Salah satu pesan Presiden Pertama Indonesia, Soekarno, adalah kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia yang plural. Seseorang gagal menjadi warga Indonesia jika hanya membanggakan suku dan agamanya sendiri.

Nah, di tengah-tengah derasnya arus semangat sektarianisme melalui politisasi SARA yang digelorakan oleh kelompok radikal-fundamental, terutama dalam momentum Pilkada DKI 2017 ini, Basuki-Djarot bertekad mengaplikasikan pesan Bung Karno tersebut dengan menghadirkan Pancasila di Jakarta.

Basuki-Djarot yakin, Pancasila dapat menjadi pemersatu bagi beragam suku bangsa dan agama yang ada di Jakarta. Untuk menangkal gerakan radikal di Jakarta, Basuki-Djarot akan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat yang heterogen dan plural di Jakarta.

Indonesia yang Beragam

Dalam sejarahnya, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari akar sejarah bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tungga Ika. Di dalamnya terdapat 16 ribu pulau besar dan kecil, ratusan suku bangsa, beragam agama dan kultur semua ada di Indonesia, dan semua itu disatukan oleh Pancasila sebagai ideologi negara.

Robert Hefner, seorang Antropolog terkemuka mengatakan, keragaman budaya dan perbedaan adalah kenyataan yang tidak bisa dimungkiri di Indonesia. Ada sekitar 656 kelompok etnis, besar dan kecil hidup di wilayah Indonesia, memiliki budaya, tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda, berbicara dalam 746 bahasa dan dialek lokal yang berbeda.

Semua keragamaan ini dipersatukan oleh falsafah bangsa yang bernama Pancasila. Dengan hadirnya Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi dijadikan konsensus bagi pelbagai arus ideologi politik, keragaman agama dan suku di negeri ini. Para pendiri bangsa (founding fathers) menjadikan Pancasila sebagai pondasi bagi prosedur demokrasi yang meniscayakan kompetisi, pergulatan, dan perdebatan.

Ditambah lagi semboyan bernegara Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan untuk merajut kebhinnekaan dalam bingkai kebangsaan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kebhinnekaan telah menjadi potret yang menonjol dari negeri ini.

Bahkan menurut J.S. Furnival, saat orang-orang Eropa sedang menghadapi berbagai macam persoalan dengan kebhinnekaan, terutama pada tahun 30-an dan 40-an, Indonesia telah menjelma sebagai bangsa yang mampu menerima kebhinnekaan. Hal ini ditandai dengan disepakatinya Pancasila sebagai common platform.

Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Filosofi Pancasila membawa pada alternatif Islam yang ramah, damai, aman dan jauh dari ekspresi kekerasan. Secara religio-politis dan ideologis, Indonesia bukan “Negara Islam” (Islamic State). Meski demikian, tidak berarti Islam di Indonesia tidak asli, tetapi integrasi nilai-nilai Islam ke dalam budaya Indonesia telah menjadi antitesis dari pendekatan keberislaman yang keras dan intoleran.

Tak hanya itu, Pancasila mampu menjadi inspirasi bagi negara-negara di sekitar Asia dan Afrika. Pada tahun 1955, Indonesia yang baru sepuluh tahun merdeka menggelar konferensi Asia-Afrika. Gagasan Pancasila ketika itu diakui dan bahkan diadopsi oleh gerakan Asia-Afrika.

Sebagai warisan yang digali dan dirumuskan bersama, Bung Karno meyakini keampuhan Pancasila sebagai bintang pimpinan (leitstar). Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bukan saja alat pemersatu negara Republik Indonesia (RI), tetapi juga satu alat pemersatu dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang kita lawan, seperti konflik-konflik yang ditimbulkan oleh politisasi SARA.

Karena itulah kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa ini bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Kita wajib menjaga keutuhan rumah besar NKRI dan membangun Bhinneka demi satu jembatan emas untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Antitesis Kelompok Radikal

Filosofi Pancasila yang kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ini kemudian menjadi antitesis dari gerakan kelompok radikal yang justru kerap memecah belah publik dengan isu-isu primordial. Gerakan ini, terutama muncul saat Pilkada DKI, seakan tidak mengakui keragaman yang selama ini menjadi kekuatan persatuan Indonesia. Mereka menginginkan keseragaman dalam bernegara, bahkan memperjuangkan ideologi agama tertentu untuk mengganti ideologi Pancasila.

Dari isu SARA ini dan berbagai macam instrumennya, kita dihadapkan pada sebuah realitas yang menuntut menjadi masyarakat rasional. Akutnya krisis kesadaran akan keragaman yang kita hadapi dari kelompok radikal ini, mengisyaratkan bahwa untuk memulihkannya perlu visi politik baru yang mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional itu berakar pada krisis kesadaran akan keragaman. Usaha penyembuhan perlu dilakukan dengan memperkuat kembali fundamen karakter bangsa berdasarkan falsafah Pancasila.  

Nah, karena Pilkada DKI Jakarta putaran kedua sudah mulai mendekat, maka sudah saatnya menjadi bagian dari pelaku sejarah dengan menunjukkan bahwa negara Pancasila benar-benar hadir di Jakarta. Dalam momentum ini kita harus menunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika benar-benar bukan hanya jargon namun sudah membumi di Jakarta. Pilkada DKI ini menjadi momentum untuk menguji kebanggaan masyarakat sebagai bangsa Indonesia yang menganut ideologi Pancasila.

Kita harus bersama-sama menghargai perbedaan-perbedaan tanpa ada intimidasi, pemaksaan, apalagi tindakan-tindakan anarkistis. Siapapun, agama dan sukunya, dari manapun asal-usulnya, kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air yang mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Kita percaya, Pancasila sebagai dasar negara, akan menggerakkan seluruh elemen masyarakat bergotong-royong memenangkan Basuki-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta.