2018 menjelma menjadi tahun yang kelam bagi Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga 25 Oktober 2018, ada 1.999 bencana yang telah terjadi, baik skala kecil maupun yang berskala besar.

Banjir di Lampung, kemudian Longsor di Brebes, ditambah lagi dengan meletusnya Gunung Sinabung. Bahkan Gempa-Tsunami di Palu hingga Tsunami di Anyar Banten turut menghanyutkan Indonesia pada penghujung tahun 2018 ini. Banyak rumah yang terseret arus banjir, rumah yang tertimbun tanah akibat longsor, rumah yang dihujani kerikil akibat letusan gunung, rumah roboh akibat gempa dan tsunami, bahkan ribuan orang meninggal dunia akibat bencana tersebut.

Bencana-bencana di atas adalah bencana yang hanya berdomain di daerah-daerah tertentu dan tidak berimplikasi secara umum atau menghanguskan seluruh negeri. Namun, ada bencana yang lebih mengerikan yang bersifat luas. Bencana yang dimaksud adalah bencana yang bisa merobohkan dan meruntuhkan Negara Kesatuan Rupublik Indonesia (NKRI).

Banyak kasus yang telah terjadi untuk merobohkan NKRI yang berdiri dengan kokoh ini. Hoax, ujaran kebencian, segregasi di mana-mana, bahkan yang lebih berbahaya lagi munculnya sekelompok yang bersikeras ingin mengubah ideologi negara menjadi haluan yang berperangai pada satu golongan saja.

Diakui atau tidak, kasus seperti di atas semakin tumbuh subur di negeri ini, terlebih pesta demokrasi sebentar lagi akan digelar. 17 April 2019 dirasa tinggal sejengkal oleh stakeholder untuk memenangkan pertarungan. Sehingga mereka pun mencari cara agar dirinyalah yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menjejali kursi pemerintahan.

Bervariasi cara mereka lakukan untuk merebut hati masyarakat, mulai dari cara halus hingga cara-cara yang tak lazim pun mereka kerjakan. Jokowi misalnya, ia berpolitik secara halus. Dengan cara terus-menerus kerja, kerja dan kerja, hingga masyarakat pun menaruh hati kembali padanya.

Namun, masih ada cara licik yang dilakukan oleh mereka yang ingin merebut hati masyarakat. Salah satunya Ratna Sarumpaet, ia menjadi pelaku hoax yang kejam. Ia telah membohongi seantero negeri dengan pura-pura dianiaya oleh lawan politiknya demi kepentingan kelompok yang didukungnya.

Selain itu, ujaran kebencian masih menyelimuti negeri ini. Bahar bin Smith salah satunya. Tak puas dengan menganiaya beberapa anak yang juga termasuk santri, kemudian ia beralih pada pemerintah, di mana Presiden Jokowi ia katakan 'banci'. Untungnya presiden RI ke-7 itu tetap sabar menghadapi ujaran yang tak beradab itu.

Selanjutnya, hegemoni segregasi bertumpu di mana-mana. Kelompok satu dengan kelompok lain saling berpisah, bercerai-belai. Mereka merasa kelompoknyalah yang paling benar, sehingga permusuhan dan perpecahan dengan mudah menghantui mereka sekaligus tidak dapat dihindarkan.

Kasus yang lebih menakutkan lagi ialah munculnya suatu golongan yang bersikeras ingin mengubah ideologi Pancasila. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pernah bermukim di negeri ini. Ia merupakan kelompok yang ingin membentuk negara Islam, kemudian ia juga akan menyatukan negara ini bersama negara Islam lainnya. Sungguh tak bisa dibayangkan jika semua itu terjadi. Namun, pemerintah telah berhasil mengusir paham mereka dari tanah pluralis ini.

Kasus-kasus tersebut sudah pantas dikonversi menjadi bencana besar yang dapat mencederai bahkan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Jika hal tersebut terus mengalir dengan deras, tidak dapat dipungkiri negara ini akan roboh.

Pemerintah sebagai Decision Maker sebenarnya telah berusaha untuk memecahkan dan menanggulangi bencana yang mengerikan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan, baik secara persuasif maupun koersif.

Formula persuasif berupa mendukung masyarakat yang mendirikan organisasi anti-hoax, radikal, dan semacamnya. Selain itu, pemerintah juga banyak menggelar seminar-seminar anti-hoax, anti radikal, dan intoleransi.

Sedangkan koersif dilakukan dengan cara mengusir paham-paham yang berseberangan dengan ideologi bangsa. Menghapus web atau akun yang dianggap pemicu konflik bahkan membubarkan faksi-faksi nir-Pancasila dan seterusnya.

Pemerintah tidak bisa melakukan upaya-upaya penanggulangan tersebut hanya dengan sendirinya. Ia membutuhkan tim work (kerja sama dan sama-sama kerja) dari lapisan masyarakat untuk memecahkan persoalan dan menanggulangi terjadinya bencana yang mengerikan tersebut.

Masyarakat berperan signifikan dalam menjaga keutuhan bangsa. Ia bertugas untuk menjaga persatuan dan kesatuan, tidak mencari keributan yang menyebabkan kerusuhan, saling menghargai, dan yang terpenting adalah menaati aturan yang telah disepakati.

Kedua struktur elemen tersebut tidak dapat dipisahkan. Mereka saling mengikat antara satu sama lainnya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sedangkan masyarakat sudah semestinya menaati aturan yang telah disepakati. Sehingga keduanya menjadi fondasi yang kuat.

Melalui fondasi yang kuat tersebut, maka NKRI menjadi bangunan yang kokoh. Sehingga segala bencana akan sulit untuk menerjangnya.