Di negeri yang penjahat dibiarkan hidup mewah, bicara benar salah dalam hidup adalah sebuah kemewahan. Kalau bandit bisa hidup tenang dengan saham bernilai triliunan, kenapa tetap omong kebenaran? Di negara yang benar, semua penjahat dihukum tanpa ampun. Bila tukang garong dibiarkan keliaran, berarti ada yang salah di tanah air semacam itu.

Separuh lebih penghuni RI adalah buruh. Segala macam kekuasaan yang mencopot hak pekerja untuk makmur, pasti kebijakan salah. Dan hanya dua jenis manusia yang mendukung buruh untuk tetap dijerat kemiskinan. Pertama, manusia yang tak punya empati pada jutaan kesengsaraan orang lain, termasuk bapak ibunya yang buruh tani. Kedua, ada motif non-perspektif di balik orang mendukung hukum sewenang-wenang.

Di tengah gelombang tangis buruh penolak Omnibus Law, muncul beberapa gelintir komite pemuda, aktivis mahasiswa, dan kader HMI malah bersikap sebaliknya. Kalau keputusan mendukung hukum arogan semata-mata kesimpulan pemahamannya memang berkata seperti itu, tak masalah. Itu hak orang untuk memiliki opini begitu. 

Tapi, kalau ternyata mendukung sesuatu karena digerakkan uang, materi, atau sikapnya adalah sebuah pesanan, bagaimana pertanggungjawaban intelektualnya?

Anak manusia dididik dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah, sebenarnya tujuannya hanya satu; supaya nalar cukup tajam untuk membedakan mana benar mana salah. Betapa konyol, saat otak sudah mampu memilah benar salah, ternyata pertimbangan intelektual dibunuh oleh faktor non-akademik. 

Apa itu? Bisa uang, bisa akses politik. Siapa dalangnya? Biasanya senior, atau alumni yang menjadi agen eksekutif untuk mengondisikan gelombang gerakan mahasiswa.

Ekonomi Indonesia sedang sulit, iya. Kita sedang dihantam pandemik yang menguras anggaran dan fokus kerja. Rupiah jatuh. Harga-harga mulai melambung tinggi. Semua orang menahan pengeluaran.

Orang tua di desa sedang susah kerja, pendapatan tergerus, uang yang dikirim untuk anak yang kuliah di kota, dikurangi. Uang saku mahasiswa menipis. Tapi apa iya itu cukup jadi alasan untuk melacurkan diri dan jadi aktivis pesanan?

Apakah tak punya cara lain menaikkan pendapatan selain jadi boneka senior? Atau jangan-jangan, kultur lacur gerakan sudah menjadi budaya yang menancap kuat dalam diri. Sehingga darah, urat, sistem pikir, tak bisa lepas dari menggonggong untuk dapat uang? 

Coba buka mata lebar-lebar. Mungkin pamanmu pekerja pabrik, teman SMA-mu SPG rokok, ibumu buruh kupas bawang. Kalau Omnibus Law disahkan dan jaminan pendapatan dihilangkan, bagaimana nasib jutaan buruh itu?

Coba dibaca lagi draft Omnibus Law RUU Cilaka. Setelah tahu isinya hanya melemparkan buruh jadi keset investor. Apa tak kasihan sehingga tega bersikap sebaliknya? Apalagi kalau sikap mendukung kepentingan investor adalah bukan didasarkan pemahaman, tapi memang dipesan dan dibayar untuk memecah opini dari bawah. Semua aktivis yang benar bergerak atas nama keadilan, bukan bayaran.

Dari beratus buku yang dibaca, puluhan forum diskusi diikuti, apa yang tersisa dari otak kader HMI pendukung Omnibus Law? Di mana konsistensi berpikir benar itu? Mengapa semua pengetahuan lenyap tatkala bertemu godaan uang? Serendah itukah harga diri dari anggota organisasi yang punya tujuan mulia ini? 

Ingat, HMI didirikan untuk mendidik manusia yang mengutamakan kepentingan nasional dan umat. Bukankah 150 juta buruh itu umat kita? Yang harus dibela dan bukannya perutmu sendiri?

Kamu kok sampai tega mengkhianati kepentingan buruh itu, kenapa? Bukankah usai lulus kuliah, kamu bakal jadi buruh? Senior bayar kamu berapa untuk jadi komprador? Patron mengucurkan dana berapa agar kamu jadi moncong buta pemerintah?

Jangan mengaku aktivis kalau doyan sikap pesanan. Lebih baik jujur. Kamu dapuk diri jadi buzzer rezim. Lebih fair, kesatria, dan apa adanya. Karang yang patah dihantam gelombang lebih baik ketimbang sampah terombang-ambing di samudra.

Ketika terlempar ke muka bumi dan hidup sebagai manusia, tugas kita adalah bukan menjadi kaya. Tapi terus-menerus menegakkan rasa adil di hati sesama. Untuk sementara jadi mahasiswa kere, tak masalah. Daripada rekening gendut, eh, didapat dari jadi demonstran bayaran. 

Siapa pun yang berteriak bukan didasarkan pertimbangan hati nurani, berarti orang semacam itu tak menghargai isi kepalanya sendiri.

Sebagai sesama kader HMI, yang dididik untuk hanya berpegang pada kebenaran intelektual, maka aktivis pesanan harus ditumpas. Di zaman dipenuhi pengkhianat seperti hari ini, jihad terbesar adalah berperang melawan agen kapitalis yang mendegradasi harga diri manusia jadi sekrup produksi. Di mana pun berada, aktivis bayaran harus diberantas. Demi kesejahteraan rakyat banyak, eksistensi mahasiswa semacam itu harus dihabisi.

Sebagai hamba Tuhan, tugas kader HMI bukan ikut-ikutan jadi milisi berangkat ke Irak atau Suriah. Cukup menjegal segala gerak aktivis yang mendapuk dirinya jadi hamba kekuasaan penindas. Tak penting akhirnya pertemanan retak. Yang jelas, benar dulu, baru berkawan. Tak ada kemuliaan dalam kerjasama kemunafikan. Catat orang sekitarmu, bila ada tanda-tanda ia mengkhianati kepentingan rakyat, maka habisi karier organisasinya.

Orang yang teriak dan bergerak hanya atas dasar uang, sampai kapan pun tak akan pernah peduli pada adil tidaknya kebijakan. Asal ditawari kucuran dana, manusia semacam itu pasti seperti anjing menjilat-jilat waktu disodori tulang. Orang yang nuraninya tak lagi terketuk melihat jutaan buruh tak bisa makmur, berarti denyut kemanusiaannya tak lagi aktif. Maka harus dikubur agar mengurangi barisan sampah peradaban.

Mari berani tegas. Jangankan menghadapi penjahat, ke toilet rumah sendiri di malam hari pun mengandung resiko. Terpeleset. 

Tetap yakin, bahwa setiap keputusan yang merugikan jutaan orang, itu pasti kebijakan salah kaprah. Bagi orang yang bernalar sehat, hal semacam itu tak mungkin didukung. Hanya orang yang setia pada pola pikir benar, yang konsisten menolak hukum busuk pencekik rakyat.