Tahun 2016, pemerintah Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur mengajukan Raperda Poligami. Tetapi, berdasarkan berita Jawa Post (16/12/2018) Raperda Poligami ditolak oleh pemerintah provinsi Jawa Timur.

Artinya Raperda tersebut tidak dapat dilanjutkan menjadi undang-undang. Padahal, anggota DPRD kala itu yakin bahwa Raperda akan segera lolos karena pertimbangan keadilan untuk perempuan dan anak-anak.

Meski telah berlalu, ada beberapa pertanyaan terkait itu, benarkan poligami satu-satunya cara untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak?. Jangan-jangan perempuan hanya sebagai ”brand” atau daya tarik untuk meloloskan Raperda Poligami?.

Oleh karena itu, tulisan ini melihat Raperda poligami di Pamekasan berdasarkan sudut pandang perempuan. 

Argumentasi Mendesak Disahkannya Raperda Poligami 

Berdasarkan pemberitaan di media massa, terdapat beberapa alasan mendesak Raperda poligami di Pamekasan harus segera di sahkan. Alasan-alasan tersebut antara lain; pertama, sebagai upaya untuk meminimalisir angka kemaksiatan di daerah Pamekasan karena maraknya prostitusi terselubung.

Kedua, Jumlah perempuan di wilayah pamekasan lebih banyak daripada yang berjenis kelamin laki-laki dengan presentase angka jumlah penduduk laki-laki sebanyak 402.314 jiwa sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah sebanyak 427.009 jiwa.

Ketiga, banyaknya para pejabat instansi pemerintah, wakil rakyat dan PNS di wilayah Pamekasan yang memiliki istri lebih dari satu, umumnya pernikahan mereka terjadi secara sirri (nikah bawah tangan).

Keempat, para pejabat instansi pemerintah, wakil rakyat dan PNS ketika melakukan kunjungan kerja seringkali membawa istri muda dengan tujuan untuk mendapatkan suasana baru. Kelima, gagasan RAPERDA poligami mendapat dukungan penuh dari ulama’ muda wilayah Pamekasan karena alasan tidak ada larangan dalam agama ”Islam”.

Pasca gagasan Raperda Poligami mencuat, masyarakat kemudian terbelah menjadi dua kubu, antara pro dan kontra dengan berbagai argumentasi. Ironisnya, istri Bupati Pamekasan yang bernama Anni Syafi’ie mendukung gagasan Raperda Poligami karena memiliki tujuan untuk melindungi perempuan.

Pendek kata, Raperda poligami dianggap sebagai ”satu-satunya” bentuk perlindungan pemerintah terhadap perempuan. Bagai gayung menyambut, Raperda tersebut mendapat dukungan penuh dari ulama’ muda Pamekasan karena diyakini Perda poligami dapat menekan angka kemaksiatan dan bertentangan dengan syari’ah Islam. 

Benarkah Demikian? 

Ada benang merah yang perlu digaris bawahi pada argumentasi diatas, yaitu prostitusi terselubung, jumlah perempuan yang lebih banyak, nikah bawah tangan dan dukungan penuh dari ulama’ muda Madura.

Jumlah perempuan yang lebih banyak ketimbang laki-laki tidak bisa dijadikan argumentasi logis karena tanpa data yang jelas. Sejak kecil, saya telah mendengar tentang itu di Madura, dan menurut saya itu  ”lagu lama” agar poligami tetap tegak berdiri.

Menurut Prof. Nur Syam (2014), pelacuran sesungguhnya setua usia masyarakat, dan faktanya dunia pelacuran menjadi institusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lambat laun, prostitusi menjadi tempat yang memiliki daya tarik bagi laki-laki untuk menghampirinya. Oleh karena itu, dunia pelacuran akan selalu ada karena ada laki-laki yang membutuhkannya.

Narasi novel karya Okky Madasari ”Entrok”, dapat kita lihat bagaimana pelacuran tetap tumbuh subur meski sejatinya perempuan sudah berjuang untuk keluar dari dunia kelam itu, tetapi karena laki-laki membutuhkan kehadirannya, maka perempuan di tempat prostitusi tetap selalu ada seiring dengan tuntutan kebutuhan laki-laki.

Oleh karena itu, alasan DPRD Pamekasan tentang prostitusi terselubung yang distreotipkan kepada perempuan menurut saya hanya alasan ”sampah”, mengingat prostitusi ada karena ada laki-laki yang ”membeli”nya.

Jika ingin adil, karena sejatinya adil sejak dalam pikiran, maka melihat prostitusi harus tidak bias. Caranya adalah, jika melihat perempuan prostitusi sebagai akar masalah, maka laki-laki pembeli perempuan dianggap sebagai biang masalah.

Tetapi realita yang ada, DPRD Pamekasan melihat ”perempuan” saja sebagai akar persoalan dan laki-laki berada di posisi ”aman” dengan Raperda tersebut. Mengutip Simone de Beauvoir dalam bukunya “The Second Sex” bahwa dunia itu memang hasil karya laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin kedua.

Nikah Bawah tangan terjadi karena memang Undang-Undang Perkawinan melarang laki-laki menikah lagi sebelum mendapat persetujuan dari istri yang pertama. Padahal kenyataan yang ada, laki-laki menikah lagi tanpa meminta persetujuan apalagi pertimbangan istri pertama.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di tahun 2017 terhadap istri-istri yang dipoligami oleh kyai/lora di pulau Madura. Saya menemukan bahwa istri pertama tidak diberi tahu sebelumnya kalau suaminya akan menikah lagi. Istri pertama tahu kalau suaminya menikah lagi setelah istri kesekian memiliki anak. Kemudian, antara istri pertama, kedua dan seterusnya tidak saling tegur sapa padahal jarak rumahnya saling berdekatan.

Pada kondisi yang demikian, wajar saja apabila tingkat nikah bawah tangan tinggi di Pamekasan. Karena realitanya untuk memiliki istri kesekian, maka jalan yang mudah adalah dengan nikah bawah tangan, pertimbangannya adalah ”yang penting” sah secara agama.

Umumnya, agama menjadi sesuatu yang melekat erat antara budaya dengan kehidupan keagamaan masyarakat Madura. Sehingga argumentasi teologis menjadi sesuatu yang sulit untuk dibantahkan. Maka menjadi sangat sulit untuk membuka cakrawala pemikiran para tokoh agama di Madura, mengingat tokoh agama notabene adalah orang yang ”dianggap” menguasai pengetahuan agama, dan ”banyak” pelaku poligami adalah tokoh agama itu sendiri.

Hakikat Pemberdayaan  

Menolong perempuan bukan dengan cara poligami dan menjadikan perempuan sebagai istri ke dua dan kesekian. Tapi jika alasan DPRD betul-betul murni karena ingin menolong perempuan dan anak-anak dari poligami, maka menurut saya cara yang bijak dilakukan adalah melakukan pemberdayaan kepada laki-laki dan perempuan.

Artinya, pemberdayaan itu dilakukan dua arah kepada laki-laki sebagai pelaku poligami dan kepada perempuan sebagai ”korban” poligami.

Laki-laki di daerah Pamekasan utamanya para laki-laki muda dari kelas sosial ”kyai/lora” perlu kiranya untuk dilakukan penyadaran bahwa poligami bukan anjuran Islam, bahwa poligami adalah budaya Arab, dan orang-orang Arab beragama Islam, sehingga antara Islam dan Arab menjadi satu-kesatuan yang sulit untuk dipisahkan.

Pembedaan antara budaya, Islam dan Arab itu menjadi penting agar kita bisa membedakan dengan jernih mana yang budaya Arab, dan mana yang anjuran Islam. Mengutip pernyataan Prof. Amien Abdullah (Kompas,2013) bahwa ilmu-ilmu keislaman (Islamic Studies) dapat membantu keluar dari persoalan yang dihadapi oleh ’ulum al-din (ilmu agama klasik).

Anjuran al-Qur’an untuk poligami dalam QS. an-Nisa’ (4):3 ditafsirkan oleh kyai/lora sebagai anjuran Islam yang baku dan tetap. Sehingga tertutup dari kajian sosial sains tentang psikologi, ekonomi dan kesehatan. Sejatinya, poligami berdampak buruk terhadap psikis perempuan dan kebahagiaanya karena harus berbagi perasaan.

Ketika laki-laki (Kyai/lora) diberikan penyadaran, maka langkah selanjutnya adalah memberdayakan perempuan dan anak-anak dari ”hasil” poligami dengan cara memberikan santunan atau bantuan ekonomi dari daerah kepada para janda-janda, kemudian memberikan akses pelatihan keterampilan khusus kepada mereka sebagai bekal hidup dan memberikan bantuan beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Karena dengan kemandirian ekonomi dan akses pendidikan yang setara itulah perempuan dan anak-anak di Pamekasan dapat melihat realitas dengan objektif bahwa poligami adalah satu-satunya bentuk ”penundukan” terhadap perempuan.