Menjelang akhir tahun 2018, kita bisa mengambil salah satu kejadian sosial yang menyita perhatian. Yakni, Peristiwa pertemuan Alumni 212. Dikatakan alumni, karena claim peserta aksi adalah orang-rang yang ikut serta dalam aksi massa pada tanggal 2 Desember 2016. Aksi serupa diperingati (diulang) pada 2 Desember 2017. Kemudian diselenggarakan lagi pada tahun 2018.

Lokasi aksi massa masih bertempat di sekitaran Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat. Panjangnya aksi massa, mulai dari Monas sampai Jalan R. Soeroso, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu kelebihan dari aksi tersebut adalah massa aksi paling damai, bersih dan tidak berupaka mengkudeta penguasa.

Kita bisa perkirakan, seandainya peserta aksi adalah aktifis dengan jumlah massa yang sama. Bisa saja kejadian reformasi terulang. Pemerintah patut bersyukur kepada peserta aksi dan reuni 212. Karena peserta tidak menggunakan kekuatan massanya untuk menggulingkan kekuasaan. Kalau niatannya adalah kudeta politik. Maka, kita tidak perlu menyelenggarakan pemilu untuk pemilih Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, muncul pertanyaan, apakah agenda reuni Alumni 212 merupakan kegiatan politik? Jika, politik diartikan sebagai alat memperjuangkan sesuatu. Maka, reuni tersebut adalah politik. Terlebih, munculnya Prabowo beserta para pendukung memperkuat asumsi tersebut. Meskipun banyak yang menolak. Namun, reuni 212 adalah bagian dari partisipasi politik.

Mengawal Pemilu Jurdil

Dengan menggunakan dalih konstitusi bahwa keadulatan berada di tangan rakyat dan diatur melalui undang-undang (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Maka, peserta aksi 212 juga memiliki kedaulatan. Dia berdaulat untuk memilih dan dipilih melalui mekanisme legal bernama pemilu.

Pemilu sesuai Pasal 22E UUD NRI 1945 yang diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah ruang bagi pemilih untuk memastikan wakil rakyat, daerah, Presiden dan Wakil Presiden adalah pemimpin yang jujur dan adil. Sebagaimana asas pemilu menyebutnya dengan kata jurdil.

Demi menjamin keinginan pemilu yang jujur. Juga memastikan pemilu yang adil. Maka, pemilih harus mengawasi setiap gerakan penyelenggara dan peserta pemilu. Apalagi, tingkat kebosanan pada janji-janji politik sudah memuncak. Sehingga perlu partisipasi aktif dalam menyeleksi dari awal calon-calon wakil rakyat.

Jika alumni 212 adalah bagian dari aksi massa yang aktif. Maka, patut mendapatkan apresiasi. Karena, jumlah dan persatuan massanya cukup memberi mamfaat bagi demokrasi. Hal ini memang baru sebatas tawaran. Itupun dengan syarat para alumni mau berpartisipasi aktif dalam pemilu. kata lainnya adalah partisipasi politik.

Partisipasi politik dalam bentuk pemantauan pemilu telah dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil. Keluarga peserta aksi 212 bisa belajar pemantauan kepada Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang telah memantau sejak tahun 1996. Atau meminta arahan dari Jaringan Pendidikan Untuk Rakyat (JPPR) yang fokus pada pendidikan pemilih sejak tahun 1997.

Untuk mempelajari dokumen pemilu dan partisipasi masyarakat. Anggota 212 bisa belajar ke Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Lembaga yang dipimpin oleh Titi Anggraini memiliki literatur (bahan bacaan) yang cukup lengkap. Bahkan, anggota 212 tidak perlu membeli semua buku. Cukup diunduh dan dibaca selama melakukan pemantauan pemilu.

212 Memantau

Bayangkan saja, apabila jumlah massa, meskipun masih jadi perdebatan, turut berpartisipasi aktif dalam pemilu. Maka, partisipasi politiknya dapat dipastikan membantu suksesi pemilu. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal, alumni 212 dengan sebaran jejaringnya mendaftar untuk memantau pemilu ke Badan Pengawas Pemilu. Mulai dari Bawaslu RI sampai ke Basewaslu kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilu.

Pendaftaran itu sangat penting. Demi memperlihatkan bahwa partisipasi politik alumni 212 bergerak kearah positif. Selain itu, pendaftaran ini membutikan bahwa alumni 212 mendukung Undang-Undang Pemilu. Juga membantu Bawaslu untuk memenuhi slogan ‘awasi pemilu, tegakkan keadilan pemilu’.

Dengan pendaftaran untuk memantau, alumni 212 bisa menerima pembekalan dan pengetahuan juga kerjasama dengan pengawas pemilu semua tingkatan. Dengan begitu, alumni 212 bukan hanya menjadi komentator di sosial media. Tetapi, ikut mengawasi pemilu, bersama-sama dengan pengawas.

Keuntungannya, setiap alumni 212 memenuhi panggilan jiwa untuk menegakkan hukum pemilu. memberantas berita bohong. Mengamati peserta pemilu. Kalau perlu, melaporkan pelanggaran pemilu dengan bukti dan pengetahuan yang ada. Nah, mamfaat ini juga menjamin bahwa pemilu jujur dan adil terlaksana.

Di lain sisi, apabila alumni 212 tidak percaya dengan calon anggota legislatif, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau partai politik tertentu. Dengan semangat keikhlasan dan perjuangan menegakkan kebenaran. Menumpas penebar janji dengan mendidik pemilih. Maka, program pendidikan politik bisa dipertimbangkan.

Apabila setiap alumni menyampaikan arti penting memilih. Mampu menjelaskan apa-apa yang dilarang dalam pemilu kepada pemilih. Membangun komitmen bersama untuk menyiapkan kontrak politik, antara pemilih dengan yang akan dipilih. Maka, harapan partisipasi pemilih tinggi bisa tercapai.

Bukan hanya itu, gerakan alumni 212 mendidik pemilih adalah program partisipasi pemilu percontohan. Dunia akan belajar, bagaimana alumni 212 mendidik rakyat. Membangun semangat turut berpartisipasi aktif memantau pemilu. sehingga, sindiran dibalas dengan kerja nyata. Ingat, seleksi awal calon pemimpin bangsa berasal di bilik suara. Bila pemilih mampu memilih dengan pertimbangan mendalam. Bukan tidak mungkin, para wakil rakyat adalah pilihan terbaik dari periode sebelumnya.