Fakta kejadian bencana ekologi yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan mendorong kita semua untuk mempertanyakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dalam menampung aspirasi masyarakat lebong terhadap keberadaan PT. Pertamina Geotermal Energi (PGE) yang berada di hulu sungai kotok.

Berdasarkan data informasi yang diperoleh oleh masyarakat, bahwa dampak banjir besar air kotok pada 23 November 2017 lalu mencapai 3,57 milyar. Kerusakan sawah pasca tanam pada bulan Januari hingga maret 2018 hampir 30 hektar. Kalau rata-rata minimum 1 hektar menghasilkan 4 ton gabah atau 2,5 ton beras maka kita sudah kehilangan 75 ton beras. Artinya sudah terjadi kerugian masyarakat sekitar 4,4 milyar dari dampak kejahatan lingkungan.

Selain kerugian ekonomi masyarakat dari aktivitas pengeboran PT.PGE tersebut, bencana itu sudah menghilangkan makam leluhur milik suku marga 8 yang bernama Bingin Kuning, disana terdapat makam bingin kuning yang sangat di hormati oleh masyarakat sebagai nenek moyang suku rejang. Akan tetapi kini telah rusak di terjang banjir, dan bahakan akan terjadi kehilangan identitas budaya yang akan berdampak terhadap pendidikan budaya kepada generasi penerus yang akan datang.

Dari fenomena kejadian ini, siapa yang bertanggung jawab? Hasil pertanian mata pencaharian masyarakat menurun, lahan pertanian rusak serta hilangnya identitas budaya suku marga 8 Bingin Kuning. Keresahan masyarakat menjadi cambuk bagi Pemerintah daerah lebong untuk memutuskan kebijakan pro rakyat kecil bukan kepada pengusaha asing yang telah seenaknya mengambil keuntungan sumberdaya alam di Tanah leluhur ini tanpa memikirkan dampak sosial yang akan terjadi.

Akan tetapi sampai saat ini, pemerintah masih lamban dalam mengambil keputusan menampung aspirasi masyarakat untuk segera cabut hak izin usaha Geotermal di hulu sungai air kotok. Dengan alasan berbagai pertimbangan dari berbagai pihak dan perlu adanya kajian mendalam Terlebih dahulu. Pertanyaannya ada apa dan kenapa? Sehingga bisa dikatakan adanya stagnan keputusan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi menyatakan bahwa kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001).

Selain itu dalam Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Artinya setiap Usaha wajib memperhatikan AMDAL agar tidak terjadinya konflik sosial, akan tetapi dokumen AMDAL yang ada pada PT.PGE perlu di pertanyakan keabsahannya apabila kita kaitkan dengan kejadian bencana ekologi yang menimpa masyarakat beberapa waktu yang lalu.

Fakta yang ada memperlihatkan bahwa deforestasi hutan dan degradasi hutan masih saja terus terjadi baik secara legal maupun ilegal. permasalahan perubahan iklim, emisi karbon dan deforentasi yang tidak terkendali menimbulkan masalahan sosial dan lingkungan. Masyarakat yang tinggal di disekitar semakin termarginalkan dan ketimpangan penguasaan lahan semakin terjadi.

Maka dari pada itu, peran pemerintah sangat penting untuk segera mengambil keputusan atas dasar apa yang dirasakan oleh masyarakat serta fenomena sosial yang terjadi untuk di jadikan bahan pertimbangan membuat keputusan. Karena masyarakat resah dengan kejadian bencana ekologi yang sering terjadi berulang-berulang dan takut akan terjadi bencana yang lebih besar lagi dari dampak aktivitas PT.PGE yang selama ini merugikan masyarakat.

Lebong adalah tanah yang subur dengan berbagai peninggalan identitas sejarah yang menjadi museum budaya bagi para generasi milenial untuk selalu mempertahankan nilai identitas budaya lebong. Maka masyarakat perlu berkolaborasi menjaga dan mempertahankan keutuhan alam di bumi swarang patang stumang untuk keberlanjutan hidup masyarakat.

Pembangunan infrastuktur dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan adalah solusi yang ideal untuk menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, karena dalam sebuah pembangunan di suatu daerah harus lah mempunyai ciri khas tanpa menghapus unsur identitas budaya agar tak terjadi degradasi budaya dan degradasi lingkungan yang akan menghilangkan karakter asli masyarakat bumi swarang patang stumang.