Mari kita pergi ke masa lalunya sebuah negara yang menganut sistem republik. Negara yang presidennya sudah 7 kali berganti. Di masa lalunya kita akan menemukan gerakan pemberantasan korupsi sudah digaungkan. Di negara itu pula, kekuasaannya membudayakan praktik korupsi walaupun diikat oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Tapi tidak cukup menjamin musnahnya akar korupsi. Apakah praktik tersebut dibudayakan hingga sekarang? Saya bilang, iya.

**

Pada masa lalunya, Sang Wakil Presiden pertamanya di suatu waktu mengeluarkan pernyataan menukik, bahwa korupsi telah membudaya di negaranya. Padahal terhitung usia negaranya masih relatif muda. Bayangkan saja sekarang sudah beranjak di usia tua, bukan semakin menyadari praktik korupsi merusak semua sendi kehidupan bernegara, melainkan makin dibudayakan. Pelaku-pelakunya dibudidayakan, dipelihara. Hingga korupsi dianggap hal wajar dan menjadi cara berpikir untuk meraih kekuasaan.

Padahal kurang apa di negara penganut sistem republik itu kalau bicara soal regulasi. Pada era presiden pertamanya, gerakan pemberantasan korupsi sudah ada landasan hukumnya. Pada awal 1960-an, disahkan sebuah peraturan yang dinamakan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Aturan tersebut menjadi cikal bakal lahirnya Panitia Retooling Aparatur Negara atau yang dikenal PARAN. Lembaga ini hadir sebagai institusi independen pemberantasan korupsi. Tetapi, lembaga tersebut tidak terlepas dari tekanan kekuasaan.

Tekanan inilah yang menyebabkan PARAN menjadi macan ompong. Para pejabat negara tetap menolak PARAN sebagai lembaga yang menerima laporan harta kekayaannya. Alasannya laporan tersebut nanti diajukan langsung ke presiden. Padahal, hingga PARAN tamat riwayatnya, tidak ada satupun pejabat negara menyerahkan laporan harta kekayaan yang dimiliki (Suraji, 2008 : 238)

***

Tahun demi tahun berganti, kekuasaan pun beralih, dinamiknya beda-beda tipis, dan pemberantasan korupsi tetap tidak optimal. Ada sebuah kekuasaan bernama Orde Baru, dalam kekuasaannya korupsi semakin menggurita. Presidennya bernama Soeharto. Ia pernah membual dalam pidato politiknya, bahwa akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Lalu, dibentuklah Tim Pemberantas Korupsi (TPK). Tapi sama saja, yang dikatakan Soeharto tadi, hasilnya tidak tercapai signifikan.

Masalah Bulog, Pertamina, dan Kementerian Kehutanan adalah catatan kelam bagi TPK. Gelombang aksi mahasiswa besar-besaran digelar di media 1970-an menuntut agar ada keterbukaan soal kasus ini. Lalu, muncul kebijakan baru dari pemerintah untuk membuat lembaga alternatif, karena TPK dianggap gagal. Lembaga alternatif itu, dinamakan Komite Empat.

Namun, setali tiga uang, Komite Empat itu juga gak bisa ngapa-ngapain, Bro and Sis. Tapi demikian kekuasaan bekerja, tidak kehabisan akal, banyak jalan menuju Roma. Akhirnya Lord Soeharto menyetujui untuk buat gerakan Operasi Tertib di bawah pimpinan Laksamana Sudomo yang tujuannya sama. Tapi semua agendanya mengenai pemberantasan korupsi tetap nihil.

Masih tetap di masa lalu, hanya saja masa ini boleh dikatakan masa senja Soeharto, kekuasaannya mulai terkoyak, retak, di ujung tanduk, pelan-pelan rapuh. Semua pejabat di bawah kekuasaannya bermesra-mesraan dari awal hingga akhir episode kekuasaannya, satu persatu mulai kelimpungan, memilih jalan masing-masing.

Pada tahun 1998, pidatonya bukan lagi menciptakan lembaga anti rasuah yang membasmi koruptor hingga ke akar-akarnya lagi. Kali ini berbeda, Soeharto tidak lagi membual, ia dihantam badai besar, demonstrasi di mana-mana, mendesak dirinya turun. Akhirnya, sang pendampingnya yang berlatar teknokrat, bernama B.J. Habibie, resmi menjabat sebagai presiden ketiga.

****

Pada masa pemerintahan Habibie, terbentuknya Undang-Undang baru (lagi) Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Dari Undang-Undang tersebut kemudian menghasilkan tiga produk lembaga, di antaranya KKPKN, KKPU dan Komisi Ombudsman. Tapi boro-boro memberantas korupsi, ketiganya tidak menunjukkan hasil yang optimal.

Tak lama B.J. Habibie berkuasa, kekuasaan kemudian berganti, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjabat sebagai presiden keempat. Di masa kepemimpinannya, gerakan pemberantasan korupsi tak kalah digalakkan. Semangat ini diwujudkan dengan membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) berdasarkan Undang-Undang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2000. PP ini merupakan aturan pelaksanaan dari UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999. Tujuan dari PP ini adalah membangun keterpaduan, keterbukaan, dan akuntabilitas public dalam memberantas tindak pidana korupsi (Pasal 3, PP Nomor 19/2000).

Namun, nasib TGPTPK juga akhirnya mengenaskan. Lembaga seumur jagung ini dibubarkan melalui putusan Mahkamah Agung. Hingga akhirnya Presiden yang menjunjung pluralisme ini dilengserkan. Pemberantasan korupsi lagi-lagi tidak terlalu progres. Kekuasaan Gus Dur memang demikian singkat, tampuk kekuasaan berganti lagi, Megawati Soekarno Putri akhirnya berada pada posisi di atas, di puncak kekuasaan tertinggi. Ia merupakan presiden perempuan pertama dalam sejarah perpolitikan di republik omong kosong.

Babak pemberantasan korupsi terus ber-estafet, di masa presiden Megawati, komitmen pemberantasan korupsi akhirnya diwujudkan dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak sedikit para pejabat negara yang melakukan korupsi dijerat hukum. KPK mulai nampak bertaring di sini, pejabat-pejabat negara yang termasuk dalam Kabinet Gotong Royong pada zaman Megawati telah diciduk misalnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang tersangkut kasus pengumpulan dana dekonsentrasi; Menteri Kesehatan yang terjerat masalah korupsi pengadaan alat kesehatan; Menteri Dalam Negeri dengan kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran; dan Menteri Sosial atas kasus pengadaan mesin jahit, impor sapi, dan kain sarung, dan terakhir Menteri Agama yang tersangkut kasus Dana Haji dan Dana Umat (Lokadata, 2020).

Isu korupsi terus bergulir, praktiknya menjalar hingga sekarang. Korupsi senantiasa mengalir mengikuti alur kekuasaan tanpa muara, tak berakhir, terus berlanjut. Hingga sekarang, sampailah kita pada kekuasaan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) yang masing-masing meraih kekuasaan selama dua periode. Tidak sedikit jumlah para pejabat negara yang masuk dalam jajaran kabinet keduanya terjerat kasus korupsi.

Misalnya, di era Presiden SBY, menteri-menteri yang terjerat korupsi adalah Menteri Pemuda dan Olahraga, menteri Agama, menteri Kesehatan, menteri ESDM. Sementara, di era Jokowi, anak-anak milenial penggemar Drama Korea pun tau, dalam rentetan waktu yang singkat terdapat beberapa pejabat yang korupsi: dua Menteri Sosial, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Kelautan.

Dari sekian banyak koruptor yang disebutkan, belum terhitung mereka yang duduk di parlemen maupun kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten yang berhasil dijerat hukum oleh karena kinerja-kinerja KPK. Lalu, kini kabarnya KPK hendak dibuat mati yang ditandai dengan penyingkiran sumber daya manusianya yang bekerja secara konsisten selama ini. Semua itu juga bermula dari UU terbaru yang kontroversial, yang disahkan 2019 lalu.

*****

Mari kita pulang ke masa kini, masa di mana gonjang ganjing terkait eksistensi dan peran KPK kian memanas. Bukan tanpa sebab, ihwalnya karena UU Nomor 19 tahun 2019 yang selain kontroversial itu juga telah ditafsirkan secara serampangan. Prosedur terkait peralihan status pegawai KPK melalui uji wawasan kebangsaan dianggap sebagai pelaksanaan dari UU terbaru tersebut.

Padahal sejak berdirinya KPK, masalah internal KPK tidak separah sekarang dinamikanya. Meskipun dulu, jika sejenak mengulik ulang ingatan kita, agenda-agenda pemberantasan korupsi memang tidak luput dari sorotan publik, sebagaimana telah saya jabarkan di atas. Demikian berdirinya KPK juga bukan tanpa alasan, justru berawal dari kondisi negara yang makin hari makin memprihatinkan, indeks korupsinya tinggi, meluas, dan sistematis. Sehingga, perlunya suatu lembaga khusus yang berfungsi melakukan koordinasi, mensupervisi, menyelidiki, dan hingga menuntut pelaku tindak pidana korupsi.

Di masa kini, kalangan akademisi dan kelompok masyarakat sipil relatif luas cara berpikirnya, bahkan sebebas-bebasnya berpikir. Walaupun kerap kekuasaan menggunakan kaki tangannya untuk melakukan intimidasi, bahkan berupaya untuk mengkriminalisasi. Pada masa kini, dunia semakin terbuka, di negeri ini banyak maling kelas kakap sulit bersembunyi, kecuali Masiku sang politisi dari partai Moncong Putih, sulit diketahui, entah dimana juntrungannya. Negara sulit menjangkaunya. Apa perlu minta bantu jin, ya?

Soal dinamika KPK saat ini, awalnya penyingkiran pegawai sebanyak 75 orang, kemudian dikurangi lagi menjadi 51 orang. Drama baru lagi, episodenya belum pada titik klimaks. Penontonnya makin banyak, mereka bersorak-sorai, berteriak bahwa republik ini pemerintahnya makin omong kosong. Di kalangan akademisi, sampai sejumlah Guru Besar pun ikut bersuara, mengutuk habis kebijakan ini.

Sebab, kalau mau hitung-hitungan, kinerja KPK, tahun 2020 jumlah total terdakwa kasus korupsi mencapai 1.298 (Data ICW, 2020). Kurang berapa lagi jumlah koruptor? Apa itu masih kurang? Ataukah mau ditambah lagi? Besar dugaan saya, jumlahnya masih banyak. Sehingga, untuk meliarkan mereka di alam bebas, maka lembaga yang biasanya menciduk mereka harus dilumpuhkan, bila perlu dimatikan, dan akhirnya mati.

Republik ini pada akhirnya mengalami nasib yang naas, jadi terbalik. Koruptornya harus dibiarkan. Jika dihukum, tidak setimpal dengan perbuatannya. Jika makin banyak, maka berkonspirasi untuk melemahkan institusinya. Padahal sejatinya, sistem republik mengharuskan perancangan sistem negara sedemikian rupa untuk kepentingan rakyatnya. Republik dalam konteks sejarah pada prinsipnya adalah menjawab relasi antara keadilan dan politik.

Namun, tidak demikian terbatas, republik adalah antitesis terhadap tirani. Selain itu, dalam sistem republik partisipasi rakyat adalah elemen penting untuk merespons despotisme yang menyuburkan berbagai kekuatan dan kepentingan elite (Robertus Robert, 2007: 17). Jadi bukan sebaliknya, sistem republik dibuat untuk melayani kepentingan kekuasaan semata. Lahirnya KPK dengan segala agenda pemberantasan korupsi adalah transformasi dari ajaran republikanisme. Rakyat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam berbagai agenda pembuatan regulasi. Sebab, republik ini berdiri bukan karena sebuah dongeng, tapi nyata ada rakyatnya, ada wilayahnya, dan ada hukumnya yang dibuat tidak ‘semau’ penguasa.

---000---