Demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dijalankan secara bersama. Indonesia sendiri dikenal menganut sistem demokrasi sejak awal kemerdekaan (1945) hingga saat ini dengan segala dinamikanya, tak lepas dari kontroversi.

Tak heran bila demikian, di mana dalam sejarah, suatu ketika Rousseau sedang merenungkan penyebab keruntuhan Romawi, ia berkata "Demokrasi itu ibarat buah. Penting untuk pencernaan, tetapi hanya lambung sehat yang mampu mencernanya".

Saya di sini akan membahas secara singkat salah satu penghambat yang merusak lambung sehingga gagal mencerna buah segar, demokrasi.

Salah satunya adalah Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).

UU-ITE dengan demokrasi layaknya pedang bermata ganda, satu menghadap musuh dan sisi lainnya mengarah ke diri-sendri. Hal tersebut tergambar jelas di Indonesia sejak UU-ITE ini dibuat.

Bahkan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat, sejak adanya UU ITE sudah memakan sekitar 381 korban, belum termasuk yang tidak teridentifikasi. Nyaris semua korban terjerat pasal 27 ayat (3), pencemaran nama baik.

Melalui berbagai sumber, data-data yang diluncurkan membuktikan bagaimana dilemanya kita sebagai warga negara Indonesia. Konstitusi (UUD-1945 pasal 28) dan sejumlah UU turunannya menjamin kebebasan berekspresi (UU No. 09/1998) di lain sisi sejumlah regulasi justru merenggut kebebasan, salah satunya UU-ITE (19/2016) ini.

Dari deretan kasus UU-ITE, saya hanya akan mengambil salah satu sampel, dan itu di Kabupaten Sinjai, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan.

Kasus serupa yang sangat unik untuk menghangatkan kembali gelora jiwa muda para pejuang demokrasi. Adalah Anca Mayor, atau nama lengkap Andi Darmawansyah yang belakangan ini ramai diperbincangkan khususnya di Kabupaten Sinjai, sebagai masyarakat biasa yang berani memperjuangkan demokrasi dan nilai-nilai keadilan.

Melalui berbagai rintangan yang dihadapinya, Anca Mayor tetap tegar, tegak, dan teguh pada prinsipnya melawan kezaliman kekuasaan yang menurutnya harus dituntaskan.

Mulai dari tindakannya seorang diri melaporkan berbagai macam dugaan korupsi di Kabupaten Sinjai, lewat postingan-postingannya di sosial media terkait beberapa anggaran yang diduga diselewengkan.

Hingga pada pengaduan-pengaduan oknum pegawai negeri yang merasa tertindas semuanya dipublikasikan. Membuat dirinya terseret ke meja hijau.

Akibat dari konsistensinya pada sikap politik yang menurutnya harus bersih, dirinya pun dilaporkan oleh oknum Kepala Dinas, dengan dalih pencemaran nama baik yang berlindung di balik UU-ITE.

Alhasil, dengan segenap kemampuannya menempuh jalur hukum dengan fasilitas dan pendampingan seadanya, ia pun divonis bersalah dan menjalani (Tahanan percobaan) selama 1 bulan.

Dan ternyata ini bukan akhir, sebelum semua selesai secara hukum maupun secara etis, ia kembali harus menjalani persidangan atas laporan dengan delik yang sama oleh oknum pejabat yang memiliki jabatan lebih tinggi.

Sebagai mahasiswa yang kurang aktif, saya merasa tertampar dengan kejadian di Kabupaten Sinjai ini, selain tempat saya dilahirkan, di tempat ini juga saya dibesarkan dan menempuh pendidikan S1.

Mengingat diri saya sebagai pemuda dengan penuh predikat tak bermakna, agen of change, social control, dan sejumlah kata lain sebagai predikat yang hanya memberikan watak arogansi tanpa aksi.

Menyaksikan perjuangan Anca Mayor yang hanya sebagai masyarakat biasa tanpa predikat dan warna. Tetapi mampu memunculkan isu-isu konkret dan bertaruh secara profesional bahkan sampai ke tingkat pengadilan.

Adalah sesuatu yang luar biasa, dan seharusnya dilakukan juga oleh mahasiswa. Walau faktanya, hanya sebagian kecil yang berani angkat bicara membantu Anca Mayor berjuang, mengupayakan Kabupaten Sinjai agar terbebas dari korupsi atas dasar penegakan hukum yang tegas dan tentunya adil.

Miris membayangkan diri-sendiri dan rekan lain yang memiliki status serupa, mahasiswa. Tanpa banyak aksi nyata, dan tak lagi nampak mencerminkan keberpihakan selaku pemuda yang bertanggung jawab atas fungsi dari identitasnya.

Oleh sebab itu dengan sangat sedih dan penuh penyesalan atas ketidak-berdayaan, saya menulis ini sebagai bentuk dukungan dan perlawanan dengan selemah-lemahnya iman.

Saya tidak akan menulis banyak tentang esensi dari mahasiswa atau perjuangan Anca Mayor atas kecintaannya terhadap kehidupan demokrasi, tetapi lebih kepada bagaimana kita memaknai kehidupan bernegara.

Terlebih kepekaan sosial terhadap kepentingan universal. Tentu Anca Mayor akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu tokoh masyarakat yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, tetapi bukankah secara moral mendiamkan kesalahan adalah kejahatan?

Menjadi hipotesa, bila Anca Mayor kalah lewat proses hukum yang dijalani atas laporan ke-2 ini, secara tidak langsung membungkam kritik secara universal di Kabupaten Sinjai.

Orang-orang akan mendiamkan kesalahan, takut berkomentar lantaran kena delik dan dilaporkan juga. Sebaliknya bila dirinya menang. Maka, ruang demokrasi akan terbuka lebar untuk diakses bersama.

Setiap kebijakan akan lebih partisipatif dan demokratis, serta penegakan hukum menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan itulah yang diharapkan bersama.

Tetapi proses dari kemungkinan tersebut seolah menjadi sesuatu yang menakutkan dan nampak hanya Anca Mayor yang melakukannya secara tegas dan kompleks.

Tentu ada banyak dukungan dalam berbagai bentuk, tetapi publik hanya melihat yang kasat mata, sementara hanya Anca Mayor yang mampu atau mungkin hanya dia yang berani muncul ke permukaan.

Berkaitan dengan pameo “Katakanlah kebenaran itu, meskipun pahit”, atau mengingat ungkapan teguh seorang penegak hukum ternama, “Beranilah menjadi benar walau sendiri” -Baharuddin Lopa. Maka dengan penuh semangat saya tegaskan, Anca Mayor adalah bagian dari mereka.