Sudah lima bulan berselang negara nomor dua di dunia itu digempur oleh Covid-19, yang oleh dunia dianggap sebagai pandemi yang sangat mengancam. Negara Tiongkok yang menurut beberapa akademisi telah mengarah pada dominasi kekuatan ekonomi baru atau disebut Imperialisme baru telah menelan pil pahit akibat serangan virus yang membuat 3.305 jiwa manusia melayang.

Pandemi ini membuat hampir seluruh dunia takluk, apalagi sampai dengan saat ini belum ditemukan vaksin yang akurat dapat menyembuhkan manusia dari virus ini. Selain Tiongkok, negara yang paling berduka karena pandemi ini adalah Italia. Tercatat 105.792 kasus tersebar di berbagai kota, 12,428 orang meninggal, total sembuh 15.729. 

Amerika Serikat pun sebagai negara nomor satu di dunia tidak bisa berkutik akibat pandemi ini. Terhitung terdapat 186.046 kasus, 3.807 orang meninggal, total sembuh 6.347.

Di Indonesia sendiri, yang menjadi negara sasaran ekspansi modal Tiongkok, tidak berdaya menghadapi serangan Covid-19 ini. Data per 27 mei 2020, total kasus Covid 19 mencapai 23.851, korban yang meninggal 1.473, dan pasien yang sembuh berjumlah 6.057. 

Pandemi ini sangat memengaruhi perekonomian negara dan pendapatan masyarakat. Seluruh sektor pekerja seperti buruh harian, petani, pedagang, nelayan, dan lain-lain mengalami krisis finansial akibat pandemi ini. 

Sejak awal sebenarnya Indonesia bisa saja mengantisipasi saat virus ini menyerang Wuhan. Karena pada saat itu WHO (Badan Kesehatan Dunia) sudah menekan agar pemerintah Indonesia segera mengumumkan status darurat bencana non-alam.

Bentuk pengantisipasian bisa saja dengan cara menyiapkan tenaga-tenaga medis, meningkatkan kualitas teknologi kesehatan, atau melakukan lockdown. Tapi alih-alih menyiapkan benteng pertahanan, pejabat-pejabat Indonesia malah membuat guyonan yang tidak bermutu. 

Misalnya seperti apa yang dibilang oleh Menko Polhukam Mahfud MD, “Karena perizinan di Indonesia berbelit-belit, maka virus corona tak bisa masuk. Tapi Omnibus law tentang perizinan lapangan kerja jalan terus.”

Guyonan dan ketidakseriusan tersebut membuat pada akhirnya pemerintah kalang kabut mengantisipasi penyebaran Covid-19 ini. Indonesia terhitung sangat lamban dalam membentengi penyebaran virus ini.

Selain itu, di saat negara-negara di dunia melakukan Lockdown untuk memperlambat proses penyebaran virus ini, justru pejabat-pejabat Indonesia menggelontorkan insentif Rp443,39 miliar untuk memberikan diskon 30 persen tiket pesawat ke 10 destinasi wisata dan menganggarkan Rp72 miliar untuk bayar Influencer. Indonesia memang beda daripada yang lain.

Covid-19 dan Modal Tiongkok di Indonesia

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memprediksi angka kasus infeksi Virus Corona secara global akan menembus 1 juta dalam waktu dekat (Bisnis.com, 2 April 2020). Artinya, kemungkinan-kemungkinan terjadi lonjakan penambahan korban sudah pasti. 

Hal tersebut sangat mengkhawatirkan sekali di tengah ketidaksiapan Indonesia menghadapi virus ini. Tiongkok harus menjadi contoh saat mereka menghadapi keterpurukan tapi dengan begitu cepat mampu bangkit kembali, hingga bisa memberangkatkan tenaga medisnya untuk membantu korban-korban Covid di negara lain.

Negara tirai bambu ini secara basis kekuatan ekonomi sangat mapan. Indonesia tercatat sebagai negara yang menjadi sasaran modal Tiongkok. Pada 27 April 2019, Indonesia dan Tiongkok menandatangani 23 kesepakatan kerja sama untuk sejumlah proyek di bawah panji kebijakan luar negeri pemerintah Cina yang di kenal One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI).

Menurut Bisnis, lima dari 23 proyek yang ada total nilainya mencapai sekitar $14,21 miliar. Lima proyek tersebut adalah proyek PLTA Kayan ($1,5 miliar), PLTA Salo Pebatua ($560 juta), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus seluas 31.000 Ha ($9 miliar), dan proyek industri perikanan terintegrasi di Pulau Seram, Maluku ($150 Juta).

Kalau mau melihat secara riil investasi modal Tiongkok, silakan tengok ke daratan Indonesia timur, tepatnya di Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali. Saat ini Morowali menjadi sentral industrialisasi di Sulawesi Tengah berbasis pertambangan ekstraktif nikel.

Modal Tiongkok sudah sejak 2013 melalui kolaborasi modal swasta Indonesia berada di Morowali yang berwujud menjadi kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). IMIP adalah usaha kolaborasi antara Shanghai Decent Investment Co.Ltd, PT. Bintang Delapan Investama dan PT. Sulawesi Mining Investment.

Shanghai Decent Investment adalah anak usaha dan merupakan sayap investasi dan bisnis luar negeri Tsingshan Holding Group asal Cina. Shanghai Decent Investment menguasai 49,69 persen saham IMIP. Bintangdelapan Investama dan SMI mengontrol masing-masing 25,31 persen dan 25 persen saham sisa.

Selain itu pula, terdapat rencana investasi asing langsung untuk pembuatan baterai kendaraan listrik di Indonesia, di Sulawesi Tengah (Kabupaten Morowali) dan Maluku Utara (Halmahera Selatan). Pembangunan pabrik baterai listrik telah dimulai pada 2018 di Maluku Utara. 

Sedangkan dua pabrik akan diproyeksikan dibangun di kawasan IMIP. Salah satu perusahaan yang akan dibangun di kawasan IMIP yaitu PT. QMB (Qing Mei Bang New Energi Materials Indonesia). Nilai investasinya diperkirakan mencapai US$ 700 juta atau sekitar Rp9,5 triliun.

Tempo hari pada 15 Januari 2020 Jokowi mengutarakan, bahwa kendaraan listrik akan digunakan pertama kali di Ibu Kota bar. Artinya, pembangunan ini menjadi skala prioritas rezim hari ini dengan segala bentuk konsekuensi terburuknya. 

Menurut laporan Tempo (5/4/2020), saat ini perusahaan baterai tersebut sedang mengantre untuk mendapatkan izin pembuangan limbah di laut. Hal ini sudah tentu akan sangat berkontribusi terhadap perusakan ekosistem laut.

Apalagi di tengah pandemi, kita sudah selayaknya harus mengubah pola-pola hidup lama yang mungkin dulunya mengabaikan kebersihan. Sekarang kita dituntut untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan hidup.

Melawan Penyebaran Covid, Juga Harus Melawan pencemaran

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembangunan industrialisasi berbasis eksploitasi alam secara masif akan memperpanjang deretan peristiwa-peristiwa perusakan. Selama sistem kapitalisme masih menghamba pada maksimalisasi profit, sudah pasti keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat akan diabaikan.

Sudah banyak contoh kasus, bahwa industri ekstraktif hanya memberikan keuntungan dan memperkaya segelintir orang saja. Mayoritas rakyat hanya akan merasakan penderitaan-penderitaan dan penyesalan tidak dapat menikmati lingkungan hidup yang sehat.

Apalagi dalam konteks Morowali, pembangunan industri-industri diiringi dengan pembangunan sumber energi (PLTU) yang juga masih menggunakan batu bara. Menurut data puskesmas Kecamatan Bahodopi (2018), jumlah penderita penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan atas) 2.522 orang. 

Hal ini menjadi masalah kemorosotan lingkungan yang sangat serius. Belum lagi terkait rencana pembangunan tiga pabrik baterai kendaraan listrik di Kabupaten Morowali, yang diduga perusahaan tersebut akan membuang limbahnya ke laut.

Kabar terkait pembuangan limbah ke laut ini oleh masyarakat sekitar belum banyak diketahui. Apa jadinya bila rencana pembuangan limbah ini dilakukan? Bisa dibayangkan seberapa besar ongkos lingkungan yang akan ditanggung oleh masyarakat.

Di tengah persoalan pencemaran, hari ini masyarakat diperhadapkan dengan kasus pandemi. Persoalan pandemi ini bukan hanya menjadi masalah bagi wilayah industrialisasi seperti di Morowali, tapi ini menjadi masalah yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. 

Data per 26 Mei 2020 menunjukkan bahwa di Sulawesi Tengah yang masuk dalam kategori positif mencapai 121 orang, pasien yang sembuh 48 orang, dan yang meninggal berjumlah 4 orang. Angka tersebut membuka lebar mata kita bahwa virus ini tidak pandang bulu, dari hari ke hari jumlah korban terus meningkat.

Mengapa di Tengah Pandemi Buruh Masih Tetap Bekerja?

Pernyataan-pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa masyarakat harus berdiam diri saja di rumah, work from home, menunda mudik, dan lain-lain, saya kira, sama sekali tidak akan bisa menghentikan laju penyebaran virus ini. Mengapa? Karena infrastruktur kesehatan yang tidak memadai, kemudian pemerintah mempraktekkan double standard; pemerintah masih membuka pintu bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. 

Bila kepada masyarakat menyuruh agar dirumahaja, sedangkan buruh-buruh pabrik terus bekerja tanpa sama sekali protokol kesehatan yang jelas. Kita juga mengetahui bahwa salah satu faktor yang mempercepat proses penyebaran virus ini adalah bila terdapat konsentrasi massa. Dan pabrik adalah tempat yang paling riil terjadinya konsentrasi massa.

Salah satu contoh kasus misalnya para buruh-buruh di kawasan IMIP sampai dengan saat ini terus aktif bekerja di pabrik-pabrik. Pengusaha mengetahui betul tanpa tenaga kerja buruh, ia tidak akan mendapatkan pendapatan dan alat-alat produksi di dalam pabrik; hanya akan menjadi barang rongsokan. 

Oleh sebabnya, betapa pun sulitnya situasi yang dihadapi, buruh-buruh akan tetap dipaksa untuk bekerja. Pada 21 Maret 2020, IMIP mengeluarkan surat keputusan nomor: 002/SDM-IMIP/SK/MWI/III/2020 tentang pencegahan dan kewaspadaan dini Covid-19.

Poinnya yang tertera dalam surat keputusan tersebut menjelaskan bahwa selama massa pandemi ini pihak perusahaan tidak membuka rekruitmen dan tidak memperbolehkan buruh mengambil cuti. Buruh-buruh yang sudah telanjur mengambil cuti sebelum adanya pandemi ini untuk sementara dilarang kembali bekerja.

Pada 2 April 2020, SPIM (Serikat Pekerja Industrial Morowali) menanggapi surat keputusan yang dikeluarkan oleh Manajemen IMIP. Dalam rilisnya mengungkapkan beberapa poin tuntutan penting yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Di antaranya adalah 1) Liburkan pabrik dengan jaminan upah dibayarkan secara penuh hingga status darurat bencana; 2) Jaminan kebutuhan pangan selama darurat bencana; 3) Penyediaan peralatan medis dan APD yang memadai; 4) Alihkan semua anggaran proyek dan perjalanan dinas untuk penanganan Corona; 5) Gagalkan Omnibus Law; 6) Tolak darurat sipil.

Tuntutan dari serikat buruh di atas adalah tuntutan yang sangat objektif di tengah situasi tanggap darurat ini. Bila pemerintah tidak menginginkan angka korban jiwa akibat virus ini terus meningkat, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan agar mewajibkan perusahaan meliburkan buruh selama masa pandemi. 

Tentunya kita mengetahui bahwa kesehatan dan nyawa manusia lebih sangat penting dibanding keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha dari aktivitas pabrik. Yakin saja pengusaha tidak merugi dengan pendapatan triliunan rupiah bila meliburkan buruh dan membayar upahnya selama tanggap darurat. 

Investasi sekaliber IMIP bila berkeinginan mencegah penularan virus ini seharusnya bisa saja mengadakan tes Swab massal untuk seluruh pekerjanya. Bukan hanya sekadar melakukan rapid test massal yang secara akurasi pun dipertanyakan.

Apa yang dilakukan oleh buruh-buruh IMIP yang melayangkan tuntutan kepada perusahaan, juga hal yang sama dilakukan oleh buruh-buruh PT IWIP di Weda Halmahera Tengah. Tepat di momentum hari buruh internasional, buruh-buruh PT IWIP melakukan aksi mogok kerja dengan berbagai macam tuntutan. 

Aksi mogok kerja tersebut berujung chaos. Namun kericuhan tersebut bukan buruh yang memulai, massa hanya ingin bertemu pihak humas perusahaan untuk menyampaikan beberapa tuntutan yang beberapa, di antaranya adalah terkait perbaikan sistem kerja dan peliburan buruh di masa pandemi. 

Sebenarnya sebelum aksi mogok kerja tersebut, terdapat seorang buruh yang mengunggah video pendek di Facebook terkait sistem kerja yang buruk di PT IWIP dan mengkritik kebijakan-kebijakan perusahaan yang tidak pro terhadap buruh. Akhirnya unggahan tersebut berujung pemutusan hubungan sepihak dan kriminalisasi terhadap buruh.

Apa yang Harus Dilakukan?

Tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan menggratiskan listrik selama tiga bulan, memberikan bantuan langsung tunai, dan menunda pembayaran kredit. Tapi lebih daripada itu, pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan para buruh, pekerja harian, dan pengusaha kecil yang kehilangan pendapatan akibat pandemi ini bila mereka berdiam diri di rumah.

Pemerintah sudah harus berani melakukan terobosan-terobosan kebijakan untuk meminimalisasi korban dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Anggaran pembangunan infrastruktur harus dialihkan ke penanganan Covid. 

Jokowi harus berani memotong gaji para anggota DPR, menteri, Stafsus Milenial, mendorong para konglomerat di Indonesia untuk menyumbangkan sebagian kekayaannya dan membuat kebijakan pajak progresif terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak di sektor pertambangan dan industri multinasional lainnya.