Taman Nasional Kutai sebagai salah satu Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terluas di Kalimantan Timur menjadi soroton tersendiri dalam rana konservasi. Jika kembali pada sejarah dahulu, kawasan ini memang sangat menarik untuk dikaji. Taman Nasional Kutai (TNK) pada mulanya merupakan hutan persediaan yang disahkan berdasarkan surat keputusan (SK) pemerintah Belanda nomor: 3843/AZ/1934 dengan luasan pada awalnya sekitar 2 juta hektar (TNK, 2002).

Kawasan ini kemudian ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Kutai menjadi Suaka Margasatwa melalui SK Nomor: 80/22-ZB/1936 dengan luasan 306.000 hektar. Penetapan kawasan tersebut menjadi Taman Nasional yang diberi nama Taman Nasional Kutai (TNK) ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan No. 325/Kpts-II/1995 yang memiliki luasan 198.629 hektar.

Kawasan tersebut dibatasi oleh Sungai Sangatta di sebelah utara, sebelah selatan dibatasi kota Bontang dan HPH PT. Surya Hutani Jaya, dan sebelah barat dibatasi oleh ex HTI PT. Kiani Lestari dan HPH PT. Surya Hutani Jaya. Secara administrasi, TNK terletak di Kabupaten Kutai Timur dengan persentase 80%, Kabupaten Kutai Kartenagara sekitar 17.48%, dan Kota Bontang 2.52% (TNK, 2005). Seiring dengan kegiatan enclave di beberapa kawasan, luasan TNK sampai tahun 2016 hanya tersisa 192.709,55 ha.

Kawasan Taman Nasional Kutai memiliki tipe ekosistem yang paling komplit mulai dari dataran,  rawa, sungai dan pesisir dengan kekayaan flora dan fauna yang tidak bisa diragukan lagi. Sebelumnya berbagai riset mencatat tentang kekayaan yang dimiliki oleh Taman Nasional Kutai.

Dari segi fauna, terbukti 11 dari 13 jenis primata Borneo terdapat di kawasan ini, sementara dari segi flora terdapat sekitar 900 spesies yang sudah teridentifikasi. Dilihat dari segi habitat kawasan ini juga memiliki tipe yang bervariasi mulai dari hutan mangrove, hutan kerangas, hutan hujan dataran rendah, sampai habitat rawa.

Sejarah yang panjang akan selalu diwarnai dengan dinamika yang kompleks seperti itulah keadaan Taman Nasional Kutai hingga sekarang. Sejarah mencatat bahwa hutan yang rimbun dengan dengan status Taman Nasional seluas 200.000 ha kini menyusut menjadi 192.709,55. Kawasan yang berkurang seluas 7.290.45 ha tentunya membuat kita tidak hanya kehilangan lahan, tapi kita kehilangan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Bahkan lebih dari itu, kita juga kehilangan jasa lingkungan yang pernah diberikan oleh 7.290.45 ha itu. Kawasan ini mengalami kebakaran berulang kali, karena mengandung batu bara, dan akibat ulah manusia. Kebakaran dan perambahan hutan menyebabkan luas kawasan ini tidak lagi nyata seperti tersebut di atas.

Namun demikian bukan berarti kawasan TN Kutai sudah tidak menarik lagi, bahkan dengan kejadian tersebut, kawasan ini menjadi sangat menarik untuk dikaji terutama dari segi ekologi dan dinamika populasinya.

Permintaan Enclave dalam Skala Besar (Desakan yang Merambat)

Pembebasan Kawasan Taman Nasional Kutai menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang ditetapkan pada tahun 2013  berdasarkan SK Menhut No 554/Menhut-II/2013 seluas 7.816 Ha menjadi titik renung kompleksitas permasalahan status kawasan TNK. Pemerintah Kutai Timur sebenarnya mengusulkan enclave seluas 17.355 Ha, jumlah yang jauh lebih banyak daripada yang disetujui.

Berdasarkan analisis pada kedua angka ini, terlihat bahwa luasan yang dienclave tidak mencapai 50% dari yang diusulkan. Kenyataan ini tidak kemudian akan membuat kita merasa lega karena jumlah yang dienclave lebih kecil daripada yang diusulkan, tetapi akan menjadi tantangan baru karena setelah pengesahan pada tahun 2013 lalu, konflik dari berbagai pihak terus berdatangan.

Kawasan yang dilepas menjadi APL dari areal TNK hanya kawasan yang sudah menjadi pemukiman seperti Kecamatan Teluk Pandan, Sangkima dan Sangatta Selatan termasuk Bandara Sangkima. areal yang suah dibebaskan adalah areal yang dinilai sudah terlalu terbuka serta mengalami perubahan ekologi yang cukup jauh dari yang seharusnya (Kawasan konservsi).

Kecamatan Teluk Pandan sebagai contoh dasar dan mungkin seharusnya menjadi perenungan bagi pemerintah,maupun pengelolah TNK. Dinamika yang terjadi harusnya sudah jelas menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa tidak mungkin dalam suatu kawasan konservasi ada sebuah kecamatan, karena secara administrasi di areal ini proses pemerintahan sudah berjalan selayaknya daerah pemukiman lainnya (bukan lagi kawasan konservasi). Gambar. Peta Kawasan Taman Nasional Kutai

Pembebasan lahan (enclave) yang dilakukan di berbagai areal ternyata tidak cukup meredam konflik yang selama ini terjadi. Masyarakat yang tinggal (bermukim) di beberapa desa seperti Sangatta Selatan dan Sangkima Lama menganggap bahwa hal ini tidak sepenuhnya menjadi jawaban dari tuntutan mereka.

Hasil diskusi santai dengan beberapa warga di Desa Sangatta Selatan mengatakan bahwa tidak sepenuhnya areal Sangatta Selatan ini dienclave, dan tentunya kami yang bekerja sebagai petani (berkebun) merasa solusi yang diberikan TNK tidak tepat pada sasaran, karena beberapa areal belum dienclave  sehingga kami tidak bisa mencari nafkah di sana.

Hal yang sama juga ditemukan di Desa Sangkima Lama. Mereka mengklaim bahwa pihak TNK hanya membebaskan areal yang masuk di dalam rumah kami (hanya  areal yang ditempati rumah penduduk). Mereka menegaskan bahwa “Kami juga butuh makan, lalu dimana kami akan berladang jika yang dibebaskan hanya rumah kami, padahal kami harus menafkahi anak-anak kami.”

Gambar. Diskusi Santai Bersama Warga Desa Teluk Pandan

Berdasarkan informasi-informasi dari warga tersebut, kembali kita harus sadar bahwa kedepannya tuntutan enclave pasti akan disuarakan lagi oleh masyarakat dan tidak menutup kemungkinan akan dimandotori oleh pemerintah berdasarkan tuntutan masyarakat yang dianggap relevan dengan keadaan yang sebenarnya. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan beberapa hal dasar seperti:

  1. Kajian ulang tentang pemantapan kawasan Taman Nasional Kutai (tata batas dan zonasi).
  2. Mempertegas status kawasan dan dasar hukum serta sanksi kepada pihak yang melanggar.
  3. Melibatkan berbagai elemen masyarakat, pemerintahan, akademisi, serta semua pihak dalam pengelolaan kawasan TNK.
  4. Mempertegas komitmen pengelolaan kawasan khususnya di areal yang berdekatan dengan areal yang sudah dienclave
  5. Membuat posko penjagaan di spot-spot yang rawan perambahan (perladangan).

Hal-hal di atas merupakan saran mendasar dari penulis, tetapi tentunya dibutuhkan sistem pengelolaan yang lebih kolaboratif dan terintegrasi sehingga dapat meredam konflik dan tuntutan enclave di Taman Nasional Kutai karena warisan alam yang disebut Megebiodiversity ini akan terus dihimpit oleh konflik.

Jangan sampai kita terus kehilangan kawasan karena penulis kembali menegaskan bahwa kehilangan kawasan tidak hanya sekedar kehilangan lahan tetap segala kekayaan yang hidup di dalamnya juga hilang.