Bupati adalah panglima pemerintahan daerah, bukan menutup mata konspirasi dilakukan oleh bawahannya. Karena memang kewenangan keharusan dijalankan atas dasar kehendak rakyat dalam pelaksanaan pembangunan bukan atas tekanan kelompok kepentingan. Agar menciptakan tata kelola pemerintahan daerah baik. 

Kini saatnya anak petani menyampaikan kegalauan rakyat terhadap bupati agar semua problemetika diselesaikan tepat dan cepat dikarenakan masyarakat awam bosan dengan kebohongan di pemerintahan daerah. Kami sangat bosan mendengarkan stigma-stigma yang selalu mengkerdilkan hak-hak rakyat.

Menarik kemajuan suatu pembangunan di Kabupaten Dompu adalah semangat dari bupati dalam menjalankan otonom daerah (desentralisasi) selama dua (2) periode. H. Bambang Yasin (HBY) sudah membuktikan dibidang perekonomian seperti di pertanian dan pariwisata

Selain itu, ada lagi yang harus kita cermati dengan penghargaan didapat oleh bupati selama memimpin kabupaten dompu mulai tahun 2010 sampai 2019 ini. Tentu kita sebagai masyarakat sangat berbangga atas dinobatkan bupati sebagai kepala daerah yang terbaik di Asia dalam ajang Awards 2018 di Malaysia.

Artinya, Tata Kelola Pemerintahan Daerah cukup baik. Bukan itu saja, bupati dompu pernah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Nusa Tenggata Barat (NTB) atas pencapaian indikator strategi pembangunan daerah dari tahun 2013 sampai 2018 tentang penurunan angka kemiskinan.

Jika kita melihat kembali di tahun 2018 ada beberapa perencanaan dan pelaksanaan dijalankan oleh bupati dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian. 

Kabupaten Dompu dengan memiliki pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018. Di mana pendapatan asli daerah sebesar Rp89,019 M. Dana Desa (DD) sebesar Rp63,127 M, dana BOS SD dan SMP sebesar Rp38,224 M.

Pembangunan gedung pemerintahan daerah dilaksanakan oleh bupati dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 38. 450 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II Perubahan. Memang pembangunan gedung sangat strategis untuk memudahkan tata cara pelaksanaan stuktur organisasi pemerintahan daerah.

Sangat berpontensi bagi kabupaten dompu dalam mengunakan sebaik-baiknya APBD 2018 dalam kemajuan pembangunan sesuai otonomi daerah berdasarkan Undang-udang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Momentum otonomi daerah saat ini adalah bagaimana dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerah seperti melakukan perbaikan lembaga (Institusional reform), perbaikan sistem manajemen keuangan publik dan reformasi manajemen publik. Menurut Mardiasmo di dalam bukunya Ni’ Matul Huda tentang Hukum Pemerintahan Daerah  

Berbicara kelebihan pembangunan oleh bupati dompu sebagai esekutif (pelaksanaan), tentu ada kelemahan juga dalam menjalankan pemerintahan daerah. Kelemahan itu menjadi keresahan dialami oleh masyarakat sekarang dan menjadi keinginan masyarakat agar persoalan selesaikan secara tuntas.

Muncul kegaduhan-kegaduhan di kabupaten Dompu ketika muncul masalah CPNS Kategori dua (2) sampai hari ini belum ada kejelasan. Masalah CPNS kategori (2) sangat menarik perhatian publik mulai elit partai politik, Masyarakat awam dan lebih-lebih Mahasiswa.

Ketika bupati dompu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli mengungkapkan H. Bambang Yasin telah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS kategori dua pada tahun 2014 tersebut.

Bagi kita ditetapkan bupati Dompu sebagai tersangka bukan berarti bupati melibatkan sepenuhnya dalam kasus CPNS K2. Tapi perluh kita ketahuai secara bersama-sama bahwa delik tindakan pidana korupsi (tipikor) jika kasus korupsi tidak ada kerugian Negara. Namun kepala daerah tau semua problemantika sampai diakarnya, maka dia membiarkan saja praktek konspirasi bawahannya.

saya sebagai pihak keluarga korban CPNS Kategori dua (2) sangat menaruh harapan besar terhadap Pemerintah Dompu agar menyelesaikan masalah ini sesuai amanat konstitusional yang berkepastian hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pelaksananaan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik, itu menjadi cita-cita kita bersama-sama. Mewujudkan kemaslahatan masyarakat dompu adalah keinginan kita, tanpa ada keberpihakan dalam menentukan kebijakan. 

Apalagi di tahun 2019 ini kita mempunyai mimpi yang besar dalam mewujudkan kabupaten Dompu berotonomi daerah yang progresif dan bermartabat dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga daerah bisa menetapkan sebuah kedaulatanya sendiri.

Paling fundamental bagi kita adalah melakukan check and balance (pengotrolan) terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) disetiap pembangunan di kabupaten Dompu sehingga kebijakan berjalan dengan tepat. Memang sprit pembangunan itu dengan melihat potensial daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Relasi pemerintahan daerah dalam masyarakat itu sangat penting dalam mewujudkan cita-cita dalam pembangunan. Tentu masyarakat beringinan terhadap pemerintah daerah agar lebih profesionalitas dalam menanggani masalah apapun yang menyangkut hajat kehidupan di kabupaten dompu.