Salah satu produk kebudayaan manusia yang menentukan titik balik menuju dunia modern adalah sandal. Pembaca atau bahkan saya tidak akan pernah tahu siapa penemu sandal pertama kalinya. Dan saya pribadi bersyukur jika selama ini, selama sejarah sandal dibentangkan, tidak ada pihak yang berusaha memonopoli dan berusaha mengaku sebagai pemilik hak paten penemuan sandal.

Fakta sejarah ini membuktikan setidaknya satu hal: bahwa sandal benar-benar satu capaian peradaban manusia yang setara dengan bahasa. Manusia tidak pernah meributkan sandal sebagaimana mereka meributkan masalah negara dan agama. Manusia tidak pernah berebut akan kedudukan sandal sebagaimana mereka berebut makna kebenaran. Sandal merupakan saksi di mana manusia pernah bersepakat secara tidak sadar, tanpa merasa perlu ada orang yang menyulutnya dan tanpa peduli akan perbedaan.

Bagi sebagian orang sandal adalah sesuatu yang sepele namun harus ada. Sama seperti saya yang ketika makan harus ada sambal atau krupuk. Tidak urgen sebenarnya. Tidak ada alasan yang esensial. Namun ketika ia tidak ada, saya kok merasa seperti ada yang hilang dari acara makan saya. Sekaya apapun manusia memiliki harta, ketika tidak ada sandal, kok sepertinya hidup ini kurang lengkap dan nikmat. Begitu...

Namun keajaiban sejarah sandal dan lekatnya ia dalam kehidupan manusia di dunia memiliki konsekuensi tersendiri. Dirinya kemungkinan dinomorduakan, dijadikan selingan dan dipinggirkan dalam sebuah kondisi tertentu. Dan bagi saya ini pengkhianatan mengingat kontribusi sandal dalam sejarah berpakaian manusia dan perannya dalam menyelamatkan manusia dari ketelanjangan.

Perasaan saya lalu mendapatkan legitimasinya ketika ada aturan-aturan yang secara tidak langsung mengusir sandal dalam wacana pakaian, khususnya di Indonesia. Para pembaca tentu sering mendapati aturan larangan memakai sandal dalam acara-acara resmi yang digelar. Dalam konteks analisa wacana, aturan pelarangan sandal semacam ini sebenarnya merupakan bentuk pendisiplinan dan pengikisan kebudayaan.

Saat ini saya akan mendudukkan sandal dalam wacana pakaian di Indonesia. Pertanyaan awalnya, mengapa sandal dilarang? Karena ia tidak sopan. Ini jawaban yang paling banyak saya dengar. Mengapa tidak sopan? Jawabannya beragam namun tidak substansial. Saya balik bertanya, sejak kapan sandal dianggap tidak sopan? Tidak ada jawabannya. Lalu apa bedanya sandal dengan sepatu, yang notabene memiliki fungsi yang sama bahkan lahir dari rahim persandalan? Tidak ada jawabannya.

Sopan. Itu alasan yang selalu diangkat. Dari sini saya menduga bahwa kode etik kesopanan di Indonesia sudah diciderai beberapa unsur kuasa wacana kapitalistik. Mengapa dianggap begitu? Karena sandal di dunia modern diasosiakan dengan makna gelandangan, kaum pinggiran yang aneh-aneh dan suka melawan.

Karena itu, melalui konstruksi nilai-nilai kesopanan, kaum penguasa kapital menebang gerakan-gerakan perlawanan level grass root, dengan terlebih dalu menyebar anggapan-anggapan bahwa sandal adalah pakaian yang tidak sopan.

Beberapa lembaga pendidikan di Indonesia terutama perguruan-perguruan tinggi negeri, yang seharusnye menjadi pusat budidaya cara berpikir kritis, kini dilumpuhkan dengan turut melegalisasi aturan pelarangan memakai sandal dalam ruang-ruang perkuliahan. Termasuk di perguruan tinggi saya belajar. Ini tragis...

Saya lalu ingat sebuah cerita: Suatu ketika Kiai Wahab Chasbullah oleh Bung Karno disuruh menghadiri sebuah pertemuan PBB di Amerika. Sebelum berangkat Bung Karno menyarankan agar Kiai Wahab berbusana “rapi” dengan menggunakan celana, jas, dasi dan sepatu pantopel.

Maklum, yang datang kan tokoh-tokoh dunia, acaranya resmi, level internasional lagi. Anehnya, Kiai Wahab menolak bahkan menyarankan balik agar Bung Karno memberinya dua potong sarung baru. Akhirnya, Kiai Wahab menghadiri acara tersebut dengan menggunakan sarung, jas, kopyah sebagaimana ia menghadiri acara-acara NU pada umumnya.

Dua logika yang berbeda tentang apa itu sopan: bagi Bung Karno memakai celana dan sepatu, bagi Kiai Wahab mengenakan sarung dan sandal. Di sini saya mengajak pembaca untuk menyaksikan pertarungan sengit antara wacana kolonialisme-orientalistik dan wacana kenusantaraan. Sekaligus saya mengajak pembaca untuk melihat bahwa sebenarnya ada yang salah dengan anggapan-anggapan kita selama ini.

Satu contoh lagi: Ketika Gus Dur menjadi Presiden, beliau membuka istana negara untuk siapa saja yang hendak berkunjung. Tidak sampai di sana, Gus Dur menghapus seluruh aturan-aturan berpakaian bagi mereka yang ingin berkunjung dan menemui sang Presiden.

Akhirnya para kiai dari berbagai daerah datang untuk sowan atau sekedar bersilaturahim; dengan sarung, baju koko, kopyah dan dua potong sandal. Tak ayal saat itu istana bak rumah biasa yang dihadiri banyak orang, dengan berbagai macam pakaian yang mereka kenakan. Aturan itu kini dibuang entah mengapa.

Pada level ini sandal lalu memiliki spektrum pemaknaan yang sama dengan penyematan “kaum sarungan” atau “kaum tradisionalis”. Dua istilah yang sarat makna intervensi dan pembungkaman. Sarung berarti kolot, kuno, irrasional, okultis serta seluruh sifat yang menunjukkan kemunduran cara berpikir.

Begitu juga dengan tradisionalis yang berkonotasi pada tradisional-lokal, tidak universal dan modern, terlalu berbau mistik dan lain sebagainya. Pemaknaan beruntun ini pada akhirnya akan menyentuh kosmologi keislaman secara umum sebagai ciri utama corak kehidupan dunia ketiga atau “Timur”.

Sandal memang fungsional. Jenis kebutuhan sandang yang tidak formal dan memerlukan banyak perhitungan. Ia bisa dipakai oleh semua kalangan; mulai dari rakyat kelas bawah hingga penguasa-penguasa kapital yang bergaji miliaran dalam sebulan.

Sandal adalah lambang sifat manusia yang tidak memiliki kepentingan. Ia membantu manusia menunjukkan kedirian manusia secara utuh dan apa adanya. Namun kini yang menjadi masalah adalah fakta-fakta itu dihancur leburkan diganti oleh pemahaman-pemahaman paksaan yang manipulatif.

Saya, atau para pembaca pun kini bisa meraba; jika dalam masalah berpakaian saja bangsa ini sudah dikontrol oleh wacana kesopanan dan kerapian, bagaimana dengan masalah-masalah yang lebih krusial seperti politik, ekonomi dan kebudayaan secara umum?

Jika pada level sandal saja kita sudah dijegal, saya menjadi maklum jika gerakan-gerakan perlawanan yang lebih rill rajin ditebang dan dilumpuhkan, hingga nyawa pun menjadi taruhan. Apakah seserius itu berbicara sandal? Mungkin dan saya rasa juga tidak.

Saya hanya ingin kembali bertanya, membuka resleting celana berpikir agar uap-uap tak sedap yang membuat kita pengap keluar diganti dengan udara yang lebih segar. Saya hanya bertanya dan kira-kira pada arah inilah pertanyaan tersebut menghilir dan menemukan jawabannya.

Kini sandal tinggallah sandal. Ia bersama pasangannya terpojok dalam sebuah ruang bisu sejarah. Dipinggirkan, diasingkan, dikontrol serta dibungkam. Namun ia sandal. Ia sosok yang tabah, yang nerimo.

Tanpa peduli perlakukan manusia sebagai anak sejarah pada dirinya, sandal tetaplah sandal; busana kebesaran kerajaan bumi manusia yang telanjang, yang selalu ada bagi mereka yang siap menunjukkan diri apa adanya kepada dunia, kepada sejarah hidup manusia.