Banalitas intelektual dan reduksifasi politik boleh jadi sangat asing di telinga sebagian besar masyarakat. Namun demikian, sesungguhnya gejala-gejala banalitas intelektual dan reduksifasi politik justru mudah terdeteksi dan terpantau di sekitar kita, khususnya di media sosial.

Banalitas intelektual merupakan istilah yang dikemukakan oleh Heru Nugroho, Guru Besar Sosiologi Universitas Gajah Mada, dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Sosiologi beberapa tahun silam. Secara singkat, banalitas intelektual adalah situasi yang ditandai dengan pendangkalan pemikiran yang tidak disadari, kemerosotan intelektual dan akademik. 

Istilah banalitas dimaksud boleh jadi terilhalmi dari tulisan Hannah Arendt, Einchman in Jerussalem: A Report of Banility of Evil, yakni tentang banalitas kejahatan di mana kejahatan tidak lagi dirasakan sebagai kejahatan karena dianggap wajar atau biasa-biasa saja.

Banalitas intelektual, sebagaimana dimaksud Heru Nugroho, coba dibatasi pada kegiatan intelektual kampus yang berada di perguruan tinggi. Namun kegiatan intelektual tidak saja berlangsung di kampus saja, tetapi juga bisa lebih luas, termasuk di dunia politik hingga ke dunia maya. Saya yakin, cukup banyak tulisan (termasuk status-status baik di Facebook atau Twitter) yang disampaikan merupakan hasil olah akal (intelektualisasi) para penulisnya berdasarkan kesadaran, pemahaman, dan juga ilmu pengetahuan yang dimilikinya.  

Dalam momen politik (seperti Pemilu sebentar lagi), melalui media sosial (baik itu Facebook atau Twitter), kasus banalitas intelektual dengan mudah terpantau atau terlacak. Tidak sedikit para pengguna media sosial yang mungkin saja (ini mungkin saja loh), pendukung pasangan calon (paslon) tertentu baik karena hubungan partai politik, hubungan keluarga atau darah, hubungan bisnis (entah halal atau tidak), dan hubungan lain-lainnya yang secara terang-terangan menunjukan cara berpikir yang bertolak belakang dengan nilai-nilai di dalam masyarakat seperti kesusilaan, kebenaran dan keadilan, dan justru terjebak pada kepentingan-kepentingan pragmatis semata.

Sebagai contoh, seorang wartawan dalam menyampaikan beritanya (baik di media cetak atau media online) harus sesuai dengan fakta atau data, bukan sekadar kesimpulan pribadi yang bertujuan menyenangkan pihak-pihak tertentu karena telah dibayar untuk mempromosikan atau mempopulerkan pihak-pihak tertentu. 

Atau misalnya, seorang anggota partai politik, yang karena membela salah seorang paslon dalam Pemilu yang didukung partainya walaupun paslon dimaksud bermasalah secara hukum, tidak memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakatnya ketika ditanya soal persoalan hukum yang menimpa paslon dimaksud, tetapi mencari pembenaran dan melakukan pembodohan terhadap masyarakat dengan tujuan meraup suara yang sebanyak-banyaknya di perhelatan Pemilu nanti.

Hal-hal seperti ini menunjukan gejala-gejala banalitas intelektual yang ditandai dengan merosotnya pemikiran rasional karena lebih mengedepankan emosionalitas ataupun fanatisme yang sempit. Kemorosotan atau pendangkalan daya pikir tersebut terjadi dan tanpa disadari dan telah menjadi kebiasaan yang wajar atau biasa-biasa saja-banal.

Banalitas intelektual ini coba diangkat bukan tanpa sebab, karena dalam pantuan saya, pengguna media sosial, yang notabene adalah kaum intelektual juga seperti wartawan, mantan wartawan, anggota parlemen, mantan anggota parlemen, mahasiswa, aktivis mahasiswa ataupun LSM, ASN, petugas partai politik, akademisi  dan masih banyak lagi, justru banyak memainkan perannya dan sedang menunjukan gejala-gejala kemerosotan intelektualnya. Daripada menularkan gagasan-gagasan yang mendukung pembangunan justru melontarkan kritik-kritik negatif yang mengakibatkan kritik kehilangan daya emansipatorisnya untuk menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.

Selain banalitas intelektual, reduksifasi politik menjelang Pilkada dengan mudah ditemukan dalam tulisan-tulisan (status) di media sosial (Fecebook atau Twitter). Hampir sama dengan banalitas intelektual, reduksifasi sebagaimana dikemukakan oleh E. Armada Riyanto, merupakan sebuah wujud dari pendangkalan. Karena reduksifasi, politik yang bermakna mendalam sebagai “tata kelola kehidupan bersama” terasa babak belur oleh sebuah kesempitan cara berpikir. 

Kesempitan berpikir ini dapat dilihat dari sejumlah ungkapan-ungkapan, seperti: dalam politik tidak ada kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi, yang artinya hanya karena kepentingan semata, seorang kawan (sekalipun kawan setia) dapat dijadikan lawan. 

Politik yang merupakan cetusan aktivitas agung manusia (sebagaimana dikemukakan Aristoteles) dengan begitu naifnya dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan pragmatis semata. Politik yang juga merupakan cetusan kesempurnaan kodrat sosialitas, rasionalitas, dan moralitas, mengalami reduksifasi (pendangkalan maknanya) karena kepentingan jangka pendek atau kepentingan-kepentingan tertentu untuk memuaskan hasrat kuasa pragmatis (ekonomi-politik) dari golongan-golongan tertentu pula.

Lebih lanjut, E. Armada Riyanto, mencoba mengingatkan kembali tentang saintifikasi politik untuk memberi artikulasi bahwa politik ada dalam ranah keilmuan. Dengan saintifikasi, politik itu berada dalam proses mengedepankan rasionalitas, bukan emosionalitas; atau stratetegi bukan intimidasi; kecedasan, bukan manipulasi; keindahan paradigma, bukan kepalsuan; kedalaman reflektif, bukan kedangkalan letupan-letupan provokatif.   

Tetapi, baik banalitas intelektual ataupun reduksifasi politik pada momen-momen politik saat ini siapa yang mau peduli? Toh banalitas intelektual ataupun reduksifasi politik sebagai pendangkalan proses berpikir itu terjadi tanpa disadari dan telah menjadi wajar atau biasa-biasa saja. 

Kalaupun disadari, apakah dalam perhelatan Pemilu sebentar lagi, para kaum intelektual yang bergentayangan dengan tulisan-tulisan di dunia maya tersebut yang secara terang-terangan menunjukan kedangkalan intelektualnya akan kembali berpikir jernih dengan mengedepan rasionalitas bukan emosionalitas, atau dengan kedalaman reflektif bukan kedangkalan letupan-letupan provokatif? Bagi saya rasanya sulit, karena kemungkinan sebagian besar akan tetap kokoh pendiriannya dengan kedangkalan intelektualnya atau kesempitan berpikir dan juga sifat naifnya. Ini menurut saya lagi loh.

Pada akhirnya, kaum-kaum intelektual itu (mudah-mudahan masih berintelektual), mudah-mudahan tidak terjebak selamanya dalam kedangkalan daya pikir atau terpenjara dalam kesempitan berpikir, karena bagaimanapun juga momen Pemilu nantinya akan berakhir juga. Mudah-mudahan.

Tidak sadar ataupun nantinya sadar, banalitas inteletual dan reduksifasi politik memang begitu dekat dan akrab dengan kita. Kalau dalam guyonan dengan beberapa sahabat saya, seperti begini : “Si Alibaba itu, masa mau nyaleg (baca: calon legislatif), masa kerjanya lurus-lurus saja. Memangnya pemilihan legislatif itu sama dengan pemilihan Uskup. Ini memilih legislatif bukan memilih Uskup, hehehehe.” Ini akan menjadi banalitas intelektual dan reduksifasi politik apabila bukan sekedar guyonan saja. Tetapi untungnya di antara kami ini murni lelucon saja.

Terakhir, tulisan ini bergerak dari kedalaman reflektif bahwa bagaimanapun juga berpolitik selain mengedepankan moralitas juga rasionalitas. Pilihan boleh berbeda, tetapi rasionalitas harus tetap dikedepankan. 

Tidak ada manusia yang sempurna, dan karena tidak sempurna bukan berarti kita terus menambah daftar-daftar ketidaksempurnaan kita dengan berbagai hal-hal yang keliru dan tidak benar untuk mempertegas eksistensi ketidaksempurnaan kita. Berpolitik bukan hanya bagaimana merebut kekuasaan dan kemudian mempertahankannya, tetapi bagaimana kita menjangkau wilayah maknanya.