Tak terasa pemilu presiden di Indonesia hanya tinggal hitungan bulan. Sampai saat ini, secara teoritis, berdasarkan survei yang dilakukan oleh mayoritas lembaga survei, kubu petahana atau Jokowi (Joko Widodo) masih unggul jauh dari penantangnya, yaitu Prabowo Subianto. 

Sepertinya, kalau tak ada kondisi yang luar biasa seperti yang terjadi pada tahun 2016 saat masa kampanye pilkada Jakarta 2017, Jokowi sebagai petahana akan memenangi pilpres kembali seperti tahun 2014.

Seperti yang kita ketahui, pada bulan-bulan terakhir tahun 2016, terjadi demonstrasi berjilid-jilid terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta saat itu, yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal inilah yang kemudian sedikit banyak membuat suara Ahok sebagai petahana melorot dibanding hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei sebelumnya.

Sejujurnya, munculnya demonstrasi anti-Ahok yang bergelombang tersebut sebenarnya tak lepas dari bermasalahnya komunikasi politik Ahok sebagai petahana. Beberapa saat sebelum putaran kedua Pilkada DKI dilangsungkan, sebenarnya Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA sudah merilis hasil surveinya, yaitu bahwa sekitar 73,6% dari 58.9% pengguna media sosial (medsos) puas dengan kinerja Ahok. 

Akan tetapi, saat itu, menurut survei LSI Denny JA, mayoritas pengguna medsos tidak akan memilih Ahok, melainkan akan memilih pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Salah satu alasannya adalah bahwa 56% pengguna medsos tersebut percaya bahwa Ahok telah menistakan agama dengan pernyataannya (Kompas).

Salah seorang filsuf kenamaan dari Italia, Niccolo Machiavelli, dalam bukunya yang berjudul Il Principe (The Prince), pernah mengatakan: All the same,while a ruler can't expect to inspire love when making himself feared, he must avoid arousing hatred. Actually being feared is perfectly compatible with not being hated. And a ruler won't be hated if he keeps his hands off his subject's property and their women.

Artinya kurang lebih seperti ini, jika seorang pemimpin atau penguasa tak mampu membuat masyarakat mencintainya, maka ia harus menghindari tumbuhnya kebencian rakyat terhadapnya. Seorang penguasa yang ditakuti biasanya tak akan dibenci. Seorang pemimpin atau penguasa tak akan dibenci jika dia tak mengganggu hak milik pribadi rakyat dan perempuan-perempuan mereka. 

Sosok The Prince dalam buku karya Machiavelli tersebut sebenarnya terinspirasi dari gaya kepemimpinan Cesare Borgia, anak dari Paus Alexander VI. Sepak terjang keluarga Borgia ini sebenarnya kita bisa lihat juga melalui serial Televisi “The Borgias” karya Neil Jordan, yang dirilis tahun 2011 oleh Showtime. Di sana digambarkan bagaimana cara mereka merebut dan mempertahankan kekuasaan secara tak bermoral.

Dari kasus Ahok, sebenarnya kita bisa belajar bahwa ketidaksukaan rakyat padanya adalah bukan karena kinerjanya sebagai gubernur, melainkan karena ia dianggap telah “mengobok-obok” hak milik rakyat dengan berbagai kebijakan penggusuran terhadap rakyat pada era pemerintahannya. Kebencian ini kemudian menjadi berlipat ganda ketika komentarnya terhadap penggunaan salah satu ayat dalam Alquran, oleh para pemuka agama, dianggap sebagai salah satu bentuk penistaan terhadap agama Islam. 

Sikap hidup masyarakat Indonesia yang sangat mengutamakan agama sebenarnya tercermin dalam sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”. Bagi masyarakat Indonesia, sebenarnya agama ini bahkan melebihi harta benda yang mereka miliki. Oleh karena itu, setiap serangan terhadapnya akan berbuah serangan balik yang berlipat ganda dari rakyat.

Pertanyaannya kemudian, citra diri apa yang ingin ditonjolkan Prabowo dengan menyerang identitas kesukuan dalam frasa “Tampang Boyolali”? Hal yang kemudian menimbulkan reaksi protes dari sebagian masyarakat Boyolali. Selain itu, pernyataannya yang lain yang juga kontroversial adalah tentang para pemuda Indonesia yang banyak menjadi tukang ojek. Hal yang dianggap merendahkan profesi tukang ojek. 

Terakhir, yang juga cukup kontroversial adalah pernyataannya yang menghormati rencana pemindahan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem. Padahal, sikap Republik Indonesia dari awal kemerdekaan sampai sekarang adalah menolak penjajahan negara Israel terhadap bangsa Palestina dan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.

Begini pernyataan Prabowo selengkapnya: “Untuk pemindahan kedutaan, saya belum membaca soal keputusan Australia memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Kita, sebagai pendukung Palestina, tentu punya pendapat sendiri. Tapi Australia juga merupakan negara independen dan berdaulat, maka kita harus menghormati kedaulatan mereka” (Tempo).

Seharusnya, jika berpegang pada sikap Republik Indonesia tersebut, Prabowo bersikap menolak pemindahan tersebut. Penolakan status Yerusalem sebagai ibu kota Israel sebenarnya juga terjadi dalam sidang Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada Desember 2017. Saat itu 14 negara yang ikut dalam sidang tersebut menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Hal ini kemudian juga didukung oleh 128 negara, termasuk Indonesia, yang tergabung dalam Majelis Umum PBB (IDN Times).

Blunder komunikasi politik terkini yang dilakukan oleh Prabowo adalah ketika ia menyerang media-media mainstream karena tidak memberitakan demonstrasi reuni 212. Demonstrasi yang berlangsung pada tanggal 2 Desember 2018, diklaim oleh Prabowo, telah dihadiri oleh sebelas juta orang. 

Selain itu, yang bersangkutan mengatakan bahwa ia tidak mengakui lagi para jurnalis yang meliput dirinya dan meminta para hadirin yang mendengarkan pidatonya dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional ke-26 di Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018 tersebut untuk tidak menghormati wartawan lagi (Tempo).

Padahal, seharusnya, seorang politisi idealnya berusaha untuk menarik simpati para wartawan atau jurnalis, karena mereka inilah yang tulisannya dibaca oleh ribuan bahkan jutaan orang, tergantung berapa oplah atau jumlah pembaca media tempat wartawan tersebut bekerja. Dalam sejarah pemilu presiden (pilpres) langsung, di Indonesia, para kandidat calon presiden yang disenangi wartawan, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi, selalu memenangi kontestasi pilpres.

Jika Prabowo tetap tidak mengubah gaya komunikasi politiknya, yang tidak simpatik, maka bisa jadi perolehan suara yang akan didapatnya dalam pilpres tahun depan akan semakin jatuh. 

Hal lain yang juga tak kunjung tersampaikan oleh kubu Prabowo terhadap mayoritas rakyat Indonesia adalah program-program mereka untuk menyejahterakan rakyat jika terpilih nanti. Sampai sekarang, sebenarnya sedikit sekali yang paham bahwa Prabowo ingin membuat Indonesia menjadi seperti apa sebenarnya, jika berhasil memenangi pilpres.

Hal yang mengemuka adalah bahwa kubu Prabowo seolah ingin membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru. Hal ini terlihat dari pernyataan dua elite politik kubu Prabowo, yaitu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, yang juga mantan istri Prabowo, yaitu Titiek Soeharto. 

Keduanya menganggap bahwa era Soeharto/Orde Baru ditandai dengan keberhasilan dalam bidang swasembada pangan. Titiek juga menambahkan bahwa pada era tersebut Indonesia banyak mendapat penghargaan dari internasional (CNN Indonesia).

Komunikasi politik merupakan hal yang penting untuk memenangi sebuah pertarungan politik. Pada dasarnya, hal ini adalah selayaknya taktik bertempur dalam perang. Dalam perang, taktik yang diambil adalah penentu untuk menaklukkan kubu lawan, walaupun persenjataan yang dimiliki tidak secanggih dan sebanyak kubu lawan. Jika hal ini tak dimainkan dengan lihai, maka kekalahan telak sudah pasti di depan mata.

Mungkin maksud Prabowo baik, terkait penggunaan frasa “Tampang Boyolali”, misalnya, yaitu bahwa kesenjangan ekonomi di Indonesia membuat hanya orang-orang berpunya saja, yang bisa mengakses berbagai barang dan fasilitas mewah seperti hotel berbintang. Akan tetapi, klarifikasi Prabowo terkait berbagai blunder dalam komunikasi politik yang dilakukannya tidak begitu mengemuka. Entah karena penguasaan media kubu Prabowo yang lemah atau karena kurang lihainya para jubir tim kampanye Prabowo dalam mengampanyekan visi dan misi kubu mereka.

Akhir kata, ke depannya, sepertinya kubu petahana dan pendukungnya beserta para aktivis anti-Orde Baru tidak usah terlalu cemas akan kemungkinan Prabowo memenangi pilpres tahun 2019 jika gaya komunikasi politik yang seperti sekarang masih dipertahankan oleh kubu Prabowo. Saran untuk kubu Prabowo, jika ingin memenangi kontestasi pilpres, maka hal yang sangat penting diubah adalah komunikasi politik.

Sebuah program politik yang baik akan tersampaikan dengan baik jika metode penyampaiannya juga baik, hal yang akan berbuah dukungan dari rakyat. Sebaliknya, jika tidak, maka sebagus apa pun program politik jika rakyat tidak paham, maka dukungan yang diharapkan takkan didapat. Selain itu, hal utama yang harus selalu dihindari adalah semua tindakan dan ucapan yang bisa menyulut kebencian dari rakyat.