Alokasi dana APBN bidang kesehatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukan pentingnya isu kesehatan dalam suatu pemerintahan Negara. Data statistic Kemenkeu tahun 2017 memperlihatkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 dimana dana yang digelontorkan sekitar 3,3 %, di tahun 2017 meningkat hingga 5,0 % yang jika dirupiahkan mencapai 104,0 triliun rupiah (www.kemenkeu.go.id/apbn2017). Sebuah pencapaian yang sangat baik, meski hutang Negara terus membengkak.

Dua dari lima sasaran utama yang dicover oleh APBN meliputi pembiayaan PBI KIS (Penerima Bantuan Iuran Kartu Indonesia Sehat) serta biaya operasional PKM (Puskesmas). Sementara BPJS sendiri merupakan bagian dari wadah Pemerintah yang hadir untuk menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat dari semua golongan, dengan satu sistem tunggal yang dikontrol Pemerintah.

Sebagai masyarakat, pengguna BPJS, dan orang yang juga terlibat secara langsung dalam pelayanan kesehatan publik, penulis tentu saja  mengapresiasi perkembangan yang luar biasa ini. Akan tetapi sikap apresiasi ini tidak lantas menjadi sentimen yang mengabsenkan daya kritis terhadap program BPJS, isu-isu yang berkembang, serta carut-marut permasalahan di sekitarnya.

BPJS, Sang Eksekutor

Semenjak  beroperasi pada 1 Januari 2014 hingga saat ini, tak dapat disangkal bahwa jutaan masyarakat Indonesia telah menerima banyak sekali manfaat dari program tersebut, terutama masyarakat menegah ke bawah. Namun kehadiran BPJS juga sekaligus menjadi mimpi buruk bagi  perusahaan-perusahan penyelenggara jasa kesehatan swasta.

Di daerah seputaran Bandung-Cimahi misalnya, sudah tiga Perusahaan (atau CV) yang telah gulung tikar dan sekarat (Hardlent, Nayaka, dan Artha Buana). Kebijakan pemerintah yang mewajibkan para peserta/karyawan perusahaan industri beralih ke BPJS, pada akhirnya memaksa perusahaan-perusahaan industri yang telah lebih dulu berkerja sama dengan perusahaan penyelenggara kesehatan swasta beralih menggunakan BPJS.

Hal ini tentu menjadi pilihan populer di semua perusahaan calon pengguna jasa kesehatan karena pertimbangan dana serta manfaat dari kedua program yang sama dari BPJS dan perusahaan penyelenggara jasa kesehatan swasta. Selain itu, sangsi-sangsi administratif juga menjadi pertimbangan penting yang juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan perusahaan pengguna jasa kesehatan, jika tidak bekerjasama dengan BPJS. Akibatnya, jelas, perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa kesehatan swasta gulung tikar dalam jangka waktu yang relatif singkat—tiga tahun.

Sementara pada tingkatan jasa asuransi, perusahaan-perusahaan asuransi mungkin saja terkena dampak ini, namun tentu tidak signifikan seperti perusahaan/cv penyelenggara jasa kesehatan yang memiliki program serupa dengan BPJS. Hal ini disebabkan karena jangkauan perusahaan asuransi yang hanya menjangkau kalangan masyarakat tertentu dengan pendapatan di atas rata-rata, serta program dan sasaran yang berbeda dengan BPJS.

Tidak sampai di situ, kehadiran BPJS yang menjadi angin segar bagi masyarakat, ternyata menjadi angin ribut bagi Rumah sakit, Klinik swasta, dokter, dan tenaga medis. Sistem kapitasi dengan nominal pembayaran yang minim, jadwal pembayaran kapitasi yang sering kali telat, hingga sangsi-sangsi administratif yang mengekang, megakibatkan Rumah sakit, Klinik swata, serta tenaga medis pusing “tujuh keliling”.

Mereka harus berjuang “memutar otak” untuk dapat tetap memenuhi panggilan pelayanan kemanusiaan (yang sering kali justru dituduh tidak manusiawi), menaati dan mendukung program pemerintah, namun juga dapat tetap hidup dari profesi mereka. Sayangnya,  dari tahun ke tahun, diagnosis penyakit yang sama ini selalu terulang dan menghantui setiap Rumah sakit dan klinik swasta sebagai PPK 1 & 2.  Dalam konteks ini, BPJS bagaikan dewa penolong sekaligus dewa maut bagi dua komunitas masyarakat yang berbeda.

Sang Eksekutor di Depan Gerombolan Eksekutor

Jika sebelumnya BPJS terlihat garang sebagai sang eksekutor, kondisi saat  ini justru memperlihatkan hal terbalik, BPJS terlihat sebagai sasaran tembak yang menyedihkan. Empat tahun berjalan, dapat dikatakan progrman BPJS berhasil meskipun masih banyak PR di sana sini. Namun keberhasilan ini solah-olah menjadi anti klimaks setelah BPJS masuk IGD karena devisit 16,5 T. Permasalahan demi permasalahan mulai muncul. Konflik kepentingan mulai melanda. BJPS seperti berada di depan gerombolan regu tembak yang siap mengeksekusinya. Para gerombolan dengan beragam latar belakang dan segudang kepentingan.

Gerombolan berdasi yang muncul karena tahun politik dan tiba-tiba terlihat begitu sibuk wara-wiri di TV untuk mengumbar-ngumbar tema basi, “BPJS devisit!” hanya demi memperoleh dukungan, padahal tidak memiliki andil dan kontribusi apapun (saya pun berpikir sejenak, jangan-jangan jika sakit, orang-orang ini pun menggunakan faskes BPJS, karena BPJS merupakan program wajib bagi semua rakyat, maka pastinya mereka pun memilikinya. Sangat menggelikan!).  Di sisi lain, rival politiknya juga berlaku hampir sama, terlalu berbangga diri sampai-sampai lupa diri. Lupa bahwa ada PR yang belum beres untuk membenahi devisit yang sedang melanda, serta serangkaian sistem yang masih carut-marut.

Kemudian gerombolan dari kalangan yang sok humanis juga tidak ketinggalan. Pahlawan kesiangan ini sering sekali meneriaki hak-hak pasien yang terzolimi (atau memang sengaja disetting terzolimi untuk sekedar ikutan tenar), tanpa pernah membuka mata pada hak-hak orang lain. Sibuk dengan kacamata kudanya tanpa pernah melihat dari sudut pandang lain. Sama halnya dengan gerombolan dengan jaz putih yang necis dan rekan sejawat. Kelompok ini sibuk memprotes karena merasa tidak dihargai dengan bayaran yang pantas. Beberapa oknum bahkan terciduk memperlakukan beberapa pasien pemegang "kartu hijau" ini dengan tindakan yang kurang elok, padahal salah satu sumpah profesi mereka adalah menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dibanding  profit. 

Tidak kalah dengan gerombolan-gerombolan sebelumnya, ada juga gerombolan lain yang “gagal edukasi”. Gerombolan ini merasa sudah membayar iuran bulanan maka harus dimanfaatkan karena jika tidak, mereka akan mengalami kerugian. Alhasil, gerombolan ini kerap kali terlihat modar mandir di Puskesmas dan Klinik-klinik, menuntut pelayanan  ini dan itu hanya karena “ogah rugi”. Batuk sedikit, panas sedikt, pegal sedikit, pengennya langsung periksa ke dokter specialis.

Padahal mereka tidak menyadari bahwa keseringan mengkonsumsi obat tanpa indikasi yang jelas justru akan membawa dampak buruk dan penyakit akut lainnya. Iuran yang mereka setor pun, tidak lebih besar dari pulsa dan kuota internet yang sehari-hari mereka gunakan, tapi tuntutannya selangit karena ogah rugi. Lagian, bukankah melalui iuran tersebut gerembolan ini ikut membantu (atau bahkan beramal) bagi mereka yang tidak mampu? Ah, namanya juga gerombolan kurang edukasi.

Ada juga gerombolan “ogah rugi” bentuk lain. Gerombolan ini hanya akan membayar iuran BPJS jika mereka akan menggunakannya. Atau pada saat sakit, mau dirawat, barulah mereka sibuk mengurus dan membayar iuran BPJS. Tetapi gerombolan ini juga tidak sadara bahwa mereka akan kena sangsi denda dan pennonaktifan kartu mereka. Itu berarti, pengurusannya dan proses penangan medis akan terganggu dan lebih lama. Ada-ada saja…

Bagimana Dengan Kita Para Netizen?

Rangakian parodi ini merupakan fenomena mengenai realitas yang ada di sekitar kita hari-hari ini. Atau mungkin saja tanpa sadar kita pun terlibat dalam salah satu “gerombolan” di atas yang ikut mengeksekusi BPJS, atau bahkan yang menjadi korban dari BPJS sebagai eksekutor.

Dimanapun posisi kita bukanlah hal yang terpenting, karena hal yang terpenting saat ini adalah mengganti “kacamata” kita yang cenderung sentimen terhadap kepentingan pribadi dan golongan, dengan “kacamata” kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan  karena tidak ada sesuatu yang baik bagi mereka yang berhati kurang baik.

Selalu saja ada kepentingan di atas  kepentingan. Adalah lebih bijak untuk bersama-sama melihat, memelihara, dan mengembangkan suatu kebijakan yang baik dengan hati nurani yang bersih tanpa dicemari oleh  sentiment-sentimen yang justru merusak.

Parodi ini merupakan bentuk kritik dari suatu realitas yang bersinggungan dengan BPJS, sekaligus bentuk penghargaan terhadap sebuah kebijakan Pemerintah yang perlu didukung oleh semua pihak. Sekali lagi, tidak penting memperdebatkan kepentingan kita masing-masing karena yang lebih penting adalah mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Oiya, btw, sudahkan Saudara membayar iuran BPJS bulan ini?