Meski diskusi seputar isu ini sudah berlangsung lama, pidato Wiranto sebagai Menko Polhukam beberapa waktu lalu kembali mencuatkan wacana seputar pembubaran sebuah organisasi. Dalam kasus terbaru, pemerintah akan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Apakah sebuah organisasi bisa dihukum bahkan dibubarkan karena ideologi dan tujuannya, bukan karena apa yang dilakukannya? Sebuah tindakan kriminal biasanya dihukum atas apa yang dilakukannya, misalnya melakukan perusakan harta benda, penyiksaan, pembunuhan dan perbuatan melawan hukum yang lain. Diskusi tentang hal itu tidak terlalu menarik karena sudah jelas tolak-ukurnya meski tidak jelas pelaksanaannya–banyak ormas anarkis dibiarkan.

Diskusi seputar mungkin tidaknya sebuah organisasi dihukum dan dibubarkan karena tujuan, cita-cita dan ideologinya lebih menarik.

Bisakah demokrasi menampung ideologi anti-demokrasi yang berniat membunuh demokrasi? Bisakan sebuah norma bersama menampung sebuah aliran yang tujuannya ingin membuabarkan norma yang menghidupinya selama ini? Bisakan hukum konstitusi mengakomodai satu faham yang ingin mengganti konstitusi itu sendiri? Bisakah ‘ideologi pembunuh’ tumbuh dirumah bersama tempat kita berteduh?

Ada yang menjawab: bisa. Selama dilakukan dengan jalan-jalan damai sesuai prinsip demokrasi. Paradoknya: membubarkan demokrasi dengan jalan demokratis. Di situlah dilema dan bahkan titik lemah demokrasi liberal bisa ditemui.

Kelemahan ini dengan jitu dimanfaarkan oleh para penentangnya. Bukan hanya HTI yang ingin melakukan itu. Dahulu partai Nasional Sosialis Jerman atau partai Nazi, atas nasihat dan pemikiran Carl Schmitt, melakukan pembubaran Republik Weimar dengan cara-cara demokrasi.

Kelompok ini biasanya memandang demokrasi konstitusional semata sebagai alat untuk mencapai satu tujuan tertentu, misalnya khalifah. Karena dianggap sebagai alat, ketika tujuan dicapai, alat itu bisa ditanggalkan. Atau ketika dianggap tidak efisien mencapai sebuah tujuan, misalnya kesejahteraan ekonomi dan pembangunan, alat demokrasi bisa diganti oleh, misalnya, otoritarianisme.

Saya berpandangan sebaliknya. Konstitusi mestinya membuat sebuah aturan: jika ada kelompok yang bukan hanya bertentangan tapi bahkan ingin mengganti konstitusi sebagai norma bersama, kelompok itu bisa dibubarkan, tapi hanya melalui proses uji hukum di pengadilan. Kita harus memandang demokrasi bukan semata alat, tetapi sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Dan karena itu kita tidak bisa menjadikannya sebagai sarana yang kelak dicampakkan.

Pengalaman sejarah manusia menunjukan bahwa dalam faham demokrasi kita bisa menemukan prinsip kesetaraan dan kebebasan. Ia adalah prasarat keberadaan kehidupan yang selama ini kita jalani.

Dalam perbincangan sepuatar isu ini, publik sering keliru untuk membedakan antara tujuan dan kebijakan penguasa dengan tujuan dan norma bersama (grand atau common norm dalam bentuk konstitusi). Pada yang pertama, sekeras apapun orang atau kelompok tertentu mengkritik, sebeda apapun organisasi memandang satu persoalan, tak ada hak penguasa dan hukum untuk membekukan atau membubarkan organisasi tersebut.

Bahkan organisasi berhak mempunyai pandangan dan usaha untuk menggantikan tujuan dan kebijakan penguasa. Itulah kenapa ada pemilu. Pemilu bertujuan agar terjadi perubahan tujuan dan kebijakan rejim.

Di Amerika lebih jelas contoh ini karena ada kejelasan ideologi. Jika sebuah kelompok ingin mengganti aturan dibolehkannya aborsi atau mengganti aturan pajak tinggi, pemerintah tidak berhak membekukan organisasi itu, karena ia hanya bertentangan dengan tujuan penguasa.

Tapi sepanjang bertentangan dengan norma bersama, norma itu harus mempertahankan diri dengan cara mengecilkan kemungkinan satu faham pembunuh untuk tumbuh. PKI di Indonesia dilarang atas dasar pemikiran itu. Dan hal tersebut merupakan mekanisme pertahan biasa saja.

Kecil kemungkinan negara manapun membiarkan tumbuh sebuah organisasi yang dari awal lantang menyuarakan untuk membubarkan negara itu dan menggantinya dengan yang lain, meski dilakukan dengan cara-cara damai. Selain alasan radikalisme dan terorisme, itulah alasan kenapa HTI dinyatakan ilegal dibanyak negara seperti Inggris, Jerman, Prancis, Tunisia, Jordania, Saudi Arabia.

Namun penting dicatat: karena terkait pengukuhan norma bersama, proses pelarangan sebuah organisasi hanya bisa ditempuh dengan jalur hukum. Artinya, yang membubarkan bukanlah pemerintah, tapi pengadilan.

Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan pemerintah menjadi lalim dan sewenang-wenang. Kalau tidak lewat pengadilan, pemerintah bisa saja membubarkan satu organiasi karena semata dianggap bertentangan dengan tujuan dirinya, bukan dengan tujuan dan norma bersama.

Jangan sampai dalih melindungi norma bersama menjadi alasan untuk melindungi tujuan penguasa. Tapi jangan pula ideologi pembunuh konstitusi berlindung nyaman dibalik dalih demokrasi. Dan karena itu saya memandang apa yang dilakukan pemerintah dengan mengajukan permohonan ke pengadilan sudah tepat. Wallahu a‘lam