Perubahan terus saja berlangsung, bahkan untuk perubahan yang tidak dikehendaki sebagian orang. Sejarawan mencatat dunia terbentuk dari berbagai rangkaian peristiwa yang panjang dan masih akan berlangsung. 

Menilik perubahan sosial dan politik yang ada, sudilah kita mengatakan era ini cukup buruk. Tentu saja, karena kita tidak hidup dua kali yang bisa membandingkan era saat ini dan dahulu.

Sejarawan kemudian memaparkan kekejaman era perperangan, keketinggalan era zaman peradaban, bahkan kesengsaraan yang digambarkan begitu menyakitkan. Seperti tercatat peristiwa berdarah yang dikenal dengan Holocaust, pembantaian oleh Partai Nazi di Jerman yang dimulai pada tahun 1933 berakhir pada tahun 1945, dipimpin oleh Adolf Hitler. 

Selama periode itu, diperkirakan ada sekitar 11 juta orang meninggal karena dibunuh dan disiksa. Pembunuhan tersebut terjadi di seluruh negara Jerman dan wilayah yang menjadi jajahan negara itu. Tidak hanya itu, kekejian juga terjadi di lain tempat.

Pembantaian yang ada di China disebut-sebut sebagai gerakan Revolusi Kebudayaan, dicetuskan oleh pemimpin komunis China, Mao Zedong, yang berhasil merenggut jutaan nyawa. Walau jumlah pasti dari korban tewas masih menjadi perdebatan hingga sekarang. 

Baca Juga: Media dan Arogansi Kekuasaan

Andrew Walder dan Su Yang menyumbang analisis lebih rinci yang menyatakan bahwa jumlah korban tewas antara 750.000 dan 1,5 juta jiwa. Namun, dua penulis asal Inggris memperkirakan jika total korban tewas dalam peristiwa berdarah itu setidaknya mencapai 3 juta jiwa.

Sejarah sangat mempengaruhi pola pikir yang sedang kita bangun hingga kini, pernyataan ini bukan tanpa alasan, kenyataannya kita menakuti pola pemerintahan komunis, dan sebagian rakyat Indonesia menilai buruk gerakan komunis dan menganggap tabu untuk membahasnya, maka keadaan yang kita temui saat ini, banyak rakyat yang lebih memilih untuk menutup diri dengan sejarah pahit dunia.

Menutup diri terhadap sejarah pahit manisnya perjalanan perjuangan dunia ini berdampak pada pola berpikir dan tindakan yang dimiliki rakyat Indonesia. Seolah-olah kepahitan yang saat ini kita hadapi belum pernah terjadi sebelumya, menjadikan semua pelayan masyarakat yang ada mengambil tanggung jawab yang penuh dengan ketidakpuasan masyarakat.

Dalam skala besar, hal ini juga terjadi pada sebuah negara. Dalam pembentukan sebuah negara juga tidak terlepas dari rangkaian sejarah panjang, dan kecenderungan negara untuk tidak memperkirakan hal-hal terburuk yang akan terjadi. Terjadi koalisi antarnegara yang dianggap menguntungkan, tentunya.

Sejak awal gerakan pembantaian, perubahan dan gerakan lainnya tidak terlepas dari mencapai tujuan, maka dibutuhkan peran politik didalamnya. Sebenarnya sejak awal pembentukan peradaban sudah tertanam berbagai arogansi politik didalamnya, sehingga terjadi pertikaian semacam pelengseran kekuasaan politik. 

Hingga saat ini, sejarahwan hanya dapat memperkirakan rangkaian sejarah peradaban yang ada, tidak ada yang dapat memastikan tujuan utama para penguasa pada masa itu. Para sejarahwan cenderung memperkirakan berdasarkan sebab akibat yang ada, dan hal itu tidak salah maupun tidak benar. 

Karena pada kenyataannya hanya pemikiran pribadi tersebutlah yang dengan jelas mengetahui kepentingan apa yang hendak dituju saat itu hingga mengakibatkan perubahan yang saat ini kita rasakan.

Ketika saya mengatakan tujuan utama dunia ini adalah 'Perdamaian,' maka, saya pastikan saya tidak salah. Permasalahannya saat ini, adalah perbedaan definisi 'damai' itu sendiri. 

Definisi damai menurut elit politik tentu tidak sama dengan definisi damai menurut rakyat biasa. Berdasarkan KBBI Damai berarti aman: tenteram; tenang. Dalam kenyataanya, setiap manusia membutuhkan subjektivitasnya untuk menentukan suatu keadaan dinyatakan damai atau tidak damai.

Baca Juga: Jerat-Jerat Korupsi Politik dan Kekuasaan

Perbedaan sederhana untuk mendefinisikan makna damai menuntun kita pada stratifikasi pemikiran. Dampak sederhana dari stratifikasi pemikiran tersebut adalah pertikaian pendapat dengan berlandaskan mewujudkan perdamaian.

Hingga saat ini, kita mengenal 'Hukum Rimba,' yang dengan sederhana menyatakan pemahaman, 'Siapa yang kuat dia yang kuasa' dan yang hari ini kita saksikan bersama, para elite terus berusaha mengumpulkan kekuatan dengan menggarap stratifikasi pemikiran yang ada demi memegang kekuasaan, arogansi politik memenuhi dunia ini. Alih-alih mewujudkan perdamaian, arogansi politik sama sekali tidak mengenal damai yang sesungguhnya. 

***

Biarkan saya merenung dan sedikit berharap sejenak, mungkinkah sejak awal penciptaan, kekeliruan peradaban sengaja dibiarkan terjadi? Jika kekuasaan sepenting itu, lalu manusia yang seperti apa yang pantas menyandang gelar kekuasaan. 

Bila dampak keuntungan senikmat itu, lantas mana sumber keuntungan yang paling baik. Bolehkah setiap diri melebur definisi damai untuk mencapai perdamaian sesungguhnya? 

Bolehkah saya berharap, generasi selanjutnya bisa duduk bersama tanpa kekerasan, tanpa gusur menggusur karena perbedaan warna kulit, tanpa tembak menembak karena perbedaan prinsip.

Bolehkah saya berharap, generasi selanjutnya bisa bermain bersama tanpa menanyakan jenis agama dan jenis sukunya. Bolehkan saya berharap, pada generasi selanjutnya berhenti meminta simpati, berhenti menggarap kekuatan yang digarap secara ilegal, hanya karena kegilaan terhadap kekuasaan.

Bilang saja boleh, setidaknya saya punya kesempatan untuk sekedar berharap. Apabila kita jumpa dilain waktu, mari kita lebur definis damai agar semua merasakan kenyamanan, bukan hanya untuk mereka para penggila kekuasaan.

Baca Juga: Drama Perebutan Kekuasaan DKI 2