Buku ini dibagi menjadi 5 bagian, bagian pertama menceritakan tentang sejarah singkat 2 kerajaan besar di Indonesia yang sukses dengan memanfaatkan jalur maritim sebagai jalur perdagangan, yaitu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Bagian kedua, membahas mengenai arsitektur geopolitik Indo-Pasifik Abad ke-21.

Bagian ketiga membahas mengenai kebijakan Jalur Sutra Maritim (JSM) dari China, dan penawaran menggiurkan yang diberikan untuk Indonesia. Hal yang melatarbelakangi China untuk membuka kembali JSM adalah untuk mengamankan jalur ekonominya, salah satunya jalur minyak dari Timur Tengah ke China (60% kebutuhan China adalah minyak). 

Dan berkawan dengan negara-negara yang dilalui JSM agar mereka tidak berprasangka negatif pada usaha China. Oleh karena itu, perjanjian ekonomi China ke arah pembangunan ekonomi domestik negara tetangga untuk kepentingan ekonomi China sendiri. Selain itu, ada kejenuhan di pasar domestik China, AS dan Eropa, sehingga China perlu ekspansi pasar.

Hal yang ditawarkan China melalui kebijakan JSM kepada negara-negara yang dilalui JSM abad ke-21, termasuk Indonesia, menurut Liu Cigui ada 4 langkah. Yaitu, pertama pembangunan konektifitas laut yang lebih baik. Kedua, membangun kerja sama ekonomi dan industri kelautan yang makin erat. Ketiga, membangun kerja sama di bidang keamanan maritim.

Keempat, memperluas kerja sama dalam budaya laut. Lalu, penawaran khusus yang ditawarkan pada Indonesia adalah pembiayaan proyek infrastruktur hingga sekitar 90% dari kebutuhan biayanya, selain itu China secara terbuka menawarkan konvergensi antara JSM dan Poros Maritim Dunia (PMD).

Bagian keempat, membahas mengenai Poros Maritim Dunia (PMD). PMD mempunyai arti berbeda menurut beberapa peneliti, dari semua arti tersebut dalam memaknai PMD tim penulis mengartikan PMD sebagai jalur pelayaran maritim. Sehingga Indonesia mempunyai visi untuk menguasai jalur pelayaran maritim dunia. 

Yaitu sejumlah jalur pelayaran penting (yang sudah ada maupun yang akan dibuka) yang melewati perairan Indonesia. Tujuan PMD di pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih fokus pada pembangunan aspek maritim, karena masih banyak fungsi maritim yang belum digali. 

Kebijakan maritim yang harus dibuat Indonesia perlu mencerminkan kedaulatan Indonesia, namun tidak menimbulkan ketegangan baru di kawasan. Kebijakan tersebut juga harus tertuang analisis mengenai masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. PMD dapat diposisikan menjadi visi (atau ends) geopolitik Indonesia dalam menghadapi persaingan politik internasional di kawasan Indo-Pasifik.

Visi geopolitik ini akan memandu pemerintah dalam menetapkan kebijakan luar negeri dan pertahanannya, juga memandu pembangunan postur militer, perencanaan sistem perdagangan, industri internasional, dan perencanaan strategi diplomasi yang efektif.

Untuk mencapai visi geopolitik, kata kunci yang bisa digunakan adalah penyusunan dan penggunaan. Dengan kata lain, dibutuhkan strategi untuk menerjemahkan alat apa yang akan digunakan dalam mencapai kepentingan nasional. Pada era konvensional, alat tersebut antara lain politik (diplomasi), ekonomi, militer, informasi, hukum, keuangan, dan intelijen.

5 pilar yang diangkat oleh tim penulis sesuai dengan isi pidato Presiden Joko Widodo, yaitu budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim. Dalam 5 pilar tersebut hal penting yang perlu diperhatikan untuk menjadi PMD adalah revolusi mental untuk menjadi bangsa besar.

Lalu pembangunan infrastruktur sarana pelabuhan dan mengembangkannya menjadi deepsea port atau global transshipment port. Dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya beraspek maritim (seperti perikanan dan pertambangan) bagi kepentingan nasional. 

Perlu dikaji rute-rute pelayaran yang ideal untuk mendistribusikan kebutuhan transportasi domestik. Dalam diplomasi maritim jika diurutkan dari prioritas yang paling tinggi, maka perlu mengedepankan kepentingan nasional Indonesia, kepentingan daerah Indonesia, kepentingan dalam ASEAN, dan terakhir kepentingan kekuatan-kekuatan besar.

Bagian kelima, membahas mengenai sinergi antara JSM dengan konsep PMD. Tawaran kerja sama China untuk membantu pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia yang ada dalam konsep JSM harus dimanfaatkan untuk membangun fasilitas infrastruktur laut yang berorientasi ke luar Jawa.

Indonesia juga harus mampu memanfaatkan JSM untuk kepentingan mempromosikan produk Indonesia, dengan mempertimbangkan investasi asing yang disalurkan dalam zona ekonomi spesialnya. Meski demikian tawaran kerja sama dari China perlu dipertimbangkan matang-matang terhadap dampaknya bagi posisi strategis maritim Indonesia dan peranan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Melemahnya kerja sama ASEAN akan memberikan celah negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Jepang, China, dan lainnya untuk mengintervensi kebebasan negara-negara Asia Tenggara.

Konsekuensi dari kebijakan yang ditawarkan, dalam jangka waktu pendek Indonesia akan diuntungkan dengan pembangunan infrastruktur yang kuat. Namun, untuk jangka waktu panjang, dikhawatirkan Indonesia akan berada di bawah dominasi China, akibat banjirnya barang-barang China yang menggunakan infrastruktur tersebut, dan dijual dengan harga murah sehingga mematikan produksi dalam negeri. 

Untuk itu, perlu adanya perombakan birokrasi, pemberantasan korupsi, dan memperbaiki iklim bisnis di Indonesia. Selain itu, peran paradiplomasi dan perusahaan transnasional dapat dimanfaatkan dalam melakukan pembangunan yang belum terdukung oleh pendanaan dari pemerintah pusat.

Kelebihan yang ditawarkan oleh buku ini adalah sebagai berikut:

  • tim penulis menyarankan pada pemerintah untuk menjadikan strategi PMD lebih spesifik sesuai dengan aparatur pelaksanaannya
  • kajian yang disajikan dapat menjadi bahan menarik yang dapat dikaji lagi oleh peneliti yang tertarik pada kajian China dengan kebijakan JSM-nya
  • adanya pembahasan mengenai strategi yang perlu disiapkan oleh Indonesia, dapat menjadi masukan untuk kebijakan terkait kebijakan PMD

Kekurangan:

  • beberapa kali ada kesalahan tulis seperti di halaman 202 yang seharusnya ditulis Poros Maritim Dunia, namun ditulis Poros Mandiri Dunia. Dan yang seharusnya ditulis Jalur Sutra Maritim, namun ditulis Jalur Sutra Mandiri
  • beberapa kali pembahasan yang sudah dibahas diulang, meskipun mungkin bertujuan untuk mengingatkan pembaca akan masalah yang diangkat, namun hal yang terus diulang juga menjadi membosankan. Seperti di halaman 204 dan 205, pembahasan mengenai peran diplomasi Indonesia di ASEAN.

Kecocokan buku

Buku ini cocok untuk orang yang tertarik membahas geopolitik Asia Timur khususnya China dengan kebijakan JSM-nya dan pengaruhnya di Asia Tenggara. Buku ini kurang cocok untuk orang yang mencari tahu detail mengenai sejarah kerajaan yang pernah berjaya di Indonesia dan mereka yang tidak tertarik dengan geopolitik Asia Timur, khususnya kebijakan JSM dari China dan dampaknya di Asia Tenggara khususnya Indonesia.

 

Judul buku: Arungi Samudra Bersama Sang Naga

Penulis: Untung Suropati, Yohanes Sulaiman, Ian Montratama

Tahun terbit: Agustus 2016

Penerbit: Elex Media Komputindo

Halaman: 232

No.ISBN: 9786020291468