Memasuki 4 hari terakhir Bulan Ramadhan.

Di saat pusat perbelanjaan fashion sudah ramai diserbu para pencari baju lebaran. Di saat pusat toko kue lebaran juga berdesak-desakan. Di saat antrean pesanan parsel berjubel-jubel.

Saya mulai bertanya pada Suami,

“Yah, kemarin nuzulul qurannya sudah lewat, shalat lailatul qadarnya juga sudah 2 kali berjalan, lha kug mau menjelang peneropongan hilal Idul Fitri Bang Aldi Te- Ha-eRnya belum ada tanda-tanda kemunculannya?”

Ternyata pertanyaan guyon tapi serius saya ini, seketika membuat wajah suami jadi berubah mellow. Lalu dia menjawab,

“Gak tau Bu, ada THR atau enggak. Lawong beberapa bulan ini pemasukan sekolah minus terus. Gaji guru nombok. Wali murid banyak yang belum bayar SPP. Kalau dihitung ada lah 50 jutaan. Lha gimana lagi, sudah usaha disurati, tapi gak ada respon baik.”

Mendengar tanggapan dari suami saya itu, saya kembali menegaskan pertanyaan,

“Lhah berarti semua guru gak dapat, Yah? Mosok ya gak ada THR? Ayah to yang mengusahakan ada, kasihan. Ayo Pak Kepala Sekolah harus bisa usaha apa gitu.”

Sambil berlalu, Dia menjawab singkat,

“Ini juga baru dipikirkan bareng yayasan!”

***     

Contoh di atas merupakan satu dari beberapa lembaga pendidikan swasta yang mengalami kebingungan tentang pembiayaan THR tahun ini. Masih banyak lembaga lain yang juga diambang kekhawatiran tidak bisa memberikan THR pada guru-gurunya. Lebih dari itu, ada pula yang sudah sangat khawatir kalau-kalau tahun ini tidak mendapatkan peserta didik. Gimana sekolahannya? Masak iya ditutup?

Apalagi contoh di sekolah swasta suami saya itu saja, untuk pembiayaan honor guru tiap bulannya, yayasan sudah meminjam dana talangan. Biayanya juga tidak sedikit. Perkirakan saja jika tiap bulan sudah pinjam 5 juta, dan sekarang masa tomboknya sudah berjalan 6 bulan. Berapa hutang yang harus ditanggung lembaga ini? 

Apakah bijak jika kita menyalahkan kondisi yang terjadi sekarang? Tentunya tidak!

Dampak pandemi yang berjalan lebih dari setahun ini, semakin mambuat beberapa lembaga pendidikan semakin terpuruk. Sekolah-sekolah swasta yang belum berdiri tegak secara finansial harus berfikir keras menutup kekurangan pengeluaran operasional tiap bulannya.

Faktanya, pengurangan jumlah uang SPP tidak dibarengi dengan ketepatan wali murid dalam membayar. Padahal sekolah swasta sangat bergantung dari pemasukan uang tersebut. Gak mungkin kan, sekolahan disamakan pabrik, bisa memotong gaji atau yang lebih sadis lagi melakukan pemecatan karyawan. Masak sekolahan mau memPHK gurunya.

Ironis memang jika guru di sekolah swasta yang tiap bulannya sudah nrimo dengan minimnya gaji dan sekarang juga harus gigit jari tidak ada THR. Kondisi ini semakin memperpanjang masa prihatin

Meski datangnya wabah merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi, namun seharusnya tiap-tiap lembaga harus memahami betul mengenai manajemen resiko atau semacam penerapan program mitigasi bencana. Istilahnya ‘sedia payung sebelum hujan atau sedia dana talangan sebelum bencana datang. Lebih-lebih lagi, siapkan langkah antisipasi, untuk setiap perubahan.’

Coba sekolah-sekolah swasta itu bisa mengadopsi wacana tentang pengadaan dana abadi/endowment fund. Dana titipan dari berbagai sumber untuk dikelola dan diinvestasikan. Kemudian hasilnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keberlangsungan hidup lembaga. Banyak lembaga pendidikan besar di dunia yang bisa bertahan selama berpuluh-puluh tahun dengan memanfaatkan pengelolaan dana abadi ini.

Sebut saja, Al-Azhar di Mesir dengan sistem wakafnya, atau Harvard dan Oxford University di Amerika dengan sistem management company/endowment managementnya. Tak perlu lah saya utarakan jumlah nominalnya, yang pastinya besar, karena dengan adanya dana ini telah mampu menopang berbagai program beasiswa bagi mahasiswa dari seluruh dunia dan berbagai pembiayaan riset yang gak tanggung-tanggung.  

Kalau di Indonesia, secara lembaga pendidikan sudah diterapkan di berbagai kampus, seperti Universitas Indonesia (UI) dan Perguruan Tinggi (PT) Muhammadiyah. Sedangkan dua lembaga yang lain adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Sistem pengelolaan dana ini sangat bisa dicontoh oleh lembaga pendidikan manapun. Asalkan lembaga punya bekal kemampuan dalam menyisihkan keuntungan dari kelebihan dana yang ada yang selanjutnya dapat dikembangkan dengan berbagai bentuk investasi.

Jadi dalam benak saya, sekolah-sekolah swasta itu gak perlu pusing dan khawatir lagi soal pembiayaan dalam berbagai situasi. Karena sumber dananya sudah tidak bergantung lagi dari SPP siswa. Mungkin kedepannya, meskipun di masa paceklik sekalipun, sekolah-sekolah ini masih bisa tersenyum lebar dan berdiri tegak menjulang. Tidak hanya untuk membayarkan THR guru di setiap hari raya, tapi bisa juga meningkatkan kesejahteraan yang semakin layak dan membahagiakan. Toh, manfaatnya nanti bisa dirasakan semua pihak. Yang paling terlihat adalah semakin berkembangnya sumber daya manusianya dan meningkatnya mutu pendidikan.