Pertarungan pertama antar-pasangan calon presiden dan wakil presiden telah dilaksanakan. Sorak sorai dukungan beserta kritikan mengalir dari seluruh pelosok negeri untuk memberikan evaluasi pada materi maupun gesture dari pasangan calon. 

Hal ini tentu menjadi sesuatu yang wajar dan justru memperlihatkan kondisi demokrasi Indonesia yang berada dalam posisinya yang prima. Sebab demokrasi hanya bisa tumbuh dan berkembang dengan partisipasi aktif dari masyarakatnya.

Dari perdebatan tersebut, salah satu hal yang banyak mendapat sorotan publik adalah jawaban paslon dalam menanggapi pertanyaan paslon lain terkait konsep penegakan hukum. Hampir seluruh pakar politik dan pakar komunikasi politik meragukan solusi dari jawaban tersebut. 

“Silakan laporkan saja,” begitulah jawaban dari pertanyaan yang diutarakan dalam perdebatan dengan tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme tersebut.

Secara konseptual, laporan memang menjadi pemantik awal dari bekerjanya mekanisme penegakan hukum. Artinya, peran aktif masyarakat, melalui laporan, menjadi hal utama dalam proses ini. 

Namun pertanyaannya, apakah dalam proses penegakan hukum, laporan menjadi sesuatu yang siginifikan sehingga masing-masing pasangan calon mengandalkan jawaban tersebut dan mengesampingkan aspek lainnya? Dalam mencari keadilan, apakah ada jaminan jika laporan disampaikan oleh masyarakat, aparat penegak hukum akan bekerja secara maksimal dalam membantu proses penyelesaian masalah?

Bahkan dapat ditanyakan, untuk sekelas calon presiden, apakah wajar menggunakan jawaban yang bahkan orang awam pun mampu untuk menggunakan jawaban itu?

Selang beberapa hari setelah debat tersebut dilaksanakan, perhatian saya tertuju pada salah satu status WhatsApp teman saya yang menceritakan tentang kesulitan salah seorang korban penipuan yang berusaha melaporkan kasusnya.

Status tersebut menceritakan tentang kasus penipuan sewa-menyewa rumah yang dialami seseorang di wilayah Nusa Tenggara Barat, sedangkan lokasi rumah yang akan disewa berada di Jakarta. Sewa-menyewa yang dilakukan via situs jual beli online ini membuat korban mengalami kerugian yang menyentuh angka hingga Rp50 juta.

Usaha penyelesaian mulai diperjuangkan oleh korban dengan melaporkan kepada kepolisian setempat. Namun dengan alasan lokus kerugian berada di Jakarta, dengan terpaksa korban harus terbang dari rumahnya yang berada di Nusa Tenggara Barat ke Jakarta setelah sebelumnya meminta tolong kepada temannya yang tinggal di Jakarta untuk menyampaikan laporan tersebut dan kepolisian di Jakarta meminta korban untuk menyampaikan keterangannya secara langsung untuk tujuan kejelasan keterangan.

Setelah mendengar keterangan dari korban, pihak kepolisian mengatakan hal yang sebaliknya, yaitu “lokusnya berada di NTB, maka itu termasuk yurisdiksinya kepolisian NTB”. Sempat korban melapor ke Mabes Polri, namun pihak Mabes Polri mengatakan bahwa itu bukan wewenangnya karena yang ditangani oleh Mabes Polri minimal Rp2 miliar.

Akhirnya, tanpa membawa hasil apa-apa, korban kembali ke Nusa Tenggara Barat lewat jalur darat dan kembali melapor ke kepolisian di daerah korban tinggal, pihak kepolisian pun kembali mengatakan hal yang sama.

Cerita tersebut merupakan secuil kisah dari elegi penegakan hukum yang mungkin hingga saat ini, banyak perkara yang juga belum terang penyelesaian masalahnya. Dalam debat kemarin, para pegiat HAM, pemerhati hukum, praktisi, akademisi, serta publik pada umumnya ingin mendengar konsep reformasi hukum yang solutif yang keluar dan diperdebatkan oleh masing-masing calon.

Memang, baik itu “Indonesia Menang” ataupun “Indonesia Maju”, terlihat sama-sama menawarkan panorama keadilan yang diturunkan dalam program reformasi hukum, namun entah mengapa keduanya kurang maksimal dalam memberikan perhatian kepada struktur hukum sementara mereka sedang memperebutkan kursi tertinggi dari struktur tersebut.

Keduanya hanya berkutat pada wilayah pengawasan dan sekadar menaikkan gaji. Keduanya memang perlu, namun untuk masyarakat, keduanya tidaklah memberikan solusi yang cukup untuk mengatasi kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dengan realitas yang ditunjukkan.

Memang bisa dipahami bahwa Presiden menduduki kursi tertinggi dalam sebuah negara, dan menjadi kewajaran jika Presiden tidak mengurusi hal-hal teknis. 

Cara pandang Presiden adalah cara pandang yang lebih makro. Namun cara pandang yang dituangkan dalam bentuk visi yang abstrak tersebut hanya akan menjadi jasad tanpa jiwa jika problem yang ada di masyarakat tidak diakomodir penyelesaiannya. Sebab problematika di masyarakatlah yang menjadi ruh dari visi tersebut.

Kalaupun Presiden berpikir pada tingkat yang lebih luas, harusnya masing-masing calon mampu mengidentifikasi persoalan yang mucul di era modern. Misalnya, bagaimana globalisasi mampu membawa dampak pada transformasi bentuk kejahatan. Kejahatan yang sebelumnya hanya dilakukan dalam skup lokal, kini merambah pada skala yang lintas teritorial dan dilakukan dengan cara yang relatif modern.

Konsep serta teknis penegakan hukum tentu harus direformasi, khususnya pada wilayah struktur yang selalu berkutat pada permasalahan administrasi, sehingga hukum mampu mengejar ketertinggalan dari perkembangan jenis maupun bentuk kejahatan.

Soerjono Soekanto menyebutkan salah satu faktor efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh faktor penegak hukumnya. Jika penegak hukumnya mampu melihat persoalan hingga ke tahapan yang lebih abstrak dan mampu mengusahakan keadilan tanpa harus takut berbenturan dengan batas adminstrasi, tentu penegakan hukum akan mampu menyentuh teleologisnya yang sejati.

Namun biarlah. Debat sudah berlangsung, evaluasi harus terus diberikan supaya masing-masing pasangan mampu melihat secara jernih persoalan apa yang sedang dibahas, sehingga bisa jelas juga  visi dan misi yang akan dirangkai. Jangan sampai visi Presiden datang dari ruang hampa. Visi harus datang dari problem konkret dan kemudian diabstraksikan melalui tujuan jangka panjang yang kemudian diadu progresivitasnya.

Pertarungan yang mempertaruhkan masa depan Indonesia harus dimaksimalkan. Debat yang menjadi salah satu ajang kampanye haruslah melahirkan dukungan. Debat semestinya melahirkan kejelasan dan memberikan penerangan kepada mereka yang berada dalam ruang gelap yang isinya adalah pemilih yang golput, putus asa, dan apatis.

Maka dari itu, debat haruslah diisi oleh ide dan visi sehingga menarik keluar para pemilih yang berada dalam ruang gelap tersebut. Serangan yang dilancarkan pun haruslah menyasar dan bertujuan untuk menguji ide pasangan lain. Sehingga debat tersebut menjadi kampanye yang benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas. Tulisan ini diharapkan dapat menyumbang pada warna demokrasi Indonesia. Keterbatasan gagasan dalam tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan sedikit evaluasi kepada masing-masing pasangan calon serta memberikan pencerahan kepada siapapun yang belum menentukan pilihan.

Masih tersisa empat pertarungan serupa, namun masih banyak juga masyarakat yang belum menentukan pilihan. Di debat yang akan datang, diharapkan masing-masing calon dapat menampilkan sosok seorang pemimpin yang benar-benar mengetahui seluk-beluk permasalahan dan mampu mengkonsepsikan solusinya dari yang paling abstrak hingga mekanisme yang paling teknis. 

Ketika soal ini menjadi terang, harapannya adalah sosok tersebut mempunyai surplus legitimasi dan meminimalisir atau bahkan menghilangkan ruang gelap elektoral di Republik ini, sehingga demokrasi Indonesia pun mampu berjalan dan bertumbuh secara maksimal.