Setelah kerusuhan 21-22 Mei silam, banyak orang kini memberi apresiasi kepada Prabowo. Dari politik jalanan yang mengundang prahara, kini dia berubah pikiran dan mengambil jalan konstitusional.

Tetapi, mohon maaf, I beg to differ. Jangan cepat-cepat memberi apresiasi kepada Prabowo. Tahan dulu sedikit. Tuntutan Prabowo yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), lewat tim hukum BPN 02, tidak masuk akal dan mengandung ancaman tersembunyi.

Dia tidak mengajukan sengketa lewat revisi penghitungan angka menang-kalah. Strategi mereka bukan di situ, sebab mereka memang tidak memiliki bukti suara yang memadai untuk membalik hasil resmi KPU. Pada esensinya, Prabowo ingin melakukan delegitimasi pemilu, sebuah proses panjang yang oleh sebagian besar rakyat Indonesia disambut dengan antusias dan sukacita.

Tujuannya jelas. Kalau pemilu secara keseluruhan dianggap tidak sah, maka pemenangnya pun (Jokowi dan Ma’ruf Amin) harus dinyatakan tidak sah. Dengan begitu, tanpa meminta pemilu ulang, Prabowo berharap bahwa dia dan Sandi Uno yang akan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Saya tidak tahu apa yang ada di benak Prabowo dan tim hukum yang mendampinginya. Tetapi, menurut saya, tuntutan tersebut lebih merupakan sebuah fiksi, atau lebih tepat: sebuah delusi yang berbahaya.

Karena itu, kita berharap, sembilan hakim di MK tetap berkepala dingin dan menolak delusi semacam itu. Dengan segala kelemahannya yang masih perlu diperbaiki di masa mendatang, Pemilu 2019 adalah sebuah cerita sukses bagi demokrasi Indonesia—pers luar negeri menyebutnya the biggest and most complex single-day free and fair elections in the world

Jika MK memutuskan demikian dan mementahkan tuntutan Prabowo, maka case closed. Di situlah ujungnya Pemilu 2019. Prabowo dan timnya boleh menolak, tetapi keputusan MK akan tetap berlaku dan Paslon Jokowi-Amin akan dilantik pada 20 Oktober nanti.

Pertanyaan kita kemudian: akankah Prabowo menerima finality seperti itu?

Secara politik, kita kembali lagi ke persoalan semula, we are back to square one. Apakah mantan Danjen Kopassus itu meradang, dan kemudian membuka kemungkinan bagi sebuah prahara lagi, seperti yang terjadi pada 21-22 Mei yang lalu?

Karena itu, seperti saya katakan di atas, kita jangan terlalu cepat memberi apresiasi kepada Prabowo. Kita tunggu, apakah dia memang seorang kesatria dan patriot dalam perbuatan, bukan hanya dalam gembar-gembor yang sering dia lontarkan dalam orasinya selama ini.

Bagi saya, contoh yang dia berikan sejauh ini sangat meragukan. Dia impulsif, cepat marah, dan tidak sportif. Hal terakhir ini adalah elemen yang paling jelek buat seorang pemimpin. Dia tidak mau menerima kekalahan dengan besar hati—malah sebaliknya, dia kalap serta menuduh orang lain berbuat curang.

Itulah pada dasarnya yang terjadi pada 17 April malam, setelah penghitungan hasil pemilu berakhir lewat quick count. Dengan jarak perolehan suara yang begitu besar, walaupun belum diputuskan resmi oleh KPU, pada malam itu, Prabowo seharusnya berpidato dengan elegan dan memberi selamat kepada Jokowi. Tetapi yang dia lakukan justru sebaliknya.

Singkatnya, kelemahan pada karakter Prabowo bertemu dengan situasi politik yang memang menegangkan: sebuah kombinasi eksplosif yang pada ujungnya, lebih sebulan kemudian, berakhir dengan sebuah prahara selama dua hari di pusat ibu kota kita.

Saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa dua hari kelam tersebut adalah catatan buruk demokrasi kita. Demokrasi Indonesia memang belum sempurna, tetapi kita terus berusaha meningkatkannya. Sejauh ini, hasilnya cukup membesarkan hati.

Catatan merah tersebut adalah catatan buat Prabowo: dia adalah tokoh politik terburuk yang muncul dalam sejarah Indonesia pasca-Orde Baru.

Tentu, dengan mengatakan semua itu, kita tidak perlu menutup pintu sama sekali pada the possibility of redemption, pada sebuah kemungkinan bahwa Prabowo menyadari kesalahannya dan berubah menjadi seorang kesatria dan patriot sungguhan.

Saya tahu, banyak teman saya yang sangat skeptis pada hal ini. Terus terang, saya sendiri juga begitu.

Namun, demi masa depan bersama, pintu semacam itu harus tetap terbuka. Kalau tidak salah ingat, dalam salah satu episode Game of Thrones yang baru saja berakhir, Tyrion Lannister sempat berkata kepada Jon Snow: you make peace with your enemies, not with your friends. Makna di balik kalimat ini sangat cocok buat kita renungkan dalam konteks politik sekarang.

Kita tidak perlu melihat dunia politik lewat cara pandang yang digunakan Prabowo. Karena itu, buat kita, serta buat mereka yang menaruh harapan pada demokrasi serta pada masa depan Indonesia, kemungkinan untuk berbuat baik harus tetap terbuka pada siapa saja, termasuk pada Prabowo.

Dalam kerangka itulah kita harus memberi nasihat kepada Paslon 02 itu untuk berbuat sesuatu yang konstruktif di ujung keputusan MK nanti. Kalau dia memang melakukannya, barulah apresiasi pantas kita berikan. Bukan begitu?