutnya (ayat p) memberikan kriteria-kriteria larangan untuk menetapkan brand  jika “keterangan yang menimbulkan gambaran/persepsi yang bertentangan dengan norma kesusilaan, etika, atau ketertiban umum”. Kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah pun pastinya sudah terpumpun kepada nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Pancasila sebagai landasan negara pasti berhulu dari norma-norma yang melekat oleh bangsa Indonesia. Bisa kita katakan pancasila itu adalah firmannya manusia Indonesia. 

Ekonomi kreatif (ekraf) adalah risalah yang hadir di Indonesia baru-baru kini. Ekraf sebagai salah satu jawaban atas kompleksitas persoalan di negara berkembang, termasuk di Indonesia. 

Ekraf adalah angin segar bagi negara berkembang seperti Indonesia ini. Kurangnya lapangan kerja membuat ekonomi kreatif menjadi solusi bagi pelaku ekraf. Belum lagi kebutuhan setiap hari beraneka dan terus meningkat. Kebutuhan dan pendapatan seseorang tidak berbanding lurus. Akibatnya, perampokan, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya kian meningkat.

Di zaman digital seperti hari ini, sebetulnya membuka peluang bagi pelaku ekraf. Kehadiran ekraf ini sebagai pemenuh kebutuhan kehidupan sehari-hari dalam hal apa pun. Hampir semua konsumen merasakan kehadiran ekraf.

Ini tidak hanya menawarkan kemudahan kepada konsumen bahkan harga pun kadang sama dengan pasaran. Semisal di bidang kuliner, akhir-akhir ini terus menjamur di tengah masyarakat. Bahkan sebagian pebisnis kuliner tidak perlu menjajakan jualannya di pasar. Cukup dengan memanfaatkan teknologi yang ada (kreatif).

Ekraf melahirkan 16 bidang sebagai subsektornya. Bidang kuliner merupakan salah satu subsektor dengan menyumbang 41,69% dengan mengalahkan subsektor lainya, seperti fashion 18,15%, kriya 15,7%, televisi dan radio 7,78%, penerbitan 6,29%, arsitektur 2,30%, dan aplikasi serta permainan 1,77%. 

Saking meledaknya pertumbuhan kuliner, mengakibatkan kontribusi subsektor yang lain masih ada di bawah 1%. Sebut saja periklanan 0,80%, musik 0,47%, fotografi 0,45%, seni pertunjukan 0,26%, desain produk 0,24%, seni rupa 0,22%, desain interior dan film masing-masing 0,16%, dan desain komunkasi visual 0,06%. Detail persentase ini diambil dari “Buku Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif” yang berdasarkan data dari badan ekomomi kreatif (Bekraf) atas kerja samanya dengan badan pusat statistik (BPS).

Pebisnis kuliner pada persentase di atas tampak sangat membludak. Tidak terelakkan setiap insan yang berada di permukaan Indonesia kini bisa menjadi apa pun yang dicita-citakan. Pada dasarnya, kuliner atau secara bahasa dasarnya adalah pangan. Ya, pangan memang menjadi kebutuhan primer masyarakat.

Lantas, branding produk bukanlah hal yang bercanda. Daya inovatif perlu ada untuk menghadirkannya, terlebih dalam konteks keindonesiaan juga dilihat dari nilai-nilai luhur yang berlandaskan norma-norma berlaku.