Fenomena kebakaran hutan dan/atau lahan (karhutla) di Indonesia sudah tidak menjadi hal yang tabu. Sebagian besar kasus karhutla yang terjadi bahkan terbukti bukan merupakan kebakaran alamiah akibat naiknya suhu permukaan bumi sebagai implikasi dari pemanasan global atau musim kemarau yang berkepanjangan, melainkan karena faktor kesengajaan manusia.

Karhutla seringkali terjadi akibat aktivitas pembukaan lahan atau area bekas hutan untuk ditanami komoditas perkebunan lain seperti kelapa sawit. Pembukaan lahan dilakukan dengan metode pembakaran. Sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah terkait peningkatan komoditas kelapa sawit, pengalihfungsian hutan sebagai perkebunan kelapa sawit semakin meningkat dan menyebabkan jumlah hutan di Indonesia semakin berkurang.

Metode pembakaran hutan dan/atau lahan oleh sebagian besar petani dianggap sebagai metode land preparation yang paling mudah dan murah. Hal ini juga merupakan kearifan lokal yang diyakini dapat meningkatkan keremajaan dan kesuburan tanah dan terus dilestarikan oleh masyarakat adat di beberapa wilayah.

Namun, pembakaran hutan dan/atau lahan pada akhirnya menimbulkan permasalahan lain, yakni polusi asap. Karena faktor pergerakan angin dan cuaca, polusi asap tersebut sampai ke wilayah negara-negara tetangga dan menimbulkan berbagai implikasi dan kerugian bagi semua pihak.

Permasalahan polusi asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara menjadi bencana periodik yang selalu terulang sejak tahun 1980. ASEAN sebagai organisasi kerjasama fungsional di kawasan telah melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan permasalahan polusi asap lintas batas tersebut. Salah satunya dengan memprakarsai ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).

AATHP merupakan kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam menuntaskan permasalahan polusi asap lintas batas (Transboundary Haze Pollution) yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. AATHP muncul sebagai bentuk ketidakpuasan negara-negara anggota ASEAN terhadap penuntasan permasalahan asap lintas batas yang terus terjadi setiap tahunnya.

Secara keseluruhan, AATHP berisi upaya-upaya untuk menuntaskan permasalahan polusi asap dengan cara mengadakan pertukaran informasi dan merespon laporan karhutla serta mengambil langkah-langkah hukum yang tegas guna mengatasi permasalahan tersebut agar tidak kembali terulang. AATHP berlaku bagi setiap negara yang telah meratifikasinya dan memberikan sanksi hukum tanpa mengikat.

Mengacu pada definisi yang tertera dalam AATHPyang dimaksud dengan polusi asap lintas batas (Transboundary Haze Pollution) adalah polusi asap yang mulanya mencemari sebagian atau seluruh wilayah dibawah yuridiksi nasional suatu negara anggota yang kemudian menyebar sampai ke wilayah dibawah yuridiksi nasional negara anggota lain.

Selain berimplikasi pada berbagai penyakit infeksi pernafasan dan kerusakan lingkungan, polusi asap lintas batas juga menimbulkan berbagai kerugian seperti berkurangnya efisiensi aktivitas masyarakat, terhambatnya produktivitas, terganggunya jalur transportasi sampai pada ketegangan hubungan dengan negara-negara tetangga yang terkena imbas dari polusi tersebut.

Sementara itu, dampak jangka panjang seperti yang disebutkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui akun twitter resminya @infoBMKG, diantaranya: kerusakan ekosistem, kepunahan flora dan fauna, kegundulan hutan yang akan menimbulkan banjir dan tanah longsor, serta kekeringan ekstreem akibat berkurangnya cadangan air dalam tanah.

Sejak ditandatangani oleh kesepuluh negara anggota ASEAN pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia, AATHP mulai secara resmi diberlakukan oleh negara anggota ASEAN yang meratifikasi perjanjian tersebut. Pada tanggal 16 September 2014, Indonesia secara resmi meratifikasi AATHP dan menjadi negara terakhir yang meratifikasi perjanjian tersebut.

Ketidaksefahaman para pemangku kepentingan dalam memandang untung dan rugi ratifikasi AATHP terindikasi sebagai penyebab utama terhambatnya proses ratifikasi AATHP oleh Indonesia. Kementerian Pertanian misalnya, menganggap bahwa pengharmonisasian AATHP dengan peraturan dan/atau perundangan yang berlaku di Indonesia terkait karhutla yang menjadi pemicu polusi asap lintas batas akan sulit dilakukan.

Kementerian Kehutanan sebelum bergabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan bahwa hampir seluruh pasal-pasal yang tertuang dalam AATHP terkait penanganan karhutla sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.

Pendirian ASEAN Coordinating Centre for Transboudary Haze Pollution Control yang kantor pusatnya direncanakan akan dibangun di Indonesia, menurut Kementerian Kehutanan juga akan membuka peluang campur tangan asing dalam penuntasan kasus karhutla di Indonesia.

Sementara itu, Komisi VII DPR RI menganggap bahwa AATHP hanya akan sampai pada permasalahan penyebaran polusi asap lintas batas dan tidak akan mampu untuk menuntaskan keseluruhan permasalahan hutan dan/atau lahan di Indonesia, misalnya permasalahan illegal logging yang seringkali dilakukan oleh perusahaan asal Malaysia dan Singapura di wilayah hutan Indonesia.

Meski telah diratifikasi melalui UU No. 24 Tahun 2014penuntasan polusi asap lintas batas dan karhutla di Indonesia sampai hari ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi seluruh pemangku kepentingan. World Resources Institute mencatat setidaknya 44 persen kasus karhutla di Indonesia terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Riau.

Pada tanggal 22 Maret 2017, Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Menteri Kesehatan RI, Gubernur Kalimantan Tengah dan DPD Provinsi Kalimantan Tengah digugat oleh masyarakat Palangkaraya atas tindakan melawan hukum dalam kasus karhutla. Presiden Joko Widodo dianggap gagal dalam memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.

Menjelang pembukaan Asian Games pada bulan Agustus 2018, kualitas udara di Palembang sempat mengkhawatirkan. Terhitung Februari sampai Oktober 2018, penuntasan kasus karhutla yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan telah menghabiskan dana APBN hampir 1 Triliun Rupiah. Dana ini terutama digunakan untuk penyediaan alat berat seperti helikopter, pesawat dan teknik modifikasi cuaca.

Di Riau, sejak Januari sampai November 2018 luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 5.776,46 hektare. Dalam kurun waktu satu tahun, sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus karhutla. Bagi masyarakat Pekanbaru, polusi asap bahkan dianggap sebagai bencana yang paling ditakuti.

Tantangan pengimplementasian AATHP di Indonesia tidak hanya terletak pada penguatan koordinasi antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah serta penegakan hukum pidana dan perdata terhadap pelanggaran peraturan dan/atau perundangan terkait karhutla, tetapi juga pada persoalan keterbatasan kewenangan ASEAN sebagai organisasi yang menaungi kerjasama regional tersebut.