Tak dapat disangkal bahwa eksistensi milenial dalam kontestasi perpolitikan menjelang tahun politik 2019 ini sangat strategis. Masing-masing paslon, khususnya capres-cawapres yang bertarung pada Pilpres 2019 mendatang, berusaha menggaet dan mendulang suara kaum milenial yang menggiurkan ini. 

Terkesan strategis karena 85.000.000 dari total pemilih berasal dari kaum milenial yang berusia 17-35 tahun. Dengan rincian, 5.035.887 pemilih pemula (baru ikut pemilu pada 2019) dan 1.200.000 pemilih pemula usia 17 tahun pada 1 januari-17 April 2019 (Tempo/11-17/02/2019).

Mungkin cukup rasional jika data-data di atas dijadikan basis atau alasan yang adekuat untuk membaca gelagat para paslon yang mendadak menjadi milenial. Misalnya, drama makan bersama antara Sandiaga dan Nissa Sabyan pertengahan Januari lalu. 

Katanya, Nissa adalah magnet milenial yang bisa menyeret kaum muda lainnya. Apalagi Nissa juga merupakan sang penyanyi Deen Assalam yang sudah ditonton 200 juta kali di YouTube.

Atau Jokowi yang berusaha mendekati milenial dengan menyosialisasi keberhasilan inkumben. 

Cara ini juga jitu. Karena, menurut hasil survei yang diadakan oleh Lingkaran Survei Indonesia Denny J.A. pada Desember lalu, kinerja bagus dan nyata menjadi alasan utama generasi milenial memilih pemimpin.

Milenial dan Bahaya Apatisme Politik

Kata "milenial" pertama kali digunakan secara luas oleh dua sejarawan Amerika yang terkenal, yakni William Strauss dan Neil Howe dalam bukunya Milenial Rising: The Next Great Generation (2004). 

Mereka menciptakan istilah ini pada tahun 1987, di saat anak-anak yang lahir pada tahun 1982 masuk pra-sekolah dan pada saat itu juga media mulai menyebut mereka sebagai kelompok yang terhubung ke milenium saat lulus SMA pada tahun 2000.

Kemudian, pada Agustus 1993, artikel utama majalah Advertising Age mencetuskan istilah generasi Y untuk menggambarkan anak-anak yang masih berusia 11 tahun atau lebih muda serta remaja yang akan datang sepuluh tahun kemudian, yang didefenisikan sebagai kelompok yang berbeda dari generasi X.  

Mengenai penamaan milenial sebagai generasi Y, Horovitz pada tahun 2012 kepada Ad Age mengakui bahwa milenial adalah sebuah nama yang lebih baik dari Gen Y. Dan pada tahun 2014, Direktur Data Strategis di Ad Age mengatakan kepada NPR  bahwa Label Generasi Y adalah pengganti mutlak generasi X.

Namun, dalam konteks Indonesia, meskipun generasi milenial ini dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi baik, ada tendensi dekadensif bahwa para generasi milenial ini mempunyai sikap apatis terhadap politik. 

Apatisme politik milenial ini dapat dilihat dari hasil riset Pendiri Youth Laboratory Indonesia-suatu lembaga yang meneliti kaum milenial sejak 2019. Dalam penelitian ini, Muhammad Faisal mengatakan bahwa pemilih milenial atau generasi Y memiliki karakter yang unik dibandingkan dengan generasi X, yang lahir pada 1960-1980. 

Dia mencontohkan, kaum milenial cenderung apatis terhadap politik, tapi pandai mencari informasi, termasuk soal politik. Para milenial sebenarnya butuh fakta dan tak mau dipaksa untuk memilih kandidat tertentu.

Sikap apatisme politik milenial ini juga dipotret dari hasil riset IDN Research Institute. Dalam laporan bertajuk “Indonesia Milenial Report 2019”, hanya 23,4 persen pemilih milenial yang menyatakan suka mengikuti berita politik. 

Sigi itu diadakan dengan kerja sama Alvara Research Center terhadap 1.400 responden milenial pada 20 Agustus- 6 September 2018. Sepertinya milenial lebih berminat pada berita gaya hidup, film, teknologi, dan yang dianggap lebih penting bagi mereka (Tempo, 11-17/02/2019).

Menurut Hasanuddin, pendiri Alvara Research, kaum milenial cenderung menganggap politik hanya untuk mereka yang “old school” atau generasi tua. Mereka juga tak peduli terhadap proses politik yang terjadi di negeri ini.

Menyoal Apatisme Politik Milenial

Melihat karakteristik dari pelbagai data survei di atas,  jelas bahwa bangunan mental politis dan eksistensi strategis milenial dalam konstetasi politik tidak berimbang.

Inflasitas milenial dalam diskursus perpolitikan bangsa ini sama sekali tidak didukung oleh sikap politik milenial yang matang dan adekuat. Ada bahaya bahwa milenial bakalan menjadi boneka politis para paslon yang berintensi semata-mata untuk mendulang dukungan. 

Karena itu, milenial serentak menjadi massa yang memiliki suara politis tetapi tidak memahami politik yang sebenarnya. Padahal politik merupakan pusat aktivitas manusia, yang dengannya kesadaran tunggal bersentuhan dengan alam dunia dan kehidupan sosial dengan segala bentuknya (Carnoy, 1984;65).

Atau secara komprehensif, Aristoteles mengatakan bahwa politik merupakan sesuatu yang berkaitan secara langsung dengan semua aspek kehidupan sebuah polis atau negara kota. Sehingga, memperjuangkan esensi politik sama halnya dengan memperjuangkan kepentingan bersama atau bonum commune.

Karena itu, sikap apatisme politik yang mewabah milenial tidak dapat dibenarkan secara politis, apalagi menjelang pilpres pada 17 April mendatang. Adalah suatu kecelakaan, jika generasi yang diharapkan untuk menjadi tiang penyanggah utama politik bangsa ini justru mengalami disorientasi dan disposisi kronis-politis.

Sesungguhnya, generasi milenial yang diharapkan dalam konteks perpolitikan Indonesia sekarang ini adalah generasi yang tidak hanya adaptif dengan teknologi, melek digital, menyukai budaya pop, narsistik, dan individualistis, tetapi juga menjadi generasi-menyetir Gun-Gun Haryanto sebagai generasi yang cerdas, bebas, berintegritas, otonomitas, serta menjadikan inovasi sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Generasi milenial diharapkan menjadi garda terdepan untuk menangkal politik yang bergenre destruktif-agitatif serta jenis politik manipulatif lainnya.