Presiden Joko Widodo sebetulnya tak perlu merogoh kocek negara, menggaji orang-orang di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sampai seratus juta, untuk menjaga ideologi bangsa.  Selain akan bekerja dalam ranah wacana, lembaga ini pun tidak menyentuh masalah yang sebenarnya.

Pancasila, tanpa perlu disebut namanya atau bahkan dihafal isinya, sudah ada dalam nafas keseharian kita. Ibu saya tidak perlu merapal Pancasila ketika dia memberikan kue Lebaran kepada tetangga kami yang Kristen. Pun tetangga kami tak perlu mengucap Pancasila untuk mengirimkan kue Natal di tahun yang sama. Saya bisa nongkrong bersama teman-teman Tionghoa saya di Pecinan Bandung, di mana mereka memilihkan mana makanan yang halal atau tidak.

Di Bali, Nyepi dan Galungan dihormati warga Muslim dan Kristen. Di Jakarta, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral saling menyediakan tempat parkir saat hari raya. Dan di berbagai kota di Indonesia, tradisi jelang Ramadan menjadi keseruan bersama orang-orang dari berbagai agama. Semua tidak perlu kehadiran lembaga yang mengurus ideologi negara.

Toleransi adalah default bangsa Indonesia. Orang-orang ini tidak membahas Pancasila, namun justru melaksanakan ideologi itu sendiri. Pancasila hadir dan termanifestasi dalam keramahtamahan antar-tetangga, antar-teman di sekolah, dan antar-kolega di kantor. Keberagaman, pluralisme, dan kemanusiaan sudah ada tanpa perlu kita sebutkan jargon-jargonnya.

Saya sepakat bahwa Ideologi Pancasila sedang terancam. Namun, saya dan Presiden Joko Widodo berbeda pandangan akan jenis dan cara penanggulangannya. Buat saya, ancaman terhadap Pancasila tidak datang dari luar, melainkan dari sikap anti-keberagaman yang belakangan mencoreng kebersamaan kita.

Riset Wahid Foundation mengungkapkan, dari 1.520 responden, sebanyak 59,9 persen punya kelompok yang dibenci: meliputi kelompok agama non-muslim, etnis Tionghoa, dan lainnya.

Ada pula yang telah termanifestasi menjadi aksi intoleran. Komnas HAM mencatat, kasus kekerasan atas nama agama terus terjadi: 74 kasus (2014) naik ke 87 kasus (2015), dan hampir 100 kasus (2016). Angka-angka ini, selain menunjukkan tren peningkatan, juga terus menumpuk. Nyaris tak ada kasus yang dirampungkan dalam kerangka penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak sipil korban.

Ingat pula pekerjaan rumah lama: penyegelan GKI Yasmin di Bogor dan HKBP FIladelfia meski keduanya dinyatakan sah oleh pengadilan. Lalu Ahmadiyah di Lombok dan Syiah di Sampang yang sampai sekarang harus mengungsi setelah terusir dari rumahnya sendiri. Kemudian Tolikara dan ratusan kasus lainnya.

SETARA Institute mencatat pola dalam kasus-kasus intoleransi ini. Masuknya kelompok luar yang memprovokasi, pemerintah lokal yang berat sebelah, serta polisi yang membiarkan aksi kekerasan terjadi atau lambat memproses pelaku intoleransi.

Jadi, kalau sekarang BPIP bilang orang Indonesia perlu menjunjung Pancasila dan keberagaman, mungkin saatnya Jokowi berkaca: apakah itu Pancasila yang memudar ataukah negara yang tidak becus menegakkan supremasi hukum?

Negaralah yang gagal melindungi warga minoritas, tidak tegas terhadap kelompok yang mulai memprovokasi, tidak mencegah kekerasan dan malah membiarkannya, membuat kasus-kasus intoleransi menumpuk bak pegunungan. Kegagapan aparat kepolisian dan pemerintah lokallah yang menggerogoti Pancasila dari dalam!

Jokowi tidak perlu menggaji orang-orang baru di BPIP untuk menegakkan hukum. Tidak butuh seminar, lomba, atau lokakarya penguatan Pancasila. Toh ketegasan itu sebetulnya tidak butuh biaya. Cukup instruksikan pemerintah Bogor dan Bekasi membuka gereja yang disegel lalu pecat polisi yang membiarkan kekerasan.

Maka, anggaran ratusan juta BPIP itu bisa dialihkan untuk membangun rumah warga Ahmadiyah di Lombok, Syiah di Sampang, dan siapa pun yang rusak akibat intoleransi. Supaya mereka bisa kembali pulang dan hidup sebagai warga negara yang setara. Bukankah begitu seharusnya negara Pancasila?