Istilah kleptokrasi kemungkinan masih banyak yang belum fasih memahaminya. Dari Wikipedia, kleptokrasi berasal dari bahasa Yunani (kleptes) pencuri dan (kratos) kuasa. Bila kengkap, kleptokrasi menggambarkan keadaan yang sangat sempurna buruk, dan berdaya menimbulkan kerusakan.

Kleptokrasi artinya “pemerintahan para pencuri" adalah istilah yang mengacu kepada sebuah bentuk pemerintahan yang mengambil uang pungutan (pajak) yang berasal dari rakyat untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Pemerintahan ini tentu pada umumnya tidak jauh dari praktik-praktik korupsi, kezaliman, dan kriminalisasi.

Lantas bagaimana genesis kleptokrasi ini di tanah Bima? Apakah Bima Ramah dan dalam praktiknya mengandung tercemari prakrik busuk Kleptokrasi?

Dalam skala luas memang, genesis kleptokrasi ini di mana-mana ada. Amoral kekuasaan (pemerintah) ini mungkin saja di daerah lain yang paling jawara. Dan rupanya Kabupaten Bima termasuk. Hal tersebut tercermin dari praktik-praktik korupsi yang menelan anggaran daerah.

Misal merebaknya kabar dugaan korupsi seperti pengelolaan kebun kopi, dugaan korupsi try out Sekolah Dasar (SD). Proyek rehabilitasi dermaga, penggelapan bantuan operasional sekolah (BOS). Pemotongan tunjangan guru.

Mark-up anggaran proyek-proyek raksasa, seperti dugaan korupsi pengadaan sampan fiberglass, korupsi pengadaan bibit bawang merah, korupsi pengadaan bibit sapi dan seterusnya.

Dan lalu bagaimana sesuatu yang berhubungan dengan kleptokrasi; kezaliman dan kriminalisasi? Misalnya, kejadian yang paling terbaru, apanya yang ramah? Sementara pemimpin saja yang menjadi teladan menggunakan diksi ‘Pakaro’ untuk mengahardik warganya.

Artinya, mewahnya keramahan menjadi barang yang sangat tabu, bahkan, belum berkurang. Tak hanya secara individu-individu masyarakat hidup saling bertikai, fakta lain bara konflik horisontal di mana-mana, seperti main dadu secara musiman terjadi perang antar-kampung atau desa.

Selanjutnya, tidak adanya perubahan yang nyata terhadap ketertinggalan dan kemiskinan masyarakat. Pembangunan berjalan di tempat, bahkan kemunduran. Banyak pejabat dari kelas rendahan sampai kelas kakap tersangkut kasus korupsi, sementara tampilan para birokrat yang maha tambun (gemuk).

Dan lihat saja orang-orang atau kelompok-kelompok yang bermesra dengan kekuasaan. Maka dapat dipastikan mereka bak raja-raja kecil. Pejabat-pejabat pintarnya hanya saling bersilat-lidah, membela diri, melindungi sang majikannya demi mempertahankan posisi (jabatan).

Sementara kekuasaan apatis (tidak peduli) harga bibit tani membumbung, langkanya pupuk, obat-obat pestisida dan Bahan Bakar Minyak (BBM) harganya yang tak bersahabat, sebaliknya harga jual hasil pertanian sangat rendah. Termasuk wakil-wakil rakyat tidak lagi lantang berbicara kepentingan rakyat. Mereka tidak merasa senasib sepenanggungan dengan petani dan nelayan.

Tidak saja pelaksanaan program yang bersifat pembangunan fisik sarana prasarana (sarpras) umum. Perbaikan gedung sekolah, jembatan, pembangunan talud banjir, perbaikan drainase dan lainnya mandek.

Upaya menurunkan angka kemiskinan dan mencegah melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat tidak jelas programnya.

Ironisnya, kemiskinan suatu obyek yang memiliki atau sangat menguntungkan angka komodotinya saat musim politik. Sekliping persoalan ini saja, dalam Bima Ramah tidak menautkan epistem-nya.

Di sisi lain sebaliknya, sedikit yang tertuang menjadi isi inti sari dalam Bima Ramah tidak ada jejak pengimplementasian yang berarti, (nirfaedah). Dengan kenyataan pengelolaan pemerintahan daerah semacam itu, ialah merupakan typical (praktek-praktek) culas kleptokrasi.

Sebabnya term kleptokrasi sangat relevan di kaitkan. Sulit di bayangkan, daerah ini mendapat pengecualian dari fenomena kleptokrasi. Kleptokrasi telah menjadi tabiat buruk di semua level pemerintahan, bukan tren baru, bahkan kleptokrasi telah membudaya sejak lama.

Visi-Misi Ilutif

Sebetulnya, banyak hal yang dapat di buat pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun celakanya, praktek kleptokrasi menaklukan semua hal-hal baik.

Tetapi mengapa Bima tak kunjung gemilang? Masyarakat dan daerahnya belum ada tanda-tanda makmur dan sejahtera? Kenapa pula Bima masih saja di penuhi lilitan problematika politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum dan persoalan kemasyarakatan lainnya seakan menjadi lingkaran setan? Padahal pada konteks lokalitas Bima sebetulnya mampu di atasi.

Sebab-musabab utamanya adalah akibat kepala-kepala daerah di tiap-tiap jaman (periodenya) tak memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur.

Sumber persoalannya ialah tak adanya usaha-usaha luar biasa, niat baik untuk maju (good will), tanpa disertai upaya-upaya maksimal dan proporsional dari kepada daerah yang notabene sebagai pemimpin wilayah.

Akibat secara konseptual visi-misi kepala daerah absurd, lebih patut di sebut sebagai tabungan persoalan ketimbang sebagai penyumbang optimisme pemimpin. Yakni harapan (kita akan mengerjakan) sesuatu, katakanlah kemauan baik yang di dukung pertimbangan yang rasional.

Bima Ramah hanyalah catatan ambisi yang tumpah, ilutif dan bahkan berbau kleptokrasi. Tampilan hanya data-data mentah yang sukar di nalar. Bukan platform pembangunan yang di hitung matematis dan dapat kerjakan secara ril sebagai solusi brilian dalam rangka pemecah kebuntuan.

Bima Ramah sekedar sloganisme politik yang di selipkan dalam siasat politik musiman pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bima ramah hanya narasi ‘sarkasme’ yang dikemas sedemikian mengawang-mengawang, kecap manis politik, bukan visi-misi yang memiliki meter, volume atau ukuran timbangan master plan pembangunan yang jelas, atau agenda program-program yang konkret.

Sulit menemukan nilai-nilai kemaslahatan, Bima Ramah (Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal) pengimplementasimya mengalami kelumpuhan sistemik. Bahkan jika di bedah satu kata per kata, maka secara gelondongan dari istilah tersebut, justru akan sangat mudah diketemukan tesis Bima Ramah ilutif bahkan beraroma Kleptokrasi itu tadi.

Tidak Paham Daerah

Setiap persoalan daerah ini mesti di kaitkan dan selalu berhubungan dengan kepala daerah, pemimpin atau kekuasaan? Tentu saja, karena dalam definisi negara yang paling mudah di pahami, bahwa pemerintah adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk segala urusan hajat hidup wilayah maupun warganya.

Kehendak semua orang (masyarakat) selalu mendambakan terciptanya sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik. Namun, cita-cita tersebut tidak serta merta dapat di raih.

Begitu pula dengan Kabupaten Bima. Daerah yang di topang oleh akan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), Sumbar Daya Manusia (SDM) yang potensial, akses eksternal yang luas serta letaknya yang cukup strategis. Merupakan salah satu daerah peradaban dalam catatan sejarah yang pernah berjaya di Bumi Nusantara. Tempat berteduhnya semua entitas suku, agama maupun golongan.

Seharusnya dengan sumber daya itu secara riil memberikan kehidupan yang layak bagi siapapun yang menetap.

Untuk itu, dari pengalaman pahit yang telah terlewatkan dari jaman ke jaman di atas, memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat agar  menimbang memilih pemimpin daerah mana yang paham dan yang tidak paham dengan orientarsi pembangunan daerah.

Masyarakat harusnya tidak memilih kepala daerah yang berpola pikir instan dalam merumuskan pijakan kebijakan-kebijakannya sehingga nanti menciptakan ketidakjelasan juntrungannya pembangunan atau terkesan malapetaka visi-misi daerah. Dan masyarakat seharusnya jeli dan peka terhadap politik solek yang bisanya menyumbang tradisi buruk politik.

Pun jangan lupa saran baiknya, jargon jadul ‘Bima Ramah’, judul besar visi dan misi pembangunan lima tahunan dari pasangan Bupati/Wakil Bupati Bima, Indah Damayanti Putri (IDP) dan Dahlan M.Noor yang bakal bisa jadi maju sebagai incumbent pada pentas Pilkada mendatang.

Rasa-rasanya politik berbekal Bima Ramah tak lagi laku di jual karena tidak punya greget. Bima Ramah baiknya di evaluasi dan berharap temukan istilah baru yang jauh lebih sarkas muslihat politiknya tapi tidak tercemari kleptokrasi.