Sebagai manusia, Habib Rizieq Syihab, pendiri dan pemimpin organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI), hanyalah seorang warga negara Jakarta biasa. Dia dilahirkan di ibukota pada 24 Agustus 1965 dan tumbuh sebagai anak yang akrab dengan tradisi keislaman.

Pada usia matangnya, dia memilih jalan yang konsisten untuk membersihkan lingkungan di sekitarnya dari apa yang disebut kemaksiatan, seperti perjudian dan prostitusi. Konsekuensinya, selain dikagumi oleh penggemarnya karena dinilai menegakkan syariat Islam secara teoritis dan praksis, Habib tentu dihujani berbagai macam kecaman dan cacian.

November 2016, Habib dan FPI kembali menerima dua sisi pandangan publik lantaran berdiri di barisan depan dalam tuntutan masal menyeret Ahok, Gubernur DKI Jakarta, setelah kasus “pelecahan Al-Quran”. Seperti biasanya, organisasinya akan dituduh sebagai kumpulan preman berbaju Islam yang suka main hakim sendiri. Namun, sebagian pihak akan memaklumi tindakan Habib. Lantas, apanya yang bisa dimaklumi?

Tidak banyak tokoh Islam di negeri ini yang mampu memadukan kemampuan organisatoris memobilisasi massa, kecakapan intelektual, dengan kemahiran menulis. Habib adalah salah satunya. Dipahami dari bukunya, Wawasan Kebangsaan: Menuju NKRI Bersyariah (2013), persoalan penodaan agama adalah satu dari sekian fokus Habib dan organisasinya. Tentu, kasus kasus Ahok bukan yang pertama.

Habib sebetulnya mencoba membela Bhineka Tunggal Ika dengan caranya sendiri; mengakui pluralitas dengan menolak doktrin pluralisme. Keduanya dipandang berbeda. Apabila pluralitas atau keberagaman diterima sebagai kondisi alamiah (sunatullah) sebagaimana tercantum dalam Q.S. Hud 11:118 dan Q.S. Al-Hujurat 49:13, maka pluralisme sebagai sebuah “isme” bersandar kepapa kebenaran relatif yang menganggap semua agama sama benarnya.

Saya mencoba memaklumi pikiran Habib dengan memahami bahwa tidak semua orang akan setuju bahwa bapak orang lain adalah bapaknya, kendati moral dan etika mengajarkan yang muda menghormati orang tua, siapapun itu. Atau pada perumpamaan lain, warga negara Indonesia tidak akan mengakui Obama atau Putin sebagai presidennya, meskipun keduanya adalah presiden. Hal ini dikarenakan persoalan bela-membela terkait erat dengan identitas.

Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat (society) memiliki beragam identitas. Terkadang identitas itu tumpang tindih, saling mencoba mendominasi dan mengangkangi, dan kadang kompromis. Islam, selain dipandang sebagai jalan hidup, terkadang menjadi identitas, yang oleh Raymond Hinnebusch dalam The International Politics of the Middle East (2003) diposisikan sebagai identitas supranasional.

Artinya, kadang kala, identitas sebagai seorang Muslim mampu melampaui identitas-identitas lainnya seperti kesukuan dan ras, bahkan nasionalisme.

Apabila Habib dan pergerakannya dilihat dalam lingkup Islam sebagai identitas supra-nasional, ini menjadi pemakluman lainnya. Massa yang bergerak ke ibukota datang dari berbagai identitas, ragam suku bangsa, tetapi dipersatukan oleh satu baju bernama Islam. Sedangkan target mereka, dilihat bukan karena etnisnya. Penggambaran mayoritas-minoritas tidak cocok sama sekali.

Kasus Ahok bukan satu-satunya di Dunia Islam dan Habib bukan satu-satunya orang yang bersuara keras.

Masih ingat Salman Rushdie dan The Satanic Verse, novel yang ditulisnya pada 1988? Ayatollah Khomeini selaku pemimpin umat Islam dari mazhab Syiah, bukan sebagai pemimpin Republik Islam Iran, ketika itu mengeluarkan fatwa bahwa darah Rushdie halal dibunuh lantaran novelnya dianggap menghina Nabi Muhammad dan Al-Quran. Rushdie bahkan sebetulnya adalah sastrawan Muslim, tetapi dianggap murtad karena perbuatannya.

Beruntung, Ahok tidak senaas Rushdie dan Habib tidak sekeras Khomeini, karena aksi 4 November diharapkan sebagai protes damai. Pun begitu, tetap saja, penistaan terhadap Al-Quran, akan mengundang reaksi yang sama, di belahan dunia manapun.

Dalam bukunya, Habib berbicara bahwa Islam sangat menghormati perbedaan. Mengganggu umat agama lain tidak dianjurkan, demikian pula halnya umat Islam tidak boleh diganggu keyakinannya oleh siapa pun. Dikutip dari tulisan Habib, dikatakan bahwa Rasulullah sangat toleran terhadap perbedaan agama, namun beliau sangat tegas terhadap penodaan agama.

Sebagai contoh, pada tahun 10 Hijriah, seorang dukun berkulit gelap di Yaman, Abhalah bin Ka’ab, mengaku sebagai Nabi. Dalam konteks keislaman, tindakan Abhalah jelas menista agama. Dia tidak mau bertaubat hingga akhirnya dibunuh oleh Fairuz, seorang pemuda Muslim. Mendengar berita tersebut, Rasulullah berempati terhadap tindakan si pemuda.

Di samping itu masih banyak riwayat lainnya mengenai tindakan tegas umat Islam terhadap penistaan agama.

Apakah ini berlebihan?

Pergerakan massa masih dalam batas wajar dan prinsip mereka dapat dimaklumi. Bagaimanapun, dalam masyarakat yang beridentitas, ada hal yang patut dan tidak patut dibela; ada kebenaran bersama yang kalau diganggu akan berakibat fatal.

Sebagai contoh, bicaralah di hadapan warga Israel bahwa holocaust dan kamp-kamp konsentrasi Nazi adalah hoax. Anda tidak akan selamat! Atau nistakanlah keluarga kerajaan Thailand ketika Anda berlibur di negara tersebut, tentu Anda akan bermasalah. Kendati kadang tidak rasional, tetapi simbol dan kesakralan sesuatu dinilai lebih penting oleh orang dalam yang tidak bisa dipahami oleh orang luar. Seperti itulah dunia sosial.

Ada perihal lain yang dapat dimaklumi.

Apabila pandangan dan tindakan Habib dibaca saksama, hal tersebut hanyalah bagian kecil dari kondisi umum Dunia Islam di bawah penindasan struktural dan kultural. Habib bukan satu-satunya, dan di luar sana masih banyak pemuda Muslim yang jauh lebih radikal. Apabila kekerasan menjadi alat untuk menghadapi mereka, mereka akan semakin radikal.

Para agamais fanatis tersebut hanya meminta untuk didengarkan, tidak lebih. Barangkali, selama ini suara-suara mereka yang mencintai agama mereka lebih dari nyawa sekalipun, didengar sebelah telinga oleh para pemimpin dan pemangku kebijakan di negeri ini.

Tuntutan bahwa mereka ingin anak-anak mereka selamat dunia akhirat dengan membatasi maksiat, dianggap kicauan semata. Ketika kemarahan itu tak tertahan lagi, wajar momen-momen tertentu akan dimanfaatkan untuk bersuara lebih keras.

Ke depannya, apabila demonstrasi 4 November berlangsung damai, diharapkan para pemangku kebijakan, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di Indonesia secara umum, lebih peka terhadap tuntutan-tuntutan sebagian umat Muslim yang resah dengan kemiskinan dan kemerosotan moral.

Tugas berat untuk pemimpin DKI Jakarta selanjutnya, siapa pun yang terpilih, adalah berkompormi dengan pemberantasan maksiat, mengingklusikan gerakan-gerakan keagamaan sebagai bagian dari masyarakat, dan lebih santun bertutur apabila hal itu menyangkut agama suatu kelompok.

Bagaimanapun, aksi damai 4 November tidak seharusnya dianggap dikotomis. Ia bukan perang antara Muhammad melawan Abu Jahal. Sepatutnya hal itu dilihat sebagai penyampaian suara anak-anak negeri ini agar mereka lebih terperhatikan. Bagaimanapun, mereka yang datang membela Al-Quran, sejatinya masih merupakan warga negara Indonesia, anak-anak dari bangsa ini. Dengan begitu, bisakah kita sedikit untuk memaklumi kondisi ini?