Aturan memakai masker yang diatur melalui Perwal atau Pergub dan sejenisnya di berbagai daerah sebenarnya sangat baik. Terlebih, trend kasus Covid-19 cenderung meningkat.

Tapi sayangnya, aturan itu masih berlaku tebang pilih. Alih-alih menjadi perangkat aturan yang dipatuhi, bisa-bisa masyarakat jadi antipati alias tidak peduli.

Kekecewaan tebang pilih itu setidaknya terlontar dari curhatan si Mamang, penjual durian di Pasar Lama-Kota Serang. Aturan hukum itu, kata Mamang, anyep, seperti durian masuk angin jika ditujukan kepada orang-orang besar, tapi garang kepada orang-orang kecil.

Melihat ocehan si Mamang, saya jadi ingat ucapan teman yang kuliah di Fakultas Hukum. Kata dia, semua orang sama di mata hukum. Hanya saja, pepatah itu enak didengar, tapi tidak untuk praktik penegakannya. Nyatanya, seperti pepatah klise, hukum masih tumpul ke atas, dan tajam ke bawah.

Jadi begini, si Mamang tadi hendak memprotes soal tindakan petugas Satpol PP yang belum lama ini dilihatnya. Pangkalnya, dari kejadian penegakan aturan memakai masker kepada kawannya.

Kata si Mamang, gegara tidak menggunakan masker, kawannya disuruh push up dan menyanyi sambil berjoget di muka umum. Meski terkesan lucu, si Mamang mengaku agak kesal.

Menurut si Mamang, apa tidak ada cara lain yang lebih bersahabat. Toh, aturan itu masih sebatas sosialisasi, seperti yang tertera pada spanduk yang dibawa-bawa si petugas Satpol PP untuk background sesi pengambilan foto. Jikapun benar sudah berlaku, kenapa ada penggede-penggede seperti aparat pemerintahan, tokoh-tokoh ormas, dan lainnya yang tidak memakai masker dan berkerumun, tapi tidak mendapatkan tindakan apa-apa. “Ini kan enggak adil,” cetus si Mamang kesal.

“Apa karena teman saya orang kecil? Jadi langsung dihukum. Apa enggak ada pengertian sedikit? Memangnya dia sudah tahu ada aturan pakai masker. Apa enggak cukup dikasih tahu dulu, terus suruh pakai masker, kan kelar urusan. Wong enggak jauh dari situ juga ada penjual masker yang enggak laku-laku,” cerocos si Mamang yang lagi memuncak kekesalannya.

Ya…, ya, ya… Saya hanya bisa manggut-manggut dan menghentikan makan durian yang sebenarnya enak banget. Omongan si Mamang ada benarnya juga. Lagi pula, banyak berita menyebut peraturan penggunaan masker yang diatur Perwal memang baru tahap sosialisasi.

Untuk memastikan ucapan si Mamang, saya coba mengambil gawai dan langsung membuka aplikasi Facebook. Bukan untuk posting foto durian yang bikin murka orang-orang yang melihatnya, tapi mengecek informasi yang bikin kesal si Mamang tadi.

Dan, benar aja. Tak butuh lama, saya menemukan jawaban kekesalan itu. Pada sebuah postingan akun resmi Facebook milik Pemerintah Daerah di wilayah Banten, banyak ditemui kepala daerah dan pejabatnya berkerumun. Sambil senyum-senyum tebar pesona, si pejabat penuh percaya diri melambaikan tangannya, dadah-dadah.

Bahkan tampak santai pejabat itu berbincang dengan tokoh-tokoh yang hadir, tapi juga tidak menggunakan masker. Sementara, petugas Satpol PP dan aparat keamanan lainnya, yang lengkap dengan seragam kebesarannya, juga datang sebagai bagian acara (kerumunan) itu. Bukan untuk melakukan penindakan seperti yang dilakukan kepada kawannya si Mamang penjual durian.

Saya tidak hendak mempersoalkan postingan foto itu. Buka pula mencari-cari celah kesalahan petugas atau aparat pemerintahan kita yang budiman. Toh, sudah menjadi tugas pejabat pemerintah, Satpol PP, dan perangkat penegak aturan lainnya dalam menjalankan tugasnya.

Bukankah penegakan aturan hukum memang sudah sepatutnya dijalankan sesuai aturan yang berlaku? Sepakat-tidak sepakat, kita telah mengaminkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Juga Pergub atau Perwal yang jadi dasar kewajiban menggunakan masker di masa pandemi. Jadi, reward dan punishment sudah menjadi konsekuensi logisnya.

Tapi jangan sensi juga, jika si Mamang memprotes perbedaan perlakuan perkara penegakan hukum. Apalagi, pelanggaran jelas terlihat, bahkan berlapis-lapis. Selain tidak menggunakan masker, ditambah berkerumun tanpa mengindahkan protokol kesehatan seperti “jaga jarak”, yang kerap digembar-gemborkan Satgas Covid-19. 

Terlebih, itu dilakukan orang yang dianggap besar yang punya wewenang, jabatan, sampai orang-orang ternama yang dipandang sebagai tokoh dan punya pengaruh besar pada organisasi massa.

Belum lagi, kita coba bandingkan dengan berbagai kejadian yang tampak kasat mata. Sebut saja, hari saat para kandidat calon kepala daerah Pilkada 2020 mendaftarkan diri ke KPU. Siapa yang tidak tahu, kalau itu adalah kerumunan massa tanpa protokol kesehatan Covid-19. Padahal mereka sudah dilarang juga oleh aturan khusus pada PKPU yang tidak memperbolehkan bikin konvoi atau kerumunan massa saat pendaftaran.

Tapi lagi-lagi, karena ada orang berpangkat dengan status sosial mentereng dan berpengaruh pada organisasi massa, Pak Satpol PP dan penegak hukum yang diberi mandat, hanya berpangku tangan dan berlaku permisif.

Menghukum orang yang tidak memakai masker, bisa jadi persoalan sepele. Toh warga “kecil” dan biasa yang dihukum tadi, tidak akan menyoal lebih lanjut. Apalagi sampai membuat gerakan secara sporadis sampai menduduki kantor Satpol PP atau Puspemkot.

Tapi, tebang pilih dalam penegakan aturan dengan membeda-bedakan status sosial atau golongan inilah, yang menjadi pangkal persoalan besar. Hukum masih tebang pilih: tumpul pada orang besar, dan tajam ke orang kecil. Ia seperti bara dalam sekam yang mungkin saja bisa menjadi bom waktu.

Coba simak saja beberapa komentar yang menanggapi postingan akun Facebook resmi pemerintah yang saya sebutkan di atas. Begini salah satu komentarnya, “Seharusnya tidak perlu dihukum seperti itu. Sebagai pejabat daerah harus mengayomi masyarakatnya, seharusnya diperingati lebih dahulu, dibagikan masker, tunjukan rasa kemanusiaan.” Ada juga, warga yang menyebut penghukuman itu sebagai ironi dan diskriminatif.

Kalau sudah begitu, apa masalah yang semestinya bisa diselesaikan dengan dialog harus dibuat melebar? Jangan salahkan juga, warga yang mulanya enggan mengomentari perkara-perkara hukum yang tebang pilih, pun jadi ikut beringasan. Alih-alih mengajak masyarakat sadar hukum dan ikut berpartisipasi, bisa-bisa menjadi antipati dan tidak peduli.

Tapi apalah daya suara orang-orang kecil. Paling juga bisa menggerutu di warung kopi. Sama halnya dengan orang-orang yang menggerutu karena durian yang dibeli mahal-mahal, ternyata rasanya anyep tanpa rasa begitu sampai di rumah. Padahal saat di lapak durian, si penjual bilang dijamin manis legit.

Maka, sebelum pulang dari lapak si Mamang, saya bilang; “kalau durian yang saya bawa pulang anyep, maka aturan hukum juga sama anyepnya”. Jadi, si Mamang durian harus bisa perlakukan pembeli durian dengan sama baiknya, tanpa pandang bulu, baik kenal atau tidak kenal. Karena pulang membawa durian anyep, itu lebih problematik perkaranya daripada urusan aturan penggunaan masker.

Oiya Mang, kata berita di banyak media, PSBB berlaku lagi lho. Tapi kok, kerumunan tetap saja masih ramai yah. Ah sudahlah, tetap jaga jarak saja dan jangan lupa pakai masker, biar enggak kena push-up (Satgas) Covid-19.