Hampir seluruh negara di dunia dalam beberapa bulan terakhir menghadapi kesulitan karena terbebani pandemi COVID-19. Permasalahan ini dirasakan oleh berbagai negara dengan berbagai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, mulai dari otoritarian hingga demokrasi. 

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya pandemi COVID-19 pada akhirnya berpengaruh terhadap bagaimana negara hadir di tengah masyarakatnya. Dalam situasi dan kondisi yang serba baru dan menuntut penyesuaian, negara kemudian diharuskan untuk mengambil dan/atau tidak mengambil kebijakan publik tertentu untuk dapat mengatasi permasalahan dan akibat dari pandemi. 

Termasuk dengan bagaimana negara demokrasi yang harus mengambil kebijakan darurat, sekalipun itu berpotensi mengganggu nilai demokrasi itu sendiri. Kondisi tersebut diperparah dengan memburuknya ekonomi dan keamanan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Freedom House, 27 persen responden mengatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh negara merupakan salah satu dari tiga masalah yang paling terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Negara juga menggunakan pandemi sebagai pembenaran untuk mengambil tindakan khusus di luar apa yang diperlukan dengan dalih melindungi kesehatan masyarakat. 

Kekuatan darurat ini kemudian dimanfaatkan untuk mencampuri sistem peradilan, memberlakukan pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warga negara hingga lawan politik, dan merusak fungsi dan mekanisme legislatif yang krusial. 

Sementara itu, menurut International Center for Non-Profit Law, lebih dari 80 negara tercatat memberlakukan status darurat nasional. Kebijakan represif yang diambil antara lain larangan keluar rumah, denda bagi pelanggaran, pengawasan ketat, dan penguatan wewenang eksekutif yang dinilai menjadi indikator paling dapat terlihat dan dirasakan. Sehingga wajar kemudian bilamana dikatakan oleh Harari bahwa pandemi COVID-19 dapat menjadi preseden bagi lahirnya otoritarianisme baru.

Artikel ini akan secara lebih spesifik membahas bagaimana negara demokrasi, salah satunya Australia, mengambil langkah dalam menghadapi tantangan demokrasi dalam pandemi COVID-19. Sebagai negara demokrasi, Australia dapat dikatakan cukup baik dalam mengangani dan menghambat laju pertambahan kasus COVID-19 di negaranya. 

Bahkan pada 1 November 2020 silam, tercatat tidak ada pertambahan kasus baru dalam lima bulan terakhir. Untuk dapat mencapai titik tersebut, Australia mengadopsi pendekatan lockdown dan pengujian proaktif serta pelacakan untuk menahan laju penyebaran virus. 

Victoria, salah satu negara bagian di mana 90% kematian akibat COVID-19 di Australia terjadi, memberlakukan beberapa aturan tinggal di rumah dan jam malam yang paling ketat di dunia.

Demokrasi pada dasarnya terdiri dari beberapa nilai (values) sebagaimana dikemukakan oleh Henry B. Mayo. Nilai tersebut diantaranya ialah: (1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, (3) menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, (4) membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, (5) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan (6) menjamin tegaknya keadilan.

Dalam konteks Australia yang merupakan negara federal parlementer, proses perumusan dan penentuan kebijakan menjadi tantangan tersendiri. Koordinasi antar pemerintah pusat dan negara bagian tidak mudah dilakukan. Terlebih perbedaan PM Scott Morrison yang seorang politisi Partai Liberal dengan beberapa Premier negara bagian yang berasal dari Partai Buruh menjadi faktor politis. 

Dalam wacana kebijakan pendidikan misalnya, PM Morrison bersama pemerintah federal menginginkan agar sekolah tetap dibuka agar orang tua yang bekerja di sektor strategis, tetap bisa beraktivitas. Namun, Premier Victoria, Daniel Andrews, memutuskan untuk meliburkan sekolah lebih dini.

Meskipun demikian, dalam cakupan kebijakan yang lebih makro dan komprehensif, koordinasi antara pemerintah federal dengan negara bagian dapat dikatakan cukup berjalan dengan baik. PM Morrison menggelar pertemuan kabinet nasional yang berisi para menteri dalam jajaran kabinetnya ditambah seluruh premier. Pertemuan dilakukan secara teratur untuk mengkoordinasi kebijakan yang harus dilakukan di tingkat federal maupun di tingkat negara bagian. 

Salah satu langkah progresif yang dilakukan oleh Australia adalah menyertakan kelompok profesional di bidang kesehatan untuk memberikan masukan apa yang harus dilakukan pemerintah. Para pakar di bidang kesehatan ini bergabung dalam komite yang disebut Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC).

Apa yang dilakukan oleh Australia dalam kerangka negara demokrasi sejatinya dapat diakui cukup baik. Ketika muncul wacana bangkitnya otoritarianisme sebagai akibat dari desakan penanganan pandemi, sistem politik yang terlihat dari serangkaian proses formulasi kebijakan masih berjalan sebagaimana mestinya. 

Pelibatan kalangan profesional kesehatan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Australia patut diapresisasi karena menunjukkan contoh kasus yang baik dalam kerangka kebijakan publik di negara demokrasi. 

Sekilas membandingan dengan negara-negara demokrasi lain yang bertransformasi ke arah otoritarianisme melalui pendekatan yang satu arah dan tertutup, Australia justru masih membuka ruang bagi keterlibatan unsur lain di luar elite politik dalam memberikan input kebijakan.

Sekalipun dalam praktiknya, kebijakan yang ditempuh Australia adalah dengan menerapkan lockdown yang mana prinsipnya adalah pembatasan ruang gerak bagi aktivitas sosial. Dalam kerangka nilai demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Mayo pada bagian sebelumnya, pembatasan-pembatasan sosial yang demikian memang bersinggungan dan bertolak belakang dengan nilai yang diterapkan demokrasi. 

Namun, di sisi lain perumusan kebijakan dan penyelesaian yang dilakukan secara melembaga melalui mekanisme yang konstitusional juga masih diterapkan dalam konteks Australia hari ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Australia layak menjadi contoh negara demokrasi yang berhasil menjamin keterlibatan berbagai unsur di luar elite politik dalam rangka menerapkan kebijakan darurat untuk menekan laju penyebaran COVID-19.

Daftar Referensi

Mayo, Henry B. (1960). An Introduction to Democratic Theory. New York: Oxford University Press. Hlm: 218.

ABC. (2020). Mengapa Australia Berhasil Menekan Laju Penyebaran Virus Corona?. Diakses melalui https://www.tempo.co/abc/5493/mengapa-australia-berhasil-menekan-laju-penyebaran-virus-corona pada 18 November 2020 pukul 08.03 WIB.

BBC. (2020). Australia Records Zero COVID-19 Cases for the First Time in Five Months. Diakses melalui https://www.bbc.com/news/world-australia-54768038 pada 18 November 2020 pukul 05.39 WIB.

Harari, Yuval Noah. (2020). The World After Coronavirus. Diakses melalui https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75 pada 18 November 2020 pukul 07.31 WIB.

Ramadhan. (2020). Pandemi COVID-19 dan Wajah Otoritarianisme di Seluruh Penjuru Dunia. Diakses melalui https://asumsi.co/post/pandemi-covid-19-dan-wajah-otoritarianisme-di-seluruh-penjuru-dunia pada 17 November 2020 pukul 22.03 WIB.

Repucci, Sarah dan Amy Slipowitz. (2020). Democracy Under Lockdown. Diakses melalui https://freedomhouse.org/report/special-report/2020/democracy-under-lockdown pada 17 November 2020 pukul 21.53 WIB.