Setiap ada program nasional vaksinasi-imunisasi di Indonesia selalu dihadapkan dengan kelompok masyarakat yang menolaknya. Sebahagian besar penolakan tersebut menggunakan isu-isu agama, yang kadang cenderung keras. Namun jika dirunut sumber dan dalil-dalil penolakan tersebut kadang tidak ditemukan secara kuat (qath’i). 

Penolakan atas dasar agama sebenarnya terdapat pada hampir semua agama yang ada di Indonesia, baik Islam, Katolik/Kristen atau lainnya. Akan tetapi, dengan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, maka penolakan vaksinasi di Indonesia lebih terdengar dari kelompok yang beragama Islam. Berbada dengan Amerika dan Australia misalnya, penolakan vaksinasi justru lebih banyak disuarakan oleh kelompok yang beragama Kristen.

Argumentasi yang digunakan penolakan vaksinasi di Indonesia terutama adalah meragugan kehalalan vaksin, isu-isu konspirasi pihak yang ingin menghancurkan Islam, dan isu-isu efek samping vaksinasi yang beredar. Tulisan ini mencoba berdialog dengan kelompok antivaksin tersebut.

Keinginan masyarakat untuk mendapatkan kehalalal vaksin tidaklah salah. Bahkan dalam perspektif Agama Islam konsumsi halal adalah suatu yang mutlak. Setiap makanan, pakaian, dan segala sesuatu yang dipakai mestilah yang halal. Bila ada benda, bahan atau zat haram melekat pada tubuh, akan menimbulkan banyak konsekuensi. 

Darah, daging, dan organ tubuh yang tumbuh dan berkembang dari zat yang haram sulit mendapatkan Ridha Yang Maha Kuasa. Orang yang ada bahan atau benda haram pada dirinya, baik makanan, pakaian atau apapun yang melekat pada dirinya menjadi penghalang terkabulnya do’a (HR Muslim no.1015, Salah satu Hadits Arba’in An-Nawawiyah no.10).

Keinginan masyarakat akan jaminan kehalalan vaksin juga telah didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini juga telah dilindungi oleh Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mana produk kesehatan termasuk vaksin adalah bahagian didalamnya yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan kehalalnya.  

Pada Undang-undang  JPH tersebut dinyatakan bahwa pemerintah harus menjamin tersedianya produk halal yang beredar di masyarakat sebagai bentuk perlindungan dalam menjalankan agama dan keyakinan warga negara. Produk tersebut termasuk semua yang terkait makanan, pengobatan, produk kimiawi, produk biologi, kosmetika, dan semua bahan yang digunakan oleh masyarakat. Jaminan kepastian halal meliputi setiap proses produksi dan bahan produksinya, dalam pengemasan, pendistribusian dan penyaian produk tersebut, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal.

Berita yang beredar di masyarakat adalah bahwa produk vaksin mengandung unsur dari babi. Dalam Islam secara tegas babi dan segala produknya adalah haram (QS Al-Maidah [5]:3). Oleh karena itu berkembangnya isu ini menjadikan program vaksinasi semakin ditolak oleh masyarakat. Khususnya pada pertengahan tahun 2018 yang lalu, ketika pemerintah mencanangkan bulan vaksinasi MR (Measles Rubella), berkembang kayaninan masyarakat bahwa vaksinasi ini tidak halal dan mengandung babi. Pemahaman masyarakat ini jelas karena mereduksi informasi yang sebenarnya.

Terhadap vaksinasi MR, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 33 tahun 2018 tanggal 20 Agustus yang menyebutkan bahwa  “Proses produksi vaksin MR” yang berasar dari Seru Institute of India (SII) yang digunakan dalam program nasional tersebut, dalam prosesnya menggunakan atau bersinggungan dengan bahan berasal dari babi, sehingga secara prinsip dasar MUI memutuskan penggunaannya menjadi haram. 

Namun, MUI menyatakan dalam fatwa tersebut penggunaan vaksin MR saat ini “Boleh” (mubah) karena alasan dharurah syar’iyah (mendesak) karena belum adanya vaksin MR lain yang lebih nyata kesuciannnya. Secara implisit, MUI melihat dharurat syar’iyah dapat diterapkan pada kondisi saat ini karena mudharat (bahaya) atau dampak negatif yang dapat ditimbulkan bila anak-anak tidak diberikan imunisasi ini jauh lebih merugikan.

Dalam fatwanya MUI juga tidak menyebutkan bahwa vaksin tersebut mengandung babi, tetapi proses produksinya menggunakan bahan dari babi. Kedua hal ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Memanfaatkan bahan tersebut tidak serta-merta hasil produksinya mengandung bahan tersebut. Inilah yang perlu difahami oleh masyarakat dan dibahasakan oleh media secara benar, bahwa “Produksi vaksin MR pernah bersinggungan dengan bahan babi” dalam proses pembuatannya tetapi “Vaksin nya tidak mengandung bahan babi.”

Secara Ilmu Kedokteran, khususnya Ilmu Biomedik tentang serologi, reaksi biologi, dan pembuatan vaksin, bahan yang dari babi yang dimanfaatkan untuk proses pembuatan vaksin, termasuk polio dan MR adalah enzim tripsin. Fungsi inzim ini adalah sebagai katalisator atau mempercepat proses reaksi yang terjadi, bukan sebagai bahan baku vaksin tersebut. 

Pada proses akhirnya, tripsin dari babi akan dicuci (yang disebutkan hingga ribuan kali) sehingga tidak ditemukan pada produk vaksin yang siap untuk digunakan. Pencucian ini juga berfungsi dalam perspektif Ilmu Kedokteran, agar produk vaksin adalah produk murni, tidak ada bahan-bahan lain, terutama bahan organik lainnya seperti peptida  yang dapat berpotensi memungkinkan terjadinya risiko alergi dan efek samping.  Tidak adanya unsur babi dalam produk vaksin MR tersebut terbukti dengan beberapa pemeriksaan yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia secara acak terhadap sampel yang beredar. 

Jika produk vaksin nyata kehalalannya atau dinyatakan boleh dalam kondisi dharurah syar’iyah, maka tidak dapat ditolak dengan mutlak, termasuk dengan membuat-buat isu-isu konspirasi dan lainnya. Vaksinasi atau imunisasi secara umum merupakan tindakan yang dibolehkan dalam agama. Kebolehan vaksinasi telah disepakati oleh oleh MUI, sebagaimana fatwa MUI Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang Imunisasi. Imunisasi merupakan tindakan ikhtiar dalam pencegahan penyakit, dan bukanlah merupakan tindakan yang menolak takdir atau mendahului takdir. Imunisasi merupakan tindakan untuk kemaslahatan yang telah terbukti mendatangakan manfaat lebih banyak dan menolak mudharat.

Sayangnya, yang berkembang di masyarakat tentang adanya penolakan logis dan yang dapat dibenarkan oleh aturan tersebut ditumpangi oleh gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok antivaksin secara mutlak. Penolakan yang terjadi tidak lagi sesuai dengan argumen yang seiring dengan yang disampaikan oleh MUI. 

Isu-isu yang beredar dimasyarakat dan media sosial tidak lagi hanya nenolak sampai adanya kepastian sertifikasi halal. Akan tetapi, argumen-argumen antivaksin sudah menyudutkan imunisasi dan vaksinasi secara keseluruhannya, dengan logika ‘pseudoscience’ dan ‘logic fallacy’, seperti argumentasi adanya konspirasi barat untuk pembodohan melalui imunisasi dan perang biologis secara terselubung.

Oleh karena itu, bagi masyarakat agar tidak mudah terpancing isu apalagi sesuatu yang tidak difahami secara keilmuannya dengan baik. Jika terdapat hal-hal yang meraguka tentang vaksin maka tempat bertanya adalah dokter ahli, termasuk tentang proses pembuatan vaksin, aspek biologisnya, indikasi, kontra indikasi, efek samping, manfaat dan bahayanya bila tidak diberikan serta epidemiologi penyakitnya. Setelah mengetahui aspek ilmiahnya maka dapat bertanya kepada ulama tentang aspek hukumnya. Adanya berita tentang efek samping Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), perlu dikonformasi kepada para ahli dan sumber beritanya.

Pengalaman penulis berinteraksi dengan kelompok-kelompok penolak vaksinasi tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia juga cukup banyak, akan tetapi, dengan logika penolakan yang justru bertolak belakang. 

Jika di Indonesia vaksinasi diisukan sebagai konspirasi barat, yang kemudian digunakan sebagai argument penolakan vaksinasi; sebaliknya di negara barat vaksinasi diisukan sebagai konspirasi Muslim dengan memasukkan bahan ‘halal’ kedalam tubuh sehingga akan mudah dicuci otaknya untuk diajak kepada Islam. Namun di negara-negara maju, setiap program yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat diwajibkan.