Debat kandidat putaran kedua Pemilihan Gubernur Banten usai sudah. Tandanya, pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur  tinggal menghitung hari. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten menetapkan dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Pilkada Banten 15 februari 2017 nanti. Keduanya yakni Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan Rano Karno-Embay Mulya Syarief.

Berbagai strategi dan taktik terus dimainkan. Isu-isu propaganda terus disuarakan melalui alat alat produksi berbagai media masa. Mulai dari isu PKI, Korupsi hingga pribumi dan anti pibumi. Semua bergerak secara masif demi merebut kursi kekuasaan di Tanah jawara ini.

Barangkali, kenyamanan kita dalam menggunakan media sosial hilang sudah. Semua dipenuhi kebencian, propaganda, hoax dan cenderung SARA. Secara umum, PKI dan Korupsi, mendominasi sepenuhnya. Tapi, yasudah terima saja..

Isu PKI dan Korupsi menjadi perhatian di tengah nuasa pilkada yang cenderung gaduh. Entah dari mana sumbernya, seolah ingin memberikan pesan bahaya laten komunis yang bangkit menjadi “gerbong” politik untuk merebut kursi kekuasaan melawan “gerbong” politik yang dianggap korupsi. Benarkah demikian?

Bahaya Laten  Korupsi

Provinsi Banten menjadi salah satu dari enam daerah di Indonesia yang memperoleh perhatian serius dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah Banten disusul dengan Sumatera Utara, Riau, Aceh, Papua, dan Papua Barat.

Tiga daerah yang disebut pertama dianggap berpotensi terjerat korupsi karena telah sering menjadi 'langganan' KPK. Sedangkan 3 daerah sisanya memiliki dana otonomi khusus yang lumayan besar dan dikhawatirkan berpotensi korupsi. Belum lagi dengan kasus korupsi yang menimpa mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiah, mengafirmasi peringkat korupsi tersebut.

Sebuah studi literatur yang dilakukan oleh Eric Chetwynd, Frances Chetwynd serta Bertram Spector di tahun 2003 dengan judul "Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature" merupakan sebuah bahan berharga yang dapat menyediakan landasan teoritik bagi kita untuk memahami isu ini.

Kesimpulan utama dari studi tersebut adalah bahwa korupsi tidak bisa langsung menghasilkan kemiskinan. Namun, "korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap faktor-faktor tatakelola pemerintahan dan perekonomian, yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan. Secara garis besar, Eric Chetwynd, Frances Chetwynd serta Bertram Spector membagi 2 model yang dapat menjelaskan hubungan antara korupsi dan kemiskinan.

Pertama Model Perekonomian. Model "perekonomian", menerangkan bahwa korupsi memiliki dampak terhadap kemiskinan dengan terlebih dahulu mempengaruhi faktor-faktor pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, meningkatnya korupsi secara langsung mengurangi investasi dalam perekonomian, menciptakan distorsi pasar, merusak kompetisi, serta menimbulkan inefisiensi yang ditandai dengan meningkatnya biaya-biaya untuk menjalankan bisnis, serta meningkatkan ketidakadilan dalam hal pendapatan. Kesemua hal itu pada akhirnya akan memperparah kemiskinan.

Baik teori ekonomi maupun bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Musababnya, korupsi menyebabkan berkurangnya nilai investasi baik dari dalam dan luar pemerintahan, melemahkan kewirausahaan, menurunkan kualitas infrastruktur, mengurangi pendapatan pajak, menguntungkan para pemburu rente (rent-seeker) serta merusak keseimbangan komposisi bagi alokasi anggaran untuk publik.

Di samping membatasi pertumbuhan ekonomi, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa korupsi juga meningkatkan kesenjangan pendapatan. Korupsi menciptakan distorsi bagi perekonomian, termasuk kerangka kebijakan serta hukumnya yang mengakibatkan sekelompok masyarakat tertentu memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan  kelompok masyarakat yang lain.

Selain itu, korupsi menyebabkan distribusi yang tidak adil dari sumber daya maupun berbagai jenis pelayanan. Bagi masyarakat kelas bawah, korupsi menyebabkan mereka harus membayar proporsi yang lebih besar dari penghasilan mereka untuk menyuap (dibandingkan dengan proporsi yang dikeluarkan oleh masyarakat kelas menengah maupun kelas atas).

Kedua adalah Model Tata Kelola Pemerintahan. Model ini menerangkan bahwa korupsi pertama-tama mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengelola pemerintahan (governance). Setelah itu, membawa dampak pada peningkatan angka kemiskinan.

Pertama-tama, korupsi mengurangi kapasitas tata kelola pemerintahan, yang berarti memperlemah institusi-institusi politik serta partisipasi masyarakat yang kemudian berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur serta berbagai pelayanan publik oleh pemerintah.

Ketika anggaran bagi kesehatan dan pendidikan dasar tidak lagi menjadi prioritas, sementara berbagai program padat modal (yang selalu menarik bagi para pemburu rente) justru mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemerintahan, masyarakat kelas bawah sesungguhnya kehilangan pelayanan dasar yang sangat mereka andalkan untuk bertahan hidup.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika berbagai studi menunjukkan bahwa korupsi selalu memiliki korelasi dengan tingginya angka putus sekolah yang berujung dengan meningkatnya angka kemiskinan.

Kedua, tata kelola pemerintahan yang lemah meningkatkan kemiskinan melalui pembatasan pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya, karena ketidakmampuannya untuk mengkontrol korupsi. Ketiga, korupsi yang mengurangi kapasitas tata kelola pemerintahan juga akan berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada lembaga-lembaga pemerintah.

Bung Karno (baca: Revolusi Belum Selesai) menjelaskan kelahiran komunisme dengan pertanyaan.

“Di mana tempatnya komunisme lahir? Di mana tempatnya Marxisme lahir? Di mana tempatnya sosialisme lahir? Sosialisme lahir di kampung-kampung yang kumuh dengan gubuk-gubuknya yang bocor. Di situ ibu-ibu tak mampu memberi susu yang cukup buat anak-anak mereka. Lalu anak-anak itu telanjang dan ngesot di tanah akibat kemiskinan yang menceking,’’ di situlah tempat lahirnya sosialisme atau Marxisme atau komunisme.’’

Maka itu, siapa pun gubernur dan wakil gubernur Banten nanti, hendaknya untuk tidak tergoda dengan praktik korupsi yang berdampak kepada kemiskinan masyarakatnya. Dengan melawan korupsi, kita sudah ikut mencegah bangkitnya komunisme. Karena, Negara ini membutuhkan kesanggupan berbagai pihak untuk membentuk sistem, budaya, dan watak generasi yang benar-benar bersih agar virus korupsi tidak menjangkit.

Semua ini demi terwujudnya tatanan masyarakat adil makmur.