Demi kemenangan kompetisi politik, singkatnya meraih kekuasaan lewat demokrasi elektoral, semua kontestan pemilu semarak dan seenaknya menambah semrawut wajah kota dan daerah melalui alat peraga kampanye, terutama dalam bentuk baliho dengan semboyan dan wajah-wajah narsis. Mereka berebut ruang dan perhatian dengan produk sampo dan komersil lainnya.

Baliho adalah kebutuhan pokok. Pemilu, ya, pemasangan baliho. Lainnya tidak. 

Kampanye pemilu seolah ada kekurangan apabila tak turut serta memasangnya dengan sporadis, menyusur jalan, gang, hingga pemukiman. Ini tak lain adalah cermin kampanye instan yang sudah lama dibentuk dan membentuk tingkah pola politik pemilihan langsung.

Eskalasi politik boleh menghangat, persaingan politik boleh berat. Namun, baliho yang mulai darurat, itu sungguh mendatangkan mudarat, keberadaanya membuat bosan, ruwet. 

Sungguh membuat bulu kuduk kita berdiri, meminjam istilah Acep Zam Zam Noor, hanya ini bukan puisi, tapi polusi. Tentu akan beda kadarnya, puisi membuat bulu kuduk berdiri karena keindahan, metafor penguasaan bahasa, salah satunya. Polusi visual dalam tata ruang relatif tidak memberikan apa pun, baik dalam tawaran program maupun estetika ruang publik.

Mengapa situasi di atas menjadi begitu mengkhawatirkan?! Sebenarnya hal ini tak serta-merta muncul mendadak dalam kehidupan politik Indonesia, rentang sejarah mengindikasikan kemerosotan aktor-aktor politik Indonesia. Di samping itu, pragmatisme tumbuh subur daripada ide-ide politik (ideologi).

Semua itu muncul disebabkan beberapa hal. Pertama, persaingan jabatan-jabatan politik di Indonesia setelah reformasi senantiasa terbuka untuk siapa pun dan dari golongan apa saja. Karena, publik yang membuat keputusan. 

Hak untuk dipilih menjadi lebih dominan muncul kepermukaan. Di samping itu, godaan untuk berkuasa memang begitu sangat menggiurkan. 

Walaupun, belakangan kita miris dengan praktik-praktik politik yang tidak lagi mengindahkan etika. Pergeseran semangat musyawarah mufakat menjadi sistem voting, membius sebagian kita untuk ikut melayang dalam ekstasi kekuasaan.

Kedua, berkaitan dengan yang pertama, gejolak ingin berkuasa yang lebih dominan menjadikan seseorang, khilaf akan modal sosial yang ada. Namun kekurangan ini hendak di atasi dengan cara singkat, seolah semudah membuat mie rebus, instans. 

Tak jarang kita temui pula, masih “mentah” pun dihidangkan ke publik sehingga memunculkan apatisme tersendiri dalam memandang sosok-sosok yang hendak berkompetisi. 

Tjetje Padmadinata berpendapat, publik kembali melirik kepada tokoh-tokoh angkatan 1928 sebagai perbandingan, karena sudah teruji secara pemikiran, kiprah, dan kualitasnya, setidaknya sampai pada kemerdekaan Indonesia. Karena memang tidak bisa melihat tokoh-tokoh masa sekarang yang mampu meyakinkan untuk membuat semacam terobosan menjawab tantangan zaman.

Ketiga, situasi pertama dan kedua, menumbuhkan populisme politik. Pemenang kompetisi politik adalah tokoh-tokoh yang mempunyai popularitas tinggi. 

Sekilas hal itu biasa saja untuk mereka yang sudah mempunyai rekam jejak dan sumbangsih nyata serta diakui atas semua dedikasi yang diberikan pada masyarakat. Tokoh macam ini mempunyai kerja nyata. Singkatnya, mereka mempunyai popularitas yang tinggi serta citra dan kerja yang baik pula.  

Lantas, bagaimana hasrat “tokoh” yang tidak mempunyai rekam jejak yang jelas? Fenomena ini, konsekuensinya memunculkan “pemimpin kelas salon”, meminjam istilah budayawan Mohamad Sobary, sebagaimana dikutif Alfan Alfian dalam bukunya Menjadi Pemimpin Politik. 

Sobary berujar, bahwa kesadaran politik bangsa kita baru sampai tahap menggagumi foto, kata-kata, dan tampilan “rapi jali” buatan salon. 

Namun, selanjutnya Sobary hendak menyadarkah bahwa nalar politik bangsa kita tidak senaif itu, kita sebenarnya mampu membedakan bahwa politik pencitraan itu barang palsu. Sepalsu permainan drama atau ketoprak. Maka, tak heran lembaga pemoles tokoh dan peningkat popularitas tumbuh subur.

Lebih gawat, demi memupuk dan meroketkan popularitas, seorang kandidat rela pula membuat program-program atau memilih isu-isu populis, tanpa pandangan realistis. Masyarakat akan lebih apatis karena lontaran janji-janji politik begitu manis, padahal aplikasinya membuat miris.

Kelemahan 

Politik dan kekuasaan memang membuat mabuk kepayang, sebagaimana para bijak berujar. Tak sedikit yang memanipulasi diri sendiri, menjadi tokoh yang “seolah-olah”. 

Paling utama dari kelemahan politik populis adalah sebagaimana pendapat Nurcholish Madjid, pernah menyatakan populisme berpotensi ke arah ”kecelakaan politik”. Masa lalu pun mengajarkan begitu. Banyak daerah yang memilih hanya dengan pertimbangan kadar popuritas, ternyata harapan untuk memperbaiki daerah menjadi kandas. 

Karena, pemimpin yang sudah menjabat, tak banyak berbuat. Padahal untuk terkemuka, seseorang harus punya kerja nyata, popularitas harus diimbangi dengan kualitas.

Efek jangka panjangnya harus dipikirkan. Bukankah terpilih menjadi pemimpin, tanpa mempunyai kemampuan untuk mengendalikan kepemimpinan/kekuasaan, adalah sebuah siksaan?!

Dari semua itu, kekhawatiran lebih akan adanya “sindrom tokoh”, sebagaimana Ekonom UI, Almarhum Sjahrir, tuturkan kepada Masmimar Mangiang, penyunting buku Sjahrir: Setengah Abad dan Selusin Buku:

“Jangan suka membuat ilusi mengenai diri sendiri dan masyarakat. Sindrom tokoh adalah musuh utama kerja produktif. Seseorang yang dihinggapi sindrom tokoh, sulit untuk bisa menerima perubahan yang terjadi, dan selalu ingin menjadikan pusat perhatian. Sindrom tokoh membawa seseorang hanya ingin mendengar dan membenarkan diri sendiri, serta mengharapkan untuk dilayani dan ingin kembali pada kejayaan masa lampau”.

Dengan kata lain, ada dua masalah ketika kita salah memilih pemimpin yang terkena sindrom tokoh. Pertama, dia tidak dapat kerja produktif. Kedua, dia hanya ingin dilayani dan merasa benar sendiri. 

Kira-kira, apakah sosok-sosok Anda akan pilih, sudah nampang di baliho, belum? Jika sudah, hati-hati, dia terkena sindrom ketokohan. Semoga, tidak!