Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama, suku, dan aliran kepercayaan. 

Dalam artikel ini, saya mencoba untuk membahas bagaimana kemajemukan itu ditandai dengan keanekaragaman agama dan setiap alirannya yang memiliki kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing- masing dan memiliki potensi konflik horizontal.

Keberagaman agama dan pemeluk agama di Indonesia menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Kenyataan ini menuntut adanya kesadaran dari setiap pemeluk agama untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara mereka. 

Kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak fundamental warga negara mengakomodir kebebasan beragama untuk beribadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Namun, hak atas kebebasan pendapat ini sering kali digunakan dalam melancarkan ujaran kebencian atau hate speech terhadap orang atau kelompok lainnya.

Maka dari itu, dibutuhkan suatu ide untuk menangkal dan membatasi persebaran ide-ide radikal yang dapat berpotensi menimbulkan kekacauan pada masyarakat.

Pancasila, Ide Utama Pluralisme Indonesia

Secara historis, Pancasila dibentuk melalui perdebatan-perdebatan sengit. Salah satu objek perdebatan ini adalah mengenai sila pertama. 

Beberapa tokoh founding father yang beraliran religius memandang bahwa pencantuman "kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk Islam" adalah sebuah keharusan. 

Namun, ide ini ditolak oleh founding father yang beraliran nasionalis. Penolakan ini bukan karena mereka anti terhadap agama, melainkan mereka peduli terhadap minoritas dan potensi diskriminasi apabila kalimat tersebut sampai disahkan.

Di sini kita melihat perbaikan dari sila pertama tersebut adalah sebuah manifestasi berhasilnya penyusunan dasar dan pedoman negara yang tidak memiliki unsur diskriminatif, sehingga dapat mengakomodir keberagaman di Indonesia, khususnya agama.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengafirmasi konsep ketuhanan seluruh agama yang ada di Indonesia. Secara khusus, pemahaman manusia tentang Tuhan sangat beragam. 

Namun, secara umum, Tuhan itu satu. Ungkapan terkenal yang menyiratkan hal ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hanna Dharma Mangrua (berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada pengabdian yang mendua; artinya, berbeda-beda jalan, namun sesungguhnya semua menuju pada Tuhan yang satu).

Kemudian Pancasila merupakan titik temu atau landasan filosofis bersama bangsa Indonesia dalam beragama. Dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa betapa bangsa Indonesia dengan berbagai cara menghayati agamanya. Ia mempunyai satu semagat religius yang sama, yaitu adanya pengakuan bersama terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan dalam kaitannya dengan negara, Pancasila berfungsi sebagai kontrak sosial dalam berbangsa. Artinya, persetujuan antara sesama warga negara tentang asas-asas negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Asas-asas ini berbeda dari nilai-nilai norma adat tradisional yang tidak tertulis. Dengan demikian, Pancasila merupakan kesepakatan bersama para the founding fathers dalam pembentukan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai ideologi terbuka dan rasional, Pancasila mempunyai sifat dinamis, tidak statis, menjadi relevan bagi masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, tidak mungkin Pancasila dibiarkan mendapat tafsiran sekali jadi untuk selamanya. Jadi perlu reinterpretasi dan rekontekstualisasi terhadap Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan model ideal pluralitas agama ala Indonesia. Pancasila adalah hasil perpaduan dari keberhasilan para bapak pendiri bangsa yang berpandangan toleran dan terbuka dalam beragama dan juga sebagai sebuah perwujudan dari nilai-nilai kearifan lokal, adat, dan budaya warisan nenek moyang. 

Maka semangat pluralitas adalah semangat utama yang berperan penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis bagi seluruh bangsa Indonesia dengan berbagai macam latar belakang agama dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi dan bermasyarakat.

Toleransi Pancasila yang Dinodai

Secara umum, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang beredar di media cetak maupun daring bahwa makna toleransi Pancasila telah beberapa kali ternodai. Sebut saja peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca lengsernya Orde Baru.

Dalam catatan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika melalui penelitian yang dilakukan Universitas Canberra, kejadian-kejadian intoleransi berupa pembakaran rumah ibadah, khususnya gereja, sampai saat ini telah mencapai angka 1000. 

Di era reformasi, saat B.J Habibie memimpin negara ini, tercatat skitar 162 pembakaran gereja. Angka tersebut kemudian naik sangat tinggi ketika justru yang memimpin Indonesia adalah seorang toleran bernama Abdurrahman Wahid. 

Pada saat Gus Dur memimpin, terdapat sekitar 360 kasus. Megawati dengan 160 kasus, dan kemudian naik drastis saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin selama sepuluh tahun.

Di masa pemerintahan Joko Widodo, terdapat pembakaran Vihara yang kasusnya sempat menggemparkan masyarakat Indonesia. Pembakaran ini terjadi di Tanjung Balai, Medan, Sumatra Utara. Pembakaran ini dipicu karena permasalahan etnis akibat salah paham yang terjadi di antara penduduk. 

Kesalahpahaman ini kemudian memicu amarah warga setempat dan berakhir dengan membakar 2 Vihara dan 5 Klenteng. Juga peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Semua kejadian itu merupakan bentuk dari penodaan Pancasila yang selama ini merangkul setiap perbedaan dan toleransi, khususnya antarumat beragama.

Apa yang bisa kita ambil dari rangkaian kejadian ini adalah dengan meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila secara utuh. Karena setiap sila yang tercantum dalam Pancasila memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Sehingga, pemahaman setiap butir-butir Pancasila secara filosofis tidak terpotong-potong dan tidak meninggalkan butir sila lainnya.

Misalnya, keterkaitan antara sila pertama dengan sila kedua. Dengan mengimani Tuhan sebagai entitas yang Esa, kita tentu tidak bisa meninggalkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan tidak terlepas dari hubungan manusia dengan manusia. 

Dengan demikian, hubungan baik dengan Tuhan sangat ditentukan oleh bagaimana manusia membangun hubungan baik dengan manusia lainnya. Sehingga, keterkaitan antara sila pertama dan sila kedua terjadi di sini. Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai implementasi dari keimanan kita terhadap “Ketuhanan yang Maha Esa”.