Diskursus mengenai politik identitas memang tidak pernah mati. Ia menjadi bahan diskusi sekaligus mewarnai praktik politik kita tiap kali momentum pemilu dan pilkada tiba. 

Politik identitas sering menjadi kajian favorit para sarjana kita. Ini beralasan, karena selain merupakan praktik politik keseharian, tetapi juga implikasi yang ditimbulkannya menarik untuk disimak.

Pertanyaan yang kerap timbul ketika mendiskusikan mengenai politik identitas adalah pengaruh baik dan buruknya terhadap demokrasi. Ada dua argumen dasar ketika melihatnya dalam konteks demokrasi.

Pertama adalah bahwa demokrasi sudah meniscayakan berbagai latar belakang identitas terlibat dalam praktik demokrasi, sedangkan yang kedua menggambarkan pesimisme akan keberlanjutan demokrasi, argumennya adalah, sentimen terhadap identitas dalam demokrasi menegasikan politik gagasan, demokrasi menjadi sekadar pertarungan antara identitas yang berbeda, sehingga keberlanjutannya dianggap pesimis.

Demokrasi tidak akan berkembang dengan menegasikan secara total masalah identitas. Tanpa ada pluralitas identitas di dalamnya, demokrasi akan terasa hampa dan hambar. Begitu pun sebaliknya, eksklusivitas identitas tertentu dapat mengancam prinsip inklusivitas dalam demokrasi. 

Yang terpenting di sini adalah bagaimana memosisikan politik identitas dalam demokrasi dan mempertemukan pluralitas identitas tersebut dalam suatu orientasi bersama yang nantinya diaktualisasikan dalam tindakan politik. 

Maka dari itu, yang dijadikan pertanyaan dasar di sini adalah, bagaimana sebenarnya posisi politik identitas di dalam demokrasi? Dan, bagaimana mempertemukan berbagai macam identitas tersebut di dalam satu orientasi bersama?

Jika kita memahami demokrasi sebagai partisipasi masyarakat secara setara di dalam urusan publik dan kegiatan kontrol rakyat terhadap pemerintah, maka kita menemukan orientasi dasar dalam berdemokrasi, yakni partisipasi dan kontrol.

Partisipasi masyarakat terjadi di dalam dua sistem berbeda namun saling memengaruhi dan dipengaruhi, yakni sistem politik formal dan sistem politik informal. 

Permasalahan terkait urusan publik tidak bisa dimonopoli oleh lembaga perwakilan saja. Publik harus diberikan akses di dalam sistem politik formal untuk terlibat dalam urusan-urusannya. 

Begitu pun publik juga tidak terbatas mengandalkan akses terhadap sistem politik formal, tetapi juga secara mandiri membangun ruang-ruang publiknya, setidaknya untuk melaksanakan kontrol terhadap jalannya kekuasaan pemerintah, baik dalam sistem politik formal maupun informal.

Di dalam demokrasi, pluralitas identitas itu merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Di dalamnya ada identitas politik (berupa spektrum idiologi), identitas keagamaan, identitas kesukuan, identitas rasial, dan lain-lain. 

Demokrasi bisa diilustrasikan semacam sel yang ada pada makhluk hidup, di mana sel yang kecil merupakan pluralitas di dalam demokrasi yang berada di dalam sel yang besar, yakni ruang publik demokratis.

Fakta keberagaman identitas di dalam demokrasi tersebut dapat diterima dengan dua alasan, pertama adalah, praktik politik yang dijalankannya harus mempromosikan demokrasi, dan kedua, dalam kegiatan politiknya harus berkomitmen terhadap aturan main demokratis. 

Dengan kata lain, konfrontasi politik secara demokratis atas berbagai identitas politik merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri. Subjek demokrasi harus mengidentifikasi subjek demokrasi yang lain yang memiliki identitas politik yang berbeda sebagai lawan dan bukan musuh (Laclau dan Mouffee menyebutnya demokrasi agonistik, atau demokrasi radikal-plural).

Antara “politik identitas” dan “identitas politik” kerap kali dianggap memiliki arti yang sama, sehingga kita kadang kala kesulitan melihat perbedaannya. Di sini akan dicoba melakukan pembedaan dari kedua hal tersebut, walaupun tetap terbuka untuk didiskusikan. 

Pertama adalah politik identitas, yakni merujuk pada aktifitas politik dalam sistem demokrasi yang menggunakan identitas tertentu (misalnya identitas keagamaan, suku, etnis, dan ras) sebagai komoditas politik semata, demi menjalankan dan memuluskan misi-misi politisnya.

Hal ini tentu tidak ada jaminan akan komitmen terhadap aturan main demokratis, karena berbagai peristiwa dalam kehidupan poltik kita telah memberi fakta bahwa kadang kala “mempercundangi” demokrasi itu sendiri. Di sini demokrasi tidak dianggap bernilai di dalam dirinya sendiri, demokrasi hanya dipandang secara instrumentalistik, memandangnya sekadar sebagai jalan memuluskan kepentingannya.

Kedua adalah identitas politik, yakni merujuk pada orientasi politik individu/kelompok berdasarkan keyakinannya terhadap berbagai macam entitas politik demokratik yang ia transformasikan di dalam demokrasi dengan aturan main demokratis. 

Keyakinannya terhadap entitas politik tersebut secara langsung mengharuskan untuk melakukan praktik politik demokratik. Dalam hal ini bisa saja itu adalah partai politik atau ideologi politik.

Perbedaan yang fundamental di antara keduanya adalah mengenai “identifikasi diri” di dalam demokrasi, yakni identifikasi diri sebagai Citizenship Politics atau kewarganegaraan politik. 

Di dalam pengertian yang pertama, yakni politik identitas, kecenderungan yang kerap kali terjadi adalah mereka tidak mengidentifikasi diri mereka dan kelompok mereka sebagai Citizenship Politics, melainkan pada kenyataanya sebagai warga agama, warga suku, warga ras, yang tentunya di dalam demokrasi hal tersebut tidak dapat diterima karena cenderung ekslusif, tetapi bukan berarti menyarankan untuk melepaskan secara total semua identitasnya.

Yang menjadi poinnya adalah di dalam demokrasi kita bertemu pada satu tujuan utama, yakni public virtue atau kepentingan publik. 

Jika embel-embel identitas ekslusif dan bahkan dogmatik tersebut dibawa dalam demokrasi untuk dijadikan kebijakan publik tertentu, tentunya tidak dapat diterima karena sifatnya hanya merupakan keinginan segelintir orang saja, sedangkan di dalam demokrasi yang ditekankan adalah public virtue.

Di dalam pengertian kedua, yakni identitas politik, berbagai macam identitas politik tersebut bertarung secara demokratik, tanpa embel-embel primordialisme. Jika dikatakan sebelumnya kalau identitas politik itu sebagai keyakinan terhadap entitas politik demokratik, maka secara etis laku politiknya berada dalam aturan main demokratis. 

Dalam pengertian ini diandaikan bahwa pelaku politiknya telah, dan paham mengenai identifikasi diri sebagai Citizenship Politics, dengan demikian dapat berkomitmen terhadap demokrasi tanpa mengeksploitasi identitas tertentu. Di sini gagasan dan argumentasi menjadi senjata utama dalam pertarungan.

Berbagai macam identitas politik tersebut memosisikan diri secara setara di dalam diskursus, dan melakukan reasoning terhadap apa yang dijustifikasi. 

Mereka berada pada posisi demokrasi yang deliberatif dengan mengedepankan rasionalitas argumentasi. Apa yang dijustifikasi haruslah diterima, dan untuk diterima, yang dijustifikasi harus kepentingan publik.

Kepentingan publik atau public virtue menjadi dasar orientasi bersama dari berbagai identitas di dalam demokrasi, yang kemudian diaktualisasikan di dalam tindakan politik yang nyata. Berbagai macam identitas tersebut bertemu di dalam kepentingan publik, dan tidak menjadikan demokrasi sebagai sarana untuk menyisipkan kepentingan ekslusif identitas tertentu.

Dengan demikian, menjawab pertanyaan di awal mengenai posisi politik identitas di dalam demokrasi serta upaya mempertemukannya adalah bahwa, posisi politik identitas di dalam demokrasi harus diletakkan pada posisi demokrasi yang diskursif, yakni menekankan pada gagasan dan argumentasi tanpa mengeksploitasi identitas tertentu sebagai komoditas politik. 

Dengan kata lain, berbagai macam identitas yang bertarung di dalam demokrasi itu adalah sebagai fakta, dan dalam demokrasi itu absah selagi berada pada “rel demokratik”.

Dan untuk mempertemukan berbagai macam identitas di dalam demokrasi tersebut, semua harus bisa mengidentifikasi diri sebagai Citizenship Politics, atau kewarganegaraan politik. Sehingga orientasinya menjadi jelas, yakni public virtue atau kepentingan publik. 

Apabila salah mengidentifikasikan diri, misalnya sebagai warga agama, maka kepentingan-kepentingan agama tersebut diupayakan agar menjadi keputusan politik dan kebijakan publik, yang itu tidak bersesuaian di dalam demokrasi karena bersifat eksklusif dan dogmatik. Eksklusif dalam artian terbatas hanya pada segelintir orang, yakni warga agama tertentu, dan dogmatik dalam artian merupakan keyakinan religius.