Petugas pos tampak sibuk memasukkan tumpukan keranjang ke dalam mobil box. Keranjang berwarna oranye berisi paket obat dari Hospital Sungai Buloh. Paket obat tersebut akan diantarkan ke alamat para pasien. Tak perlu berlama-lama antri di depan instalasi farmasi atau antri di poliklinik. 

Pasien bisa beraktivitas membaca buku, menonton televisi, memasak ataupun bekerja sambil menunggu obatnya datang. Sayangnya, layanan ini bukan di Indonesia. Melainkan pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical Care) untuk pasien rawat jalan di Negeri Jiran, Malaysia.

Ragam penyakit dan kondisi pasien membuat kementerian kesehatan menyediakan pelayanan yang nyaman bagi pasien. Tentu tanpa mengurangi tujuan pengobatan itu sendiri. Adalah Value Added Service (VAD) pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pharmaceutical Care pada pasien di Malaysia. 

Pasien dengan penyakit tuberkolosis paru (TB) dan HIV/AIDS adalah salah dua dari kondisi yang tidak mengharuskan melulu bertemu dokter untuk memperoleh obat. Penyakit TB dan HIV/AIDS acapkali memberikan ciri pada tubuh penderita.

Kondisi seperti tubuh yang kurus, kulit berbintik-bintik hitam serta gejala batuk memudahkan mereka dikenali oleh masyarakat rumah sakit dan klinik. Perasaan malu dan minder bukan lagi hal baru saat tatapan demi tatapan tertuju pada mereka. Tak urung mereka tak ingin berobat kembali. Pengobatan gagal. Infeksi semakin menyebar. Yang tentu berujung pada kematian.

Maka, Pos Malaysia sebagai perusahaan pengiriman barang hadir sebagai bagian dari pelayanan kefarmasian.  Pasien TB paru dan HIV/AID yang telah memahami cara penggunaan obat sebelumnya dapat menggunakan pelayanan ini. 5 ringgit jumlah yang harus pasien bayar. Barangkali sebanding dengan ongkos ke rumah sakit.

Peluang POS Indonesia

Bagi pasien TB paru, enam bulan adalah lama pengobatan yang harus dijalani. Pun masih ada infeksi bakteri, pengobatan ditambah selama dua bulan. Minimal lima kali pengiriman paket obat kepada pasien TB paru dengan asumsi pengobatan enam bulan berhasil. 

Andaikata kementerian kesehatan Indonesia membuat pelayanan serupa dengan pelayanan pengiriman obat melalui pos di Malaysia, bisa dipastikan pemasukan pos Indonesia bertambah. Sebagai contoh, pengidap pasien TB paru  di DKI Jakarta tahun 2016 berjumlah 7.302 orang berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. 

Untuk HIV kasus baru pada tahun 2016 berjumlah 6.022 orang dan AIDS 850 orang. belum lagi pengidap tahun-tahun sebelum dan setelahnya. Jumlah ini memang meresahkan bagi kita, tapi menjadi peluang bagi Pos Indonesia.

Dalam bidang kesehatan pun, Pos Indonesia memiliki peluang mengembangkan bisnis sebagai perusahaan pengiriman. Terdapat 4.800 kantorpos online dan 58.700 jumlah titik layanan dalam bentuk Kantorpos, Agenpos, dan Mobile Postal Service. 

Banyaknya jumlah kantorpos tidak berhubungan dengan pelayanan pengiriman obat kepada pasien, melainkan sebagai bukti bahwa Pos Indonesia sebagai perusahaan jasa pengiriman yang besar mampu menjadi partner bagi kementerian kesehatan. Sekali lagi, jika kementerian kesehatan mampu membuat pelayanan inovasi untuk pasien. Semata-mata untuk menjamin obat berada di tangan pasien karena keengganan menuju rumah sakit, puskesmas dan klinik.

 Saya jarang melihat wajah ramah orang-orang yang menunggu obat di apotek rumah sakit. Menit berganti jam, antrian dan pelayanan yang lama membuat mereka terus mengelus dada. Padahal Kementerian Kesehatan telah menetapkan batas waktu pelayanan resep. 

Tiga puluh menit untuk resep non-racikan dan 60 menit obat racikan. Tentu kita tak ingin melihat pasien bertambah sakitnya sebelum minum obat hanya karena stress menunggu resep dikerjakan.

Inovasi

Di era digital, hampir semua bidang pekerjaan dan pelayanan telah menerapkan sistem online atau digital untuk memberikan kemudahan bagi konsumen. Hal demikian juga terjadi dalam pelayanan kefarmasian. Dengan dalih memberikan kemudahan bagi pasien (konsumen), beberapa apotek berinovasi dalam pelayanan dan penjualan. 

Pembelian obat saat ini tidak harus melangkahkan kaki menuju apotek, sebab telah tersedia layanan pembelian obat secara online. Pasien dalam hal ini pelanggan juga bisa menebus resep secara online. 

Di ujung timur pulau Jawa, Inovasi dilakukan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi pada pelayanan di rumah sakit, khususnya di Instalasi Farmasi. Pasien RSUD Blambangan tidak harus mengantri obat di apotek, karena obat pasien bisa diantarkan oleh driver gojek ke rumah pasien. 

Pemkab bekerjasama dengan perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi, GoJek, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Dikutip dari media detik.com pernyataan bupati Banyuwangi “Teknologi tak bisa dilawan, Gojek ini kami manfaatkan untuk memudahkan pasien miskin. Kan kasihan, masih sakit, masih harus menunggu obat yang disiapkan apoteker”. 

Waktunya pak pos ke apotek mengambil obat. Tentu obat ini akan meningkatkan derajat kesehatan keuangan perusahaan. Bila mana pegawai PT. Pos Indonesia ingin kembali melakukan demo, masukkanlah tuntutan agar direksi perusahaan melangkah menuju apotek untuk mengambil obat untuk diantarkan ke alamat pasien.  

Kini Kementerian Kesehatan punya kesempatan menyembuhkan perusahaan juga selain pasien. kita berharap ada peraturan dalam bentuk undang-undang dasar (UUD) maupun peraturan menteri kesehatan (Permenkes) yang mengatur dan melegalkan pak pos melakukannya. sehat ya, pak pos!