Aksi terorisme di Makassar menambah daftar baru aksi terorisme di Indonesia. 

Belum lama aksi terorisme di Makassar, terjadi lagi serangan terorisme di Mabes Polri, yang merupakan jantung pertahanan Polri. 

Ini merupakan aksi konyol, melakukan serangan di Mabes Polri, dengan senjata seadanya, ya cari mati.

Tapi bukan aksi konyol dan "mati syahid" yang mau saya bicarakan disini. Saya mau melihat sisi lain dari aksi terorisme di Makassar dan serangan terorisme di Mabes Polri.

Pertama-tama, saya mau memulai dengan dua pandangan yang berbeda. Menurut pandangan yang pertama: jika kita melihat secara umum, terorisme sebenarnya tidak memiliki kekuatan apa-apa (untuk mengalahkan negara), mereka hanya mengandalkan ketakutan, menakut-nakuti publik, menakut-nakuti masyarakat. 

Aksi terorisme di Makassar dan serangan terorisme di Mabes Polri itu merupakan sinyal yang dikirim oleh mereka (teroris) untuk menakut-nakuti publik, menakut-nakuti masyarakat, sekaligus memberikan sinyal kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya (keadilan dan kesejahteraan).

Apakah berpihak kepada masyarakat atau kepada kelompok-kelompok tertentu: kelompok yang berada di lingkaran kekuasaan dan dibelakang kekuasaan.

Pandangan ini selalu punya keterkaitan dengan kekuasaan dan pasti memang dikaitkan dengan kekuasaan.

Kalau memang begitu cara pandang yang pertama, lalu kebijakan apa yang dimaksud? Masyarakat mana yang dimaksud? Haruskah melakukan bom bunuh diri atau melakukan serangan kepada orang lain, lalu membombardirnya? Saya pikir ini terlalu pendek untuk dipikirkan apalagi dilakukan.

Jika kita melihat, kekuatan terorisme itu sebenarnya tidak ada. Yang berbahaya adalah ketika terorisme itu berubah wujud dan berubah fungsi.

Terorisme itu, seperti Nyamuk, kecil, ia tidak besar, akan tetapi menjadi berbahaya apabila Nyamuk itu masuk di telinga Banten, lalu Banten itu ngamuk, rusaklah tokoh, rusaklah rumah warga dan runtuhlah Istana Negara, misalnya.

Yang berbahaya itu adalah ketika terorisme "menumpangi" institusi militer, lalu mengambilalih kekuasaan dan runtuhlah negara. 

Tapi itu tidak mungkin, militer telah disumpah untuk selalu dan tetap setia mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pandangan yang kedua adalah ketika terorisme itu adalah "desain" dan berubah fungsi. Desain dan berubah fungsi, untuk kepentingan kelompok tertentu: kepentingan kekuasaan, misalnya. Melegitimasi dan menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu.

Kita semua sepakat, bahwa aksi bom bunuh diri di Makassar dan serangan terorisme di Mabes Polri, tidak dibenarkan, akan tetapi menjadi berbahaya apabila aksi terorisme di Makassar dan serangan terorisme di Mabes Polri menjadi legitimasi untuk kepentingan kekuasaan.

Dan kita semua sepakat, bahwa aksi terorisme di Makassar dan serangan terorisme di Mabes Polri tidak terkait dengan agama. Kalau pun ada yang mengait-ngaitkan dengan agama aksi terorisme di Makassar dan serangan terorisme di Mabes Polri, itu merupakan kelompok yang keliru memahami agama.

Agama tidak pernah mengajarkan pemeluk agamanya untuk membunuh manusia lain dengan alasan agama. Agama mengajarkan kepada pemeluk agamanya kemanusiaan, menghargai kelompok yang berbeda darinya dan tidak membenarkan serangan terorisme atas nama agama.

Langkah pemerintah membersihkan narasi terorisme tidak terkait dengan agama sangat tepat. Aksi terorisme di Makassar dan serangan terorisme di Mabes Polri adalah murni kejahatan kemanusiaan dan bukan terkait dengan agama.

Harus kita apresiasi, langkah pemerintah dan tanggapan dari berbagai kalangan, bahwa aksi terorisme di Makassar dan serangan terorisme di Mabes Polri, tidak terkait agama meski kritik tetap jalan.

Aksi terorisme di Makassar dan serangan terorisme di Mabes Polri, dimana peran intelejen? Intelejen sebagai telinga, mata, mulut dan kepalanya negara, kenapa kecolongan?

Dengan melihat rencana dan aktivitas yang mencurigakan, intelejen tahu akan terjadi aksi terorisme di Makassar dan serangan terorisme di Mabes Polri guna pencegahannya.

Namun, bila rencana dan aktivitas terorisme ini tidak dapat dideteksi oleh intelejen sebelumnya, maka ini menjadi pertanyaan kerja intelejen Indonesia, kualitas dan kerja intelejen Indonesia. 

Tapi saya yakin, kerja intelejen Indonesia masih bisa mendeteksi rencana dan aktivitas terorisme sekaligus mencegah aksi terorisme di Indonesia.

Melihat dua pandangan yang berbeda di atas, yang memiliki hubungan terkait dengan pemerintah dan terkait dengan paham tertentu, dimana kita harus masuk, mengambil posisi dalam menyelesaikan masalah terorisme di Indonesia? 

Masalah terorisme, bukan perkara yang mudah, ini masalah paham dan jaringan-jaringan yang memiliki keterkaitan dengan jaringan-jaringan lain, bukan hanya jaringan di Indonesia, tapi juga miliki keterkaitan dengan jaringan-jaringan dilaur negeri. Maka, penyelesaian masalahnya, harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada, untuk bersama-sama melawan terorisme.

Pemerintah jangan terlalu alergi dengan kelompok-kelompok yang berbeda apalagi yang hanya  mengkritik pemerintah. Pemerintah seharusnya merangkul mereka dan ajak mereka berdialog. Melawan terorisme bukan dengan mengangkat senjata. Melawan terorisme melawan dengan hati dan pikiran.